6. Keterbatasan Akses terhadap Keadilan dan Hak Asasi Manusia
Sistem peradilan di Indonesia juga memainkan peran penting dalam memperkuat oligarki. Meskipun Indonesia telah membuat banyak kemajuan dalam hal reformasi hukum, sistem peradilan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya independensi dan rentannya aparat penegak hukum terhadap tekanan politik dan ekonomi. Hal ini memberikan peluang bagi kelompok oligarki untuk melindungi diri mereka dari tuntutan hukum dan memperkuat posisi mereka.
Ketidakadilan dalam penegakan hukum, bersama dengan praktik korupsi yang masih meluas, memperburuk ketimpangan sosial dan politik, dan mempermudah oligarki untuk mempertahankan kekuasaan mereka tanpa takut akan konsekuensi hukum.
7. Tantangan terhadap Oligarki dan Masyarakat Sipil
Meskipun kekuasaan oligarki di Indonesia sangat kuat, ada juga upaya dari masyarakat sipil yang berusaha mengurangi dominasi kelompok elit ini. Gerakan protes, kesadaran anti-korupsi, dan kampanye untuk transparansi mulai berkembang di kalangan rakyat. Namun, tantangan ini sering kali mendapatkan hambatan besar karena kekuatan oligarki yang telah mengakar dalam struktur negara dan masyarakat.
Walaupun demikian, kesadaran publik terhadap isu-isu ketidakadilan sosial dan politik semakin meningkat. Diharapkan, dengan semakin terbukanya ruang bagi diskusi publik dan peningkatan partisipasi masyarakat, kekuasaan oligarki dapat dikendalikan dan diubah menuju sistem yang lebih demokratis dan adil.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H