Pemerintah sudah melaksanakan upaya pembinaan sumber energi manusia( SDM) supaya warga sanggup bekerja secara efektif serta efisien, dan sanggup memahami teknologi. Tidak hanya itu, digitalisasi pula jadi salah satu upaya pemerintah dalam penindakan korupsi. Kedudukan dan warga pula jadi perihal yang butuh ditingkatkan dalam pemberantasan korupsi.
D. Transparansi Serta Akses Data:
Salah satu upaya pemberantasan korupsi merupakan dengan membagikan hak akses data kepada warga. Sistem rekrutmen pegawai negara sipil serta anggota Tentara Nasional Indonesia(TNI) yang transparan serta akuntabel pula wajib dibesarkan. Pembelajaran moral serta pemahaman anti korupsi pula jadi bagian berarti dalam upaya ini.
E. Komitmen Serta Sanksi yang Tegas:
Komitmen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ditunjukkan dengan penyelenggaraan secara represif dengan menegakkan Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi dan dengan membentuk lembaga spesial semacam Komisi Pemberantasan Korupsi( KPK). Sanksi terhadap pelakon korupsi pula sudah diperberat selaku bagian dari upaya pemberantasan korupsi.
Dengan bermacam strategi serta langkah ini, diharapkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia bisa jadi lebih efisien.
* Apakah hukuman koruptor telah lumayan tegas?
Hukuman untuk koruptor di Indonesia masih jadi topik perdebatan. Sebagian pihak berkomentar kalau hukuman yang diberikan belum lumayan tegas buat menghindari aplikasi korupsi.
Sebagian sumber menyoroti kalau hukuman koruptor di Indonesia masih terkategori sangat ringan, serta perihal ini dikira selaku salah satu alibi maraknya permasalahan korupsi. Apalagi, terdapat persoalan kenapa negeri tidak berani memberlakukan hukuman mati semacam di negeri maju.
Kebalikannya, ada pemikiran yang melaporkan kalau hukuman yang lebih tegas, semacam hukuman mati, bisa menghasilkan dampak jera untuk para koruptor. Contoh negeri lain, semacam Tiongkok, yang mempraktikkan hukuman mati untuk koruptor sudah dikira sukses dalam menghasilkan stabilitas ekonomi serta politik yang lebih baik.
