Peran Kepemimpinan Perempuan Melawan Diskriminasi dan Kekerasan

Dunia memperingati tanggal 25 November sebagai Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan hingga 10 Desember sebagai Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional.  Organisasi-organisasi Perempuan khususnya melakukan berbagai kegiatan selama 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) tersebut.  Sinergi Perempuan Indonesia (SPI) bersama Kongres Wanita Indonesia (Kowani) dan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) menyelenggarakan Webinar Nasional dalam rangka memperingati Hari Ibu bertema "Kepemimpinan Perempuan dalam Melawan Diskriminasi dan Kekerasan", 21 Desember 2023.

Perhelatan yang dipenuhi 1.000 peserta zoom serta ratusan lainnya melalui youtube channel ini didukung oleh Lembaga-lembaga lintas kepercayaan yaitu Alumni Katolik UI, Paguyuban Dosen Katolik UI, Parisadha Budha Dharma NSI, Universitas Kristen Indonesia, SGPP Konferensi Waligereja Indonesia, Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia, Perempuan Konghucu Indonesia, Wanita Katolik RI, dan Anyes Bestari Komunika. Webinar menampilkan 4 perwakilan Perempuan dari berbagai bidang dan profesi yaitu Christina Aryani, SE., SH. M.Hum (Anggota DPR),  Prof. Sulistyowati Irianto (Guru Besar FH- UI), Alexandra Askandar, SE, MBA (Wakil Dirut Bank Mandiri Tbk), serta Dr. Ir Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd (Ketua Umum Kowani). Program dipandu oleh Sonya Hellen, SH, Jurnalis senior Kompas dan Pembawa Acara Erna Kusuma (Pewarta Renungan Harian Fresh Juice & The Power of Word)

Mendobrak diskriminasi  

Mathilda AMW Birowo, Kordinator SPI  yang juga Ketua Umum Alumni Katolik UI menyatakan dalam Pengantarnya bahwa Ketahanan Nasional perlu dibangun secara menyeluruh dari segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Ketahanan Nasional harus menjadi pilar dalam pembangunan bangsa. Keterlibatan Perempuan ditinjau dari jumlah penduduk sebagaimana data Badan Pusat Statistik 2023 menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan di Indonesia tak berbeda jauh jika dibandingkan dengan jumlah laki-laki, artinya keterlibatan perempuan sangat signifikan dalam Pembangunan nasional.  Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum ILUNI UI, Ir. Didit Ratam, MBA dalam Kata Sambutannya bahwa kepemimpinan Perempuan berperan untuk mendobrak diskriminasi yang masih berlaku hingga kini. Penelitian McKinsey menyebutkan bahwa kepemimpinan perempuan menunjukkan kepemimpinan yang lebih sehat, egaliter dan sanggup mengambil keputusan-keputusan yang komprehensif dan inklusif di segala aspek kehidupan. ILUNI UI memiliki Women Empowerment Center dan dari divisi-divisi yang ada di lembaga ini terdapat 4 divisi yang dikepalai oleh Perempuan dan mereka memiliki pengalaman dan kapasitas di bidang masing-masing . Namun, hal ini merupakan merit based (berdasar prestasi dan kompetensi) bukan sekedar affirmative action (kebijakan sementara untuk memberikan kompensasi kepada kelompok yang terdiskriminasi.

Prof. Sulistyowati Irianto menyorot Perempuan melalui Gerakan Perempuan/Ibu dalam Penyelamatan Bangsa Indonesia dari Perspektif Sejarah. Ia mengemukakan bahwa perjuangan Perempuan terhadap hak-haknya telah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka dan sangat berkontribusi besar menjadikan Indonesia sebagai suatu bangsa merdeka. Sayangnya masyarakat lebih sering mendengar istilah founding fathers dibanding founding mothers, harusnya ada banyak ibu pendiri bangsa. Sejarah Indonesia tak pernah bicara soal Gerakan Perempuan. Padahal Kartini di tahun 1800an telah berjuang terhadap perkawinan paksa, tetapi hingga saat ini di abad 21 kita masih bicarakan soal itu. Demikian halnya dengan Poetri Mahardika di tahun 1915 telah menyampaikan mosi persamaan hak di muka hukum.

Perempuan dalam setiap babak sejarah

Moderator dan Pembicara Webinar. Sumber: Kowani

Pada masa Orde Baru terjadi politisasi G30S PKI, adanya penyesatan terhadap perjuangan Gerakan Perempuan. "Gerakan Perempuan dikerdilkan karena organisasi Perempuan dipusatkan melalui organisasi istri-istri. Padahal itu hanyalah pe-labelan semata," jelas Prof Sulistyowati.  Di Era Reformasi Gerakan Perempuan bangkit kembali dan ikut dalam Gerakan sosial dan mahasiswa mengakhiri Orde Baru. Perempuan juga ikut merumuskan berbagai instrumen hukum dalam HAM serta HAM Perempuan dan anak. Dengan demikian, Perempuan hadir dalam setiap babak Sejarah Indonesia.

Adapun tantangan kepemimpinan di era globalisasi saat ini disinggung oleh Koordinator SPI mencakup, (1) Krisis kepercayaan; (2) Konflik kepentingan; (3) Kurangnya sinergitas antara pemimpin nasional di pusat dan daerah; dan (4) Tergerusnya nilai-nilai kearifan lokal. Konflik kepentingan yang sering muncul saat ini adalah suatu kondisi dinamis di mana seseorang sebagai pemimpin nasional baik di pusat maupun daerah, dikarenakan tugas dan tanggung jawabnya memerlukan kepentingan tertentu baik secara kolektif kolegial maupun kepentingan professional dan pribadi yang kadang bersinggungan dengan kepentingan pihak lain. Bahkan didalam tubuh organisasi seringkali muncul ketidakselarasan, saling sikut atau menjatuhkan. Hal ini temui di lapangan melalui sebuah penelitian 2022 di beberapa organisasi Perempuan besar di Indonesia. Krisis kepemimpinan dan lemahnya kaderisasi masih menjadi persoalan tersendiri.

Sekedar perbandingan dari penulis, dalam kunjungan studi ke Melbourne Australia bersama 26 Pemimpin Organisasi Perempuan berbasis Kepercayaan yang tergabung dalam Australia Awards Indonesia, didapati bahwa jumlah organisasi Perempuan di sana jauh lebih kecil dibanding dengan jumlah organisasi Perempuan di Indonesia. Namun demikian organisasi-organisasi perempuan memiliki spesifikasi dalam program-program yang dikembangkan. Sebagai contoh, The Multicultural Centre for Women's Health adalah organisasi berbasis komunitas untuk kesehatan dan kesejahteraan Perempuan imigran dan pengungsi. Di Queen Victoria Women's Centre yaitu sebuah pusat dimana para perempuan bekerja membangun komunitas keahlian yang bertujuan mempromosikan perempuan dalam berpartisipasi di dunia ekonomi. Terdapat 7 organisasi berkantor di sana, diantaranya Fitted for Work dan the Conscious Closet yang membantu kaum perempuan untuk mendapat pekerjaan dan siap secara mental memasuki dunia kerja. Kaum Perempuan khususnya para single parent, korban PHK atau pensiunan yang masih produktif untuk bekerja diberikan pendampingan psikologis, pelatihan mulai dari strategi menjalani interview pekerjaan hingga menyediakan busana kerja gratis dan asesoris. Sedangkan Emily's List Australia adalah satu-satunya jaringan dukungan politik bagi Perempuan yang tertarik mencalonkan diri untuk jabatan publik, termasuk didalamnya program mentoring dan membekali para kandidat guna mendapat kursi di parlemen dengan menguasai berbagai topik terkini. Indonesia memiliki potensi dan peluang jauh lebih besar dengan banyak dan beragamnya organisasi-organisasi Perempuan yang eksis, berdiri bahkan sebelum Indonesia merdeka, serta tersebar secara nasional dan bergerak mulai dari akar rumput.

Hukum harus tegas

Terkait dengan Perempuan di Parlemen serta isu Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, SE.,SH.,M.Hum sebagai anggota DPR Komisi 1 menyampaikan materi "Perempuan dan Perlindungan bagi Pekerja Migran". Ia mengemukakan bahwa pekerja yang akan bekerja di luar negeri seringkali terjerat melalui iklan rekrutmen palsu, misalnya disebut sebagai tenaga marketing atau IT. Itu merupakan online scrammer yaitu penipuan yang dilakukan oleh Perusahaan menawarkan pekerjaan di luar negeri secara illegal dengan cara memalsukan usia pada KTP. Sebagai perempuan legislatif, dengan salah satu peran terkait urusan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini, Christina terlibat dalam peningkatan kualitas perlindungan WNI. Ia melakukan fungsi pengawasan dengan menghadiri rapat kerja dengan Kementerian luar negeri; melakukan fit and proper untuk jabatan Duta Besar. Disini mereka perlu memastikan dubes-dubes Indonesia miliki concern khusus terhadap perlindungan pekerja di luar negeri.