Membuat rakyat ikut serta dalam mengawasi anggaran2 belanja pemerintahan, yg biasanya menjadi sumber utama uang haram koruptor.
Sistem yg telah benar, tetapi berusaha diubah menjadi keliru ataupun salah:
PERTAMA, Sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
DPR pada waktu yang lalu ingin memasukkan usulan pemilihan kepala daerah yang kembali dipilih oleh legislatif (DPRD). Hal ini tentu saja mengkhianati semangat dan nilai2 reformasi.
KEDUA, Revisi UU KPK yang mengebiri KPK.
Revisi UU KPK yang diusulkan DPR terkait Dewan pengawas, KPK bisa melakukan SP3 dan Peyadapan harus izin ke dewan pengawas membuktikan bahwa masih banyak pihak yg ingin koruptor selalu berjaya.
KETIGA, sistem peradilan.
Keputusan hakim sarpin rizaldi terkait tuntutan pra peradialan KOMJEN Budi gunawan terhadap KPK. Ia mengabulkan tuntutan BG dan menilai KPK tidak berwenang mengusut kasus Budi gunawan. Sejak saat itu, para tersangka Koruptor sering mengajukan pra peradilan terhadap KPK.
Sistem2 dalam dalam bidang apapun di negara ini yang membuat adalah manusia. Yang tidak bisa di ubah oleh manusia adalah sistem tata surya, mengubah malam menjadi siang maupun sebaliknya, karena merupakan sesuatu yang mutlak dan telah ditetapkan oleh ALLAH SWT. Sesuatu yg telah mutlak tersebut, tidak akan ada manusia bahkan yg super sekalipun untuk bisa mengubahnya. Manusia hanya bisa menerima dan beradaptasi dengan sistem-sistem yang telah ada dari yang MAHA KUASA.
Sistem2 dalam bernegara kita memang banyak yang salah maupun keliru, tapi yang harus digaris bawahi adalah bahwa sistem tersebut dibuat oleh MANUSIA YANG SAAT MEMEGANG JABATAN MEMILIKI KEWENANGAN dalam memperkuat maupun melemahkan sistem tersebut dengan berbagai macam sifat, latar belakang, dan tujuan. Baik yang bertujuan dalam hal mulia yaitu memajukan bangsa dan negara maupun tujuan yg hanya mementingkan kelompok dan golongan.
Karena itulah tugas kita sebagai rakyat indonesia adalah dengan mendorong dan memilih ORANG2 YANG BERINTEGRITAS untuk mengisi posisi yg menmpengaruhi kehidupan rakyat banyak, bukan hanya presiden, DPR maupun walikota dan DPRD, tetapi juga dalam lingkup paling kecil sekalipun di tempat tinggal kita spti : ketua pemuda, pak RT maupun Pak RW.Â
