PON 2024: Refleksi, Konsumsi, dan Kontribusi

Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumut 2024 sedang menuju akhir. Layaknya sebuah perjalanan, sebuah refleksi perlu dilakukan sebagai bahan perbaikan dan pertimbangan kebijakan di masa akan datang.

Dari kacamata orang awam yang melihat langsung, saya ingin menuliskan beberapa hal. Isu konsumsi memang mengundang perhatiaan publik, sehingga anggaran besar yang diterima pelaksana memberi cerminan perilaku koruptif di lapangan. 

Banyak spekulasi beredar di media sosial. Beberapa menilik lebih lanjut menemukan fakta mencegangkan. Konsumsi atlit tidak dikelola dengan baik. Anggaran Rp.42,5 miliar yang ditender dengan kalkulasi Rp.50,000/atlit malah memperlihatkan porsi 20 ribuan. 

Ketika ditelusuri sistem tender pengadaan konsumsi PON terdapat kejanggalan. Pemenang tender adalah PT Aktifitas Atmosfir, perusahaan yang beralamat di Cilandak, Jakarta Selatan. [sumber: Liputan6.com]

Baca juga: Membangun Pustaka dengan Konsep Playground di Seluruh Desa Indonesia

Bagaimana mungkin pemenang tender adalah perusahaan di Jakarta, sedangkan pelaksanaan PON ada di Aceh. Sesuatu yang sulit dicerna oleh akal sehat publik. 

Komplain makanan merebak cepat karena foto dan video yang beredar di media sosial. Panitia pelaksana dicecar habis, tidak hanya oleh para atlit, namun juga masyarakat di Aceh.

PON Aceh-Sumut 2024|dokpri

Saya sendiri merasa heran. Makanan di Aceh dengan standar 25 ribu saja sudah begitu lezat dan bergizi, apalagi jika anggaran Rp.50,000/porsi/atlit. 

Apakah terdapat kesengajaan pada mekanisme tender konsumsi PON 2024?

Tidak berhenti sampai disitu, ada rumah makan yang harus menanggung rugi sampai puluhan juta. Awalnya mendapat pesanan makanan dari penyelenggara PON sampai 3 ribu kotak, lalu mendadak dibatalkan tanpa sebab yang jelas H-1 [sumber:viva.co.id, 13/9/2024]. Sungguh miris!

Kementerian Pemuda dan Olahraga seharusnya memiliki kebijakan terukur berkaitan tata kelola konsumsi PON 2024 ini. Siapa yang terlibat, bagaimana mekanisme pemesanan, dan panitia penanggung jawab mesti memberi klarifikasi. 

Masyarakat Aceh secara umum menyambut baik pelaksanaan PON 2024. Sayangnya, banyak oknum berperilaku buruk mengatasnamakan PON Aceh-Sumut. Akhirnya, kesan buruk tersemat pada nama Aceh sebagai penyelenggara acara.

Saya beberapa kali menghadiri pertandingan berbeda. Diantaranya: anggar, panjat tebing, muaythai, dan tenis. Venue PON 2024 yang dibangun di Aceh cukup bagus, walaupun masih terdapat kekurangan di berbagai sisi. 

Cabor Anggar di komplek Stadion Harapan Bangsa|dokpri

Mayoritas pertandingan diadakan di stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. Areanya cukup luas untuk mengakomodir acara dan pertandingan beregu. 

Seingat saya, beberapa cabang olah raga (Cabor) yang diadakan disini adalah: angkat besi, anggar, tenis, memanah, dan beberapa lainnya. 

Sementara cabor lain berada di venue berbeda terpaut beberapa kilometer di pusat kota Banda Aceh. Sekilas, akses jalan terlihat bagus, ruangan pertandingan cukup ideal, dan akses masuk bagi penonton tidak memakai karcis alias gratis. 

Area memanah di sisi belakang stadion Harapan Bangsa|Dokpri

Isu buruk PON 2024 juga tersemat pada cabor sepakbola. Pukulan pemain Sulewesi Tengah (Sulteng) terhadap wasit beredar luas di jagat raya. Wasit dinilai tidak adil dan memihak tuan rumah. 

Nah, publik di Aceh juga menyesali kejadian ini. Banyak penonton Aceh kecewa akan perilaku wasit ketika pertandingan berlangsung. Lagi-lagi, nama baik Aceh tercemar. Kekecewaan suporter Aceh ditumpahkan pada media sosial. Mereka malah memuji keunggulan tim Sulteng. 

Di balik kelemahan panitia selaku tuan rumah, PON Aceh-Sumut masih menyisakan segudang kabar baik. Tidak sedikit atlit yang datang ke Aceh merasa diperlakukan dengan ramah oleh tuan rumah. 

Bahkan, pelatih muaythai asal Jawa Timur dua kali kehilangan smartphone, namun kembali ke tangannya. Masyarakat Aceh menemukannya dan mengembalikan ke panitia. Sang pelatih takjub dengan kejujuran masyarakat Aceh.

Artinya, dibalik kekurangan PON Aceh-Sumut 2024, masyarakat Aceh tetap menjunjung tinggi sportivitas. Panitia boleh saja disalahkan, namun kekesalan jangan ditumpahkan pada tuan rumah. Masyarakat Aceh saling bahu membahu menyambut tamu, memuliakan dengan sikap ramah antar sesama. 

Refleksi PON 2024

Menyalahkan panitia tentu tidak menyelesaikan masalah. Kritik baik perlu dilontarkan untuk kemudian dikaji ulang, dinalisa oleh pemerintah, dan menjadi refleksi persiapan PON selanjutnya. 

Terlepas dari segala kekurangan, baik itu anggaran atau pelaksanaan di lapangan, pemangku kebijakan semestinya merumuskan pelaksanaan PON dan memetakan kekurangan di beberapa pertandingan.

Pelaksanaan PON membutuhkan anggaran besar. Jika anggaran ini tidak benar-benar dikelola secara sistematis dan jujur, perilaku koruptif mudah saja terjadi melihat selah disana-sini.

Untuk itu, panitia pelaksana yang ditunjuk sudah sewajarnya melibatkan sekolompok orang yang kompeten. Bagaimana proses seleksi panitia, apa mekanismenya, dan siapa yang berwewenang jelas membutuhkan rumusan kebijakan para expert. 

Disisi lain, anggaran konsumsi sebaiknya dikelola oleh satu pihak. Transparansi pengelolaan anggaran adalah kunci utama untuk membangun kepercayaan (trust) antara pengelola dan panitia pelaksana. 

Kalau saja pihak catering disatukan dalam satu wadah, kejadian buruk jauh hari mudah diantisipasi. Sangat tidak wajar dan etis memperlakukan atlit dengan memangkas menu bergizi menjadi menu asal jadi.

Akan jauh lebih baik pemerintah memberi hak penuh pada pengelola, dalam hal ini tuan rumah, untuk menyeleksi pengelola makanan yang teruji dan terpercaya. Namun dari itu, kepercayaan publik wajib dijaga dengan konsekuensi atau hukuman jika saja di lapangan tidak sesuai janji. 

Sistem anggaran pelaksanaan PON juga membutuhkan penyesuaian. Pusat sepatutnya menganggarkan uang lebih besar dan tidak memberatkan tuan rumah membangun fasilitas serba lengkap. 

Dengan demikian, analisa kebutuhan anggaran venue disesuaikan dengan kemampuan penyelenggara dan kesiapan anggaran. Artinya, jangan memaksakan kesempurnaan manakala anggaran tidak ada dengan menyerahkan tanggung jawab penuh pada tuan rumah.

Kontribusi PON bagi Masyarakat 

Adakah pelaksanaan PON berkontribusi langsung pada aspek sosial atau sebatas kebaikan ekonomi?

Masyarakat sebaiknya dilibatkan dan mendapat kontribusi langsung dari pelaksanaan PON. Dari segi ekonomi, kemungkinan besar pelaku usaha mendapat keuntungan walau jumlahnya tidak merata. 

Lantas, kontribusi apa yang didapat masyarakat sekitar dari hadirnya PON?

Misalnya, adakah hak ijin pakai bangunan pertandingan ketika PON selesai bagi masyarakat umum untuk pembinaan calon atlit masa depan. Atau, bangunan tersebut hanya dicicipi manfaatnya oleh orang tertentu di kemudian hari?

Sebagai orang awam, saya tidak mungkin memberi penilaian karena keterbatasan pengetahuan akan hal ini. Tulisan ini sekedar merefleksi kembali pelaksanaan PON 2024 dan mempertanyakan kontribusi pada masyarakat luas. 

Anggaran besar pelaksanaan PON mestinya dikelola dengan bijak. Masyarakat sedang mengalami keterpurukan ekonomi dan membutuhkan stimulus agar bisa bertahan dari gejolak ketidakmerataan pendapataan.

Kalau pemerintah mampu menggelontorkan uang hangus untuk menggelar acara besar, bukankah sebaiknya masyarakat kecipratan manfaat dari aliran dana tersebut?

Sebagai penutup tulisan, saya berharap jika pemerintah pusat memiliki inisiatif untuk melakukan refleksi terkait anggaran dan pelaksanaan PON Aceh-Sumut 2024. 

Dengan demikian, tuan rumah yang terpilih di masa akan datang bisa mengambil pelajaran dan mempersiapkan diri lebih baik lagi sebelum acara diadakan. ***

By: Masykur
Banda Aceh, 19 September, 2024