Mispersepsi Kemenkes dan BPOM Perihal SKM

Beberapa waktu yang lalu publik dikejutkan dengan fenomena susu kental manis yang telah memakan korban di Makassar dan Batam. Informasi asif terhadap fenomena permasalahan tersebut telah menimbulkan dampak yang signifikan tentang upaya edukasi terhadap penggunaan susu kental manis. Mulai dari media cetak, online, hingga platform media sosial bahkan ahli kesehatan maupun pemangku kebijakan mempunyai perhatian khusus terhadap permasalahan ini.

Baru-baru ini netizen facebook dan twitter dihebohkan mengenai akun resmi @Kemenkes_RI yang memberikan caption 9 edukasi tahapan  mengenai apa itu susu kental manis serta penggunaannya. Pembuatan susu kental manis dengan cara menguapkan air pada susu segar serta penambahan gula dengan takaran 40-50% juga dijelaskan oleh @Kemenkes_RI. Terlebih Kemenkes juga telah membuat aturan Permenkes No 30 tahun 2013 lalu diamandemen Permenkes No 53 tahun 2015 mengenai batasan-batasan konsumsi gula, natrium, dan lemak.

Disisi lain selang waktu 6 hari akun resmi @BPOM_RI memposting di akun facebook dan twitternya mengenai susu kental manis. Terdapat beberapa perbedaan dari postingan Kemenkes yang sebelumnya berisi edukasi detai penggunaan susu kental manis, BPOM lebih mengarah pada jenis-jenis susu kental manis.

pom.go.id

Hal menarik disini terdapat perbedaan persepsi antara Kemenkes dan BPOM. Kemenkes menjelaskan mengenai penggunaan susu kental manis tidak cocok untuk anak dibawah 3 tahun, namun lucunya BPOM berbeda. BPOM mengeluarkan statemen bahwa susu kental manis tidak cocok untuk anak usia dibawah 12 bulan. Adanya mispersepsi ini membuat masyarakat bingung dang bertanya-tanya ketidaksinambungan komunikasi yang terjalin selaras antara Kemenkes dan BPOM.

Twitter Kemenkes RI

Perihal susu kental manis yang mengandung kadar gula yang tinggi dengan protein lebih rendah dari susu yang lain, diharapkan masyarakat semakin cermat dalam memilih makanan dan minuman bergizi dalam keluarga. Baiknya Kemenkes maupun BPOM lebih intensif memberikan edukasi yang selaras agar masyarakat tidak mudah tergerus informasi yang tidak valid.