Tantangan demokrasi di Indonesia muncul dari keluhan terhadap perwakilan (DPR baik Ditingkat Nasional hingga Daerah) yang dinilai tidak efektif, menuju partaikrasi yang mengarah pada negara yang dikuasai oleh partai politik. Wakil rakyat dianggap tidak mampu memperjuangkan kepentingan rakyat, dan kekecewaan juga terhadap pejabat eksekutif yang disebut sebagai "petugas partai." Kedaulatan rakyat yang seharusnya menjadi dasar demokrasi tampaknya "dirampas" oleh kekuatan institusi demokrasi yang disebut sebagai partaikrasi.
Mengapa Hal Ini Terjadi?Â
Konstitusi kita yaitu UUD 1945 juga tidak disebutkan kedaulatan tertinggi ada ditangan partai akan tetapi, mengapa partai politik memiliki kedaulatan begitu besar dan begitu tinggi, sehingga jauh lebih tinggi dari kedaulatan rakyat yang notabene sebagai pemilik kedaulatan tertinggi?
Partaikrasi sendiri merujuk pada kondisi di mana kekuasaan, termasuk pemerintahan, berada di tangan partai politik. Fenomena ini diwarnai oleh pengaruh partai politik yang merambah ke berbagai lembaga negara, termasuk lembaga pemilihan umum. Partai politik, yang seharusnya bersifat independen dan netral, malah terlibat dalam segala aspek, termasuk penentuan kebijakan dan penempatan pejabat.
Dampak dari partaikrasi mencakup korupsi politik yang menjadi endemik, serta kekuasaan politik yang lebih berfokus pada partai daripada ideologi atau pemimpin karismatik. Penyebab munculnya partaikrasi antara lain adalah memudarnya ideologi partai, pendanaan partai yang ambigu, dan pengelolaan partai seperti perusahaan keluarga atau oleh kelompok oligarki.
Mengatasi partaikrasi memerlukan reformasi partai politik, audit keuangan yang lebih efektif, sanksi tegas, dan transformasi internal partai. Semua upaya ini bertujuan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dan mencegah dominasi partai politik yang dapat merugikan demokrasi di Indonesia.
