Implementasi Etika Manajemen Strategi

Utilitarianisme adalah paham filsafat moral yang mengedepankan prinsip manfaat atau kegunaan. Menurut utilitarianisme, suatu tindakan atau kebijakan dinilai baik jika memberikan konsekuensi berupa kebahagiaan atau keuntungan bagi sebanyak mungkin orang, atau menghasilkan "the greatest good for the greatest number". 

Paham ini yang dirumuskan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, menekankan bahwa tindakan harus dinilai berdasarkan hasil atau dampaknya, bukan semata-mata pada aturan atau norma. Utilitarianisme bersifat kritis, rasional, dan universal, dengan fokus pada upaya memaksimalkan kebaikan dan meminimalkan kerugian atau penderitaan. 

Dalam konteks manajemen strategik, prinsip utilitarianisme mendorong organisasi untuk mengutamakan kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan pemilik saham, serta mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap berbagai pemangku kepentingan. 

Orang yang berpaham utilitarianisme memiliki ciri-ciri di antaranya bersikap kritis dan rasional dalam menilai tindakan atau kebijakan berdasarkan konsekuensi atau dampaknya terhadap kebahagiaan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat secara luas, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu, serta berupaya untuk memaksimalkan kebaikan dan meminimalkan keburukan atau penderitaan dengan prinsip-prinsip yang bersifat universal tanpa terikat pada norma atau budaya lokal.

Hak-Hak Individual

Setiap individu dikaruniai hak asasi manusia (HAM) sejak lahir, yang wajib dihargai dan dilindungi. HAM menjadi dasar pengakuan kemanusiaan, tanpa membedakan latar belakang. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negaranya dari segala bentuk pelanggaran. Pengakuan dan perlindungan atas HAM terkait erat dengan hak untuk hidup layak, merdeka, dan selamat. Meskipun setiap individu memiliki hak asasi, hal ini tidak berarti mereka dapat bertindak sewenang-wenang tanpa memperhatikan tanggung jawab dan kewajiban.

Terdapat hubungan timbal balik yang proporsional antara hak dan kewajiban individu, yang menjadikannya bernilai secara pribadi dalam kaitannya dengan aktivitas dan tanggung jawab kelembagaan. Manajemen strategis perlu memperhitungkan kualitas keterlibatan individu dengan hak-hak yang diperolehnya, seperti hak untuk diperlakukan adil, memperoleh kedudukan dan jabatan, mendapatkan upah, serta diperlakukan sama di hadapan hukum.

Dengan demikian, hak-hak individual harus diakomodasi secara proporsional dalam konteks tanggung jawab dan kewajiban, sehingga dapat menciptakan keseimbangan dan harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Keterbukaan dan Partisipasi

Dalam perspektif etika manajemen strategis, nilai-nilai fundamental dalam pengambilan keputusan kolektif adalah keterbukaan dan partisipasi. Keterbukaan mengacu pada adanya komitmen timbal balik antara individu dan organisasi untuk saling berbagi informasi terkait perencanaan strategis dan anggaran demi kebaikan bersama. 

Hal ini membantu menciptakan rasa memiliki (sense of belonging) yang mendorong semua pihak untuk melakukan yang terbaik bagi keberlangsungan organisasi.Di sisi lain, partisipasi merupakan instrumen penting untuk mencapai dampak dan hasil yang lebih baik. Individu perlu dilibatkan secara aktif dalam berbagai tahapan manajemen strategis, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan dan perumusan strategi, hingga implementasi dan evaluasi.