Dalam sistem pemerintahan tentunya sering mendengar istilah otonomi daerah. Meskipun istilah tersebut sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari, namun masih banyak yang belum memahami makna otonomi daerah itu sendiri. Sebagai penduduk negeri nusantara yang menjadi tempat tinggal berbagai suku dan adat istiadat, sebenarnya perlu memahami arti dari istilah tersebut.
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 huruf (h) UU No. 22 tahun 1999 melalui pemerintah daerah).
Salah satu tujuan otonomi daerah adalah agar pemerintah tidak hanya dipimpin oleh pemerintah pusat, tetapi daerah juga harus diberi hak untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Selain itu, ada beberapa tujuan otonomi daerah yang perlu diketahui masyarakat agar dapat memahami apa tujuan dari sistem otonomi daerah.
Jadi apa sebenarnya tujuan otonomi daerah?
Pengertian otonomi daerah
Otonomi daerah adalah hak, kekuasaan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan masyarakat setempat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah juga dilestarikan untuk daerah itu sendiri dan juga untuk kepentingan daerah itu sendiri.
Secara etimologis, otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu autos yang artinya sendiri, sedangkan namos yang artinya aturan atau hukum yang akan ditafsirkan, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan komitmen, yang dimiliki oleh suatu wilayah dalam manajemen dan peraturan, semua masalah pemerintah dan kepentingan masyarakat, menurut undang-undang.Tujuan otonomi daerah dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain sebagai berikut:
1. Dari segi politik, tujuan otonomi daerah adalah untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala daerah yang dipilih secara demokratis yang memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada tindakan.
2. Dari segi ekonomi, tujuan otonomi daerah adalah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan daerah dan daerah untuk pemanfaatan potensi secara optimal.
3. Dari segi sosial, tujuan otonomi daerah adalah untuk menciptakan kemampuan masyarakat dalam merespon dinamika yang melingkupinya.
Dasar Hukum Otonomi Daerah
Penyelenggaraan otonomi daerah diatur dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yaitu:
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ) .
2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Masyarakat Otonom.
3. UU No. 32 Tahun 2004, khusus tentang pemerintah daerah.
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pembagian, Pengaturan dan Pemerataan Penggunaan Sumber Daya Alam Nasional dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 18 Ayat 17, Pasal 18 A Ayat 12, Pasal 18 B Ayat 12.
Hak Daerah dalam Menjalankan Otonomi Daerah
Menurut UU No 32 Tahun 2004 Pasal 21, dalam menyelenggarakan otonomi, daerah memiliki hak sebagai berikut:
-Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
-Memilih pimpinan daerah
-Mengelola aparatur daerah
-Mengelola kekayaan daerah
-Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
-Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
-Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
-Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Kewajiban Daerah dalam Menjalankan Otonomi Daerah
Menurut UU No 32 Tahun 2004 Pasal 22, terdapat kewajiban yang dimiliki daerah, di antaranya:
-Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI
-Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
-Mengembangkan kehidupan demokrasi
-Mewujudkan keadilan dan pemerataan
-Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
-Menyediakan fasilitas kesehatan
-Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
-Mengembangkan sistem jaminan sosial
-Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
-Melestarikan lingkungan hidup
-Mengolah administrasi kependudukan
-Melestarikan nilai sosial budaya
-Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
Keuntungan Otonomi Daerah
      Dengan melaksanakan otonomi daerah beberapa keuntungan dapat diperoleh jika daerah di yang sedang dijalankan oleh sistem ini.Berikut beberapa manfaat penerapan sistem otonomi daerah:
1. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota dapat memandang kebutuhan dasar daerahnya sebagai prioritas pembangunan.
2. Dengan adanya Autoda akan memajukan pembangunan daerah, akan berkembang dalam pembangunan daerah, akan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Daerah dapat mengatur sendiri pemerintahannya, PAD, dengan membentuk peraturan daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan negara yang lebih tinggi.
4. Pemerintah daerah akan bekerja dengan masyarakat daerah untuk mengembangkan daerah untuk kemajuan dan kepentingan bersama.
Kelemahan Otonomi Daerah
Pada prinsipnya keunggulan tujuan otonomi daerah yang diusung oleh suatu daerah juga memiliki kekurangan yang mendasar bagi daerah yang menjalankan sistem otonomi daerah.
Kelemahan Otonomi Daerah
Pada prinsipnya, keunggulan tujuan otonomi daerah yang diusung oleh suatu daerah juga memiliki kelemahan mendasar bagi daerah yang menerapkan sistem ini.
Berikut ini adalah beberapa kerugian menggunakan sistem otonomi daerah:
1. Ketika kontrol/pengawasan pemerintah pusat lemah, kemungkinan besar akan muncul raja-raja kecil yang berpotensi mengganggu bangsa. .
2. Jika timbul masalah di daerah, seperti KKN, maka tidak hanya pemerintah daerah tetapi juga pemerintah pusat (kurangnya pengawasan) yang bertanggung jawab.
3. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkadang tidak menyesuaikan dengan kondisi daerah tertentu sehingga menimbulkan multitafsir yang dapat merugikan pemerintah daerah dan masyarakat daerah.
