Mohon tunggu...
Mathilda AMW Birowo
Mathilda AMW Birowo Mohon Tunggu... Dosen - Dosen, Konsultan PR

Pengalaman Profesional (35 tahun) : Bank CIMB Niaga (Corporate Communication) ; Raja Garuda Mas Group (Senior Communication Officer) ; Kompas Gramedia (Hubungan Masyarakat) ; Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Konsultan Komunikasi); Akademi Televisi Indonesia (Ketua Program Studi). Organisasi: Ketua Umum Alumni Katolik Universitas Indonesia (Alumnika UI) Dewan Pengurus Pusat Wanita Katolik Republik Indonesia Dosen Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara Dosen Komunikasi Vokasi Universitas Indonesia Konsultan Public Relations Anyes Bestari Komunika Penulis Buku Gramedia (terdaftar) Trainer Gramedia Akademi Trainer Pusdiklat KOMINFO Pendidikan: Deakin University - STA Multifaith Leadership for Women Organization London School of Public Relations - M.Si FISIP UI - Sarjana Komunikasi Fakultas Sastra Belanda UI - D3 Cambridge University / LSPR - Managing Information Certification Penerbitan Buku: Becermin Lewat Tulisan (Gramedia Pustaka Utama) 1001 Virus Cinta Keluarga (Gramedia Widiasarana Indonesia) Brand Yourself (Gramedia Widiasarana Indonesia) Mengembangkan Kompetensi Etis di Lingkungan Kita (Gramedia Widiasarana Indonesia) Melati di Taman Keberagaman Praktik Kepemimpinan Perempuan di Indonesia dan Australia (Gramedia Widiasarana Indonesia) Pencapaian/Penghargaan: Australia Awards Indonesia, STA Scholarship Indonesia Wonder Women, Universitas Indonesia Top 27 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), 2017 Top 15 Komnas Perempuan, 2019

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Belajar dari Pemprov Sulut, Sulit Disulut

11 Juli 2022   18:30 Diperbarui: 11 Juli 2022   18:35 687
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Toleransi di tanah Nyiur Melambai (Dok: Masbhukin)

Meski modernisasi dan kemajuan teknologi digital merambah ke segala aspek kehidupan masyarakat, Sulut tetap menjaga tradisi kebersamaan dan gotong royong. Prinsip Mapalus yang semula diimplementasikan terbatas pada peristiwa keagamaan atau perayaan seperti pernikahan, kedukaan, bertani dan pembangunan rumah panggung, sesuai perkembangan jaman diberlakukan lebih luas lagi pada aspek-aspek ekonomi, politik dan pertahanan keamanan wilayah.  Mapalus menjadi sebuah kekuatan yang menyatukan unsur sumber daya manusia dan kekayaan alam karena terorganisasi melalui kelompok-kelompok yang terdiri dari 10 sampai 50 orang di masyarakat akar rumput. Di dalamnya ada kesepakatan aturan dan kewajiban kerja  Hal ini yang kemudian menjadikan konflik-konflik dalam masyarakat dapat diminimalisir.

5 Asas

Walaupun budaya Mapalus berasal dari suku Minahasa tetapi dilakukan juga oleh seluruh warga. Suku Minahasa yang adalah suku terbesar di Sulut, merupakan perpaduan sub-etnis Bantik, Pasan/Ratahan, Ponosakan, Tombulu, Tondano, Tonsawang, Tonsea, dan Tontemboan. Wilayah-wilayah tempat bermukim mayoritas orang Minahasa Raya adalah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Manado, dan Kota Tomohon. 

Sebagaimana dasar negara Pancasila yang memiliki lima asas, budaya Mapaluspun terdiri dari lima asas, yakni : Asas religius;  Asas kekeluargaan; Asas musyawarah dan mufakat; Asas kerja bersama; dan Asas persatuan dan kesatuan. Dapat dipahami disini Mapalus dan Pancasila memiliki keselarasan dalam nilai-nilai luhur yaitu mengedepankan nilai ketuhanan, kekeluargaan, musyawarah mufakat, kerjasama, dan persatuan

Dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw diutarakan  gerakan 'Mari jo Bakobong' (Ayo berkebun), dimaksudkan untuk ketahanan pangan daerah. Pemda mengajak warga menggunakan lahan telantar agar menjadi produktif. Pada masa pandemik Covid-19 sektor pertanian dan perkebunan terbukti tetap bertahan.  

Gerakan Mari jo Bakobong ini antara lain dilakukan melalui penanaman bawang merah dan panen kacang merah, serta penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 dan pemberian perlindungan  asuransi kepada petani. Hingga kini sudah ratusan miliar bantuan kepada petani di daerah ini. Program tersebut membawa semangat untuk memperkuat ketahanan pangan, yang akan berdampak pula pada ketahanan daerah. Pemanfaatan lahan tidur ini akan menghasilkan komoditas yang menjadi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Mapalus

Minahasa  elok (Dok: PPRA LXIV)
Minahasa  elok (Dok: PPRA LXIV)
Melalui aspek-aspek diatas, dapat dipahami jika masyarakat Sulut tak mudah tergosok oleh isu-isu keagamaan sebagaimana banyak terjadi di wilayah lain seperti DKI Jakarta. Politik Identitas berjalan secara positif di wilayah Nyiur Melambai ini. Politik Identitas merupakan cara berpolitik yang melihat kesamaan dari keberagaman yang ada seperti agama, etnis, golongan. 

Dalam kaitan dengan dunia politik, politik identitas digunakan untuk memperoleh suara dalam pemilihan umum atau daerah dan karenanya seringkali menimbulkan konflik, karena aspek agama dan suku merupakan sesuatu yang sensitif namun efektif untuk menyulut pertentangan. Menurut Agnes Hiller, Politik identitas adalah konsep dan gerakan politik yang berfokus pada perbedaan. Secara positif, politik identitas memberi ruang bagi keterbukaan, kebebasan ide yang dapat memenuhi kepentingan yang ada. Perbedaan- perbedaan tersebut didasarkan atas isu gender, etnis, fisiologis, agama dan bahasa.

Budaya Mapalus ini memiliki kekuatan meredam konflik  karena bekerja mulai dari akar rumput yakni masyarakat desa. Sebagai contoh saat hari raya keagamaan, secara bergantian warga menjaga keamanan. Pada Hari Raya Idulfitri pemuda dan masyarakat non Islam ikut menjaga keamanan mereka yang beribadah di masjid. 

Demikian sebaliknya, saat hari raya Natal dan perayaan-perayaan lainnya para pemeluk agama yang berbeda termasuk aliran kepercayaan turut menjaga kehikmatan mereka yang beribadah. Kebiasaan saling menjaga ini juga terbawa dalam kehidupan demokrasi yakni pada saat Pilkada atau Pemilu. Hal ini ditegaskan dalam pertemuan dan diskusi PPRA LXIV SSDN Sulut dengan DPRD Sulut dari berbagai partai, bahwa politik identitas justru menjadi perekat antar partai.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun