Jadi! Siapa Aktor Mark Up Ganti Rugi Lahan Pasar Minuran

Kasus "dana siluman" sepertinya sudah lazim dilakukan, karena adanya konspirasi kepentingan yang sama untuk mencuri uang negara demi kepentingan memperkaya diri dan kelompoknya. Indikasi adanya "usulan dan dana siluman" yang diduga mengarah ke tindak pidana korupsi juga terjadi atas anggaran untuk ganti rugi lahan pusat pasar tradisional di Desa Minuran, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Kasus ini diduga juga melibatkan oknum-oknum di DPRK Aceh Tamiang serta Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagai pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Kadisperindagkop.

Saat ini, kasus tersebut telah menjadi topik pembicaraan yang menghebohkan di kabupaten yang terkenal dengan julukan Negeri Raja Muda Sedia (Aceh Tamiang_red). 

Selain adanya indikasi mark up yang berpotensi merugikan keuangan negara, usulan ganti rugi lahan untuk pusat pasar tradisional di Minuran tersebut tidak pernah dibahas sekalipun oleh pihak Badan Anggaran (Banggar) DPRK Aceh Tamiang Tahun 2014.

Anehnya lagi, secara tiba-tiba pada tanggal 5 September 2014, muncul anggaran ganti rugi lahan untuk pasar tradisional Minuran di APBK Perubahan Tahun 2014, dengan jumlah anggaran yang sangat fantastis, yakni sebesar Rp. 2,5 Milyar dan perihal tersebut ditetapkan dalam Qanun APBK P No.5 Tahun 2014.

Menurut keterangan dari Direktur Eksekutif LembAHtari, Sayed Zainal M, SH, yang disampaikan kepada wartawan, Sabtu (6/6/15) kemarin, Disperindagkop Aceh Tamiang tidak pernah mengusulkan program itu.

Bak gayung bersambut, sang mantan Kadisperindagkop Kabupaten Aceh Tamiang, Abdul Hadi, membeberkan bahwa program ganti rugi lahan lahan untuk pasar tradisional di Desa Minuran, Kejuruan Muda, bukanlah usulan dari dirinya. Saat itu, Abdul Hadi mengaku bahwa dirinya hanya menjalankan perintah dari pihak pimpinan untuk membuat usulan, karena dikabarkan ada anggaran di bagian keuangan dan rancangannya sudah disiapkan oleh pihak Bapeda Kabupaten Aceh Tamiang.

Usulan program ganti rugi lahan lahan untuk pasar tradisional di Desa Minuran tersebut, dirasakan banyak kejanggalan dan penuh rekayasa karena tidak pernah dibahas dalam rapat-rapat Banggar DPRK Aceh Tamiang Tahun 2014. Hal ini diperkuat dari hasil konfirmasi dengan beberapa anggota Banggar yang terlibat saat itu.

Salah seorang anggota Banggar DPRK Aceh Tamiang Tahun 2014, dari Partai Aceh (PA), Juniati ketika dikonfirmasi melalui short message service (sms), menyampaikan bahwa seingat dirinya usulan ganti rugi lahan untuk pasar tradisional di Desa Minuran tidak pernah ada pembahasan di badan anggaran (banggar).

"Seingat saya, tidak ada dibahas di badan anggaran," sebut Juniati singkat.

Hal yang sama juga disampaikan dari salah seorang anggota Banggar DPRK Aceh Tamiang Tahun 2014 lainnya, yakni Juanda dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Juanda menyampaikan bahwa seingat dirinya di Banggar DPRK Aceh Tamiang Tahun 2014, tidak pernah menyinggung sedikitpun tentang permasalahan ganti rugi lahan untuk pasar tradisional di Desa Minuran, Kecamatan Kejuruan Muda.

"Oleh karenanya, saat pencairan dana ganti rugi lahan tersebut, pada pertengahan bulan Desember 2014 kemarin, saya pribadi beserta banyak anggota Banggar DPRK Aceh Tamiang Tahun 2014 lainnya, merasa sangat terkejut," demikian terang Juanda, Senin (8/6/2015).

Selain itu enam anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRK Aceh Tamiang Tahun 2014, telah dipanggil dan diperiksa. Yang pertama sekali dipanggil dan diperiksa oleh pihak Kejari Kuala Simpang yakni Arman dari PDIP, pada hari Rabu, 10 Juni 2015 kemarin.

Dan pada hari Jum'at, 12 Juni 2015, kembali menyusul untuk diminta keterangannya yakni lima anggota Banggar lainnya. Adapun kelima anggota Banggar tersebut, masing-masing T. Insyafudin (PKS), Hamdani (PA), Bukhari (PA), Marlina (PDA) dan Hermanto (PAN).

Saat dikonfirmasi terkait hasil pemeriksaan oleh pihak Kejari Kuala Simpang, T. Insyafudin (PKS), menjelaskan bahwa pertanyaan pertama yang dilemparkan oleh pihak penyidik, apakah usulan ganti rugi lahan untuk pusat pasar tradisional di Minuran ada dibahas dalam sidang dibanggar?

"Dikarenakan usulan tersebut memang tidak pernah dibahas, maka saat itu saya jawab bahwa usulan terkait ganti rugi tanah di Minuran tidak pernah ada pembahasan sekalipun oleh pihak Banggar DPRK Aceh Tamiang 2014," terang Insyafudin, Minggu (14/6/2015).

Tambahnya lagi, hampir seluruh kawan-kawan di Banggar DPRK Aceh Tamiang sangatlah merasa terkejut ketika mengetahui bahwa usulan tersebut telah dicairkan pada pertengahan bulan Desember 2014 kemarin.

"Kita sangat berharap semoga pihak penyidik di Kejaksaan Negeri Kuala Simpang segera dapat mengungkapkan tentang sosok tokoh intelektual di balik kasus tersebut," tandasnya.

Kemudian, salah seorang anggota Banggar lainnya, Hamdani (PA), turut menjelaskan bahwa saat diperiksa oleh pihak penyidik di Kejari Kuala Simpang, dirinya juga dimintai keterangan terkait usulan ganti rugi lahan untuk pusat pasar tradisional di Desa Minuran.

"Kebetulan pada saat sidang di Banggar waktu itu, saya berhalangan hadir. Oleh sebab itu, kemarin saya tidak bisa menjelaskan secara rinci tentang usulan tersebut. Cuma bila ditilik dari notulen sidang dan juga ditambah dari pengakuan para rekan-rekan di Banggar, maka saya dapat menerangkan bahwa usulan ganti rugi lahan di Minuran tidak pernah dibahas sama sekali," ungkap politisi Partai Aceh tersebut dengan tegas.

"Menurut keterangan lainnya dari rekan-rekan yang ikut sidang bahwa usulan yang sempat dimunculkan pada saat persidangan saat itu, yakni usulan tentang pengadaan lahan untuk Kantor Camat Kota Kuala Simpang. Namun usulan itu batal karena ditolak oleh rekan-rekan di banggar," tambahnya lagi.

Katanya, kita sangat berharap agar aktor utama atas dugaan kejahatan tersebut dapat segera terungkap dan dimintai pertanggungjawabkan atas semua kesalahan yang telah dilakukan selama ini.

Dan jangan bawa-bawa nama lembaga dalam kejahatan ini. Janganlah mendzalimi kawan-kawan, termasuk diri saya yang selama ini tidak tahu menahu tentang kejahatan tersebut, namun harus berurusan dengan pihak hukum.

"Kita yakin bahwa pihak Kejaksaan Negeri Kuala Simpang akan mengusut tuntas kasus ini," ungkap Hamdani yakin.