Panasnya kursi DKI 1 untuk Pilgub 2017, membuat semua partai politik berlomba - lomba mencari calon yang kuat dan sebanding dengan calon petahana yaitu Ahok "bintang DKI" yang kemungkinan besar akan maju tanpa partai alias independen menyusul telah terkumpulnya syarat minimal dukungan fotokopi KTP yg bahkan telah melimpah ruah.
"Bintang DKI" yang terkenal dengan gaya maju tak gentarnya terbukti cukup mampu mengatasi masalah ibukota secara perlahan yang telah dititipkan pak Jokowi ( ex.bintang Solo dan DKI.Bintang Indonesia) kepadanya.
"Bintang DKI" yang pada pilgub DKI 2012 di calon kan berpasangan dgn Jokowi atas dukungan penuh partai PDIP dan GERINDRA, kemungkinan besar tidak akan memakai jasa partai lagi. Hal tersebut patut diacungi jempol, karena "Bintang DKI" semakin yakin bahwa partai semata-mata hanya ingin calon kepala derah yang diusung nya meraih suara sebanyak mungkin dan menang tanpa mempertimbangkan tujuan mulia seorang pemimpin yaitu memberantas korupsi dan memajukan daerah.
Hal tersebut bisa kita lihat pada kasus usb, eh ups yg di konspirasi kan oleh anggota2 dprd dki dari beraneka macam ragam partai politik.
"Durhaka"nya "Bintang DKI" pada Gerindra, membuat gerindra dan di dukung PKS menggoda "bintang bandung" ridwal kamil yang telah terbukti kreatif, berintegritas dan mahir dalam merubah wajah paris van java semakin cantik nan indah untuk maju melawan "bintang DKI".
PDIP sebagai partai terkuat di Indonesia saat ini, juga tidak tinggal diam. "BINTANG SURABAYA" ibu Rismarini yang telah terbukti berintegritas, anti korupsi dan memajukan kota surabaya juga digoda untuk melawan "Bintang DKI" dan "Bintang Bandung" untuk bertarung menuju DKI 1.
Di satu sisi, munculnya nama2 bakal calon yg merupakan "Bintang" pada daerah masing2, membuat pertarungan DKI 1 menjadi seru dan semakin semarak.
Namun di sisi lain, bertarung nya "bintang-bintang" ini akan meninggalkan "lubang besar" pada masing-masing daerah yang di tinggalkannya.
Mengingat BAB III Perpu No. 1 tahun 2014 pasal 7 huruf O yang mengatur soal persyaratan calon kepala daerah : “Warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: berhenti dari jabatannya bagi gubernur, bupati, dan walikota yang mencalonkan diri di daerah lain,”
Diadunya "bintang Bandung", "bintang Surabaya" melawan "Bintang DKI" pada pilgub DKI 2017, mengindikasikan bahwa Elit-Elit pucuk pimpinan partai2 politik Indonesia tidak PEKA sama sekali dan tidak melihat secara spesifik maupun mendalam terhadap masa depan Negara Indonesia secara umum dan daerah pada khususnya. Elit-elit pimpinan partai politik masih memegang prinsip kolot dalam berbangsa dan bernegara, yaitu menancapkan kuku-kuku kekuasannya dimana saja dan kapan saja.
Partai-partai politik Indonesia sebenarnya berhutang kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menghasilkan lebih banyak lagi manusia2 seperti "Bintang DKI", "Bintang bandung" dan "Bintang Surabaya" untuk memajukan 34 privinsi serta 508 bupati dan kota di Indonesia, bukan malah di ADU-ADU.
Belum finalnya keputusan partai2 yang akan menantang "BINTANG DKI" pada Pilgub DKI 2017, memberikan waktu bagi "bintang bandung" dan "bintang surabaya" untuk berpikir lebih jernih dan bijaksana dalam mengambil keputusan terkait akan di calonkan nya beliau-beliau di Pilgub DKI 2017, karena akan berpengaruh besar bukan saja terhadap perjalanan karir politik mereka kedepannya, tapi juga terhadap kemajuan di daerah yang beliau tinggalkan , sebab belum ada "bintang-bintang" yang sebanding dengan kebintangan beliau-beliau untuk mengisi lubang besar tersebut.
Wasalam
