Membangun Sekolah untuk "Lower Class Family" di Area Terpencil

Ada banyak jalan dipedalaman hutan yang harus dibuka untuk akses sekolah bagi rakyat. Ada banyak jembatan yang harus dibangun di Pulau-Pulau terpencil untuk menghubungkan desa agar akses sekolah terkoneksi. 

Perlu ada kajian khusus untuk membuat sebuah peta di area terisolasi di seluruh Indonesia. Kajian ini bisa dilakukan dengan setiap provinsi, kabupaten, dan kecamatan. 

Kalau ada ungkapan "smart city" maka selayaknya juga ada ungkapan "smart rurals". Jika setiap tahun ada survei kependudukan dan survei lainnya, kenapa tidak dibuat survei sekolah untuk melakukan tinjauan langsung tentang keberadaan sekolah di seluruh area pedesaan sampai ke pelosok. 

Kemudian jadikan sebuah peta yang bisa disebut "rural school maps" Untuk dijadikan akses digital berupa sebuah aplikasi berisi semua sekolah di area terpencil disetiap Kabupaten lengkap dengan alamat dan fasilitas yang ada di sekolah. 

Saat semua data sudah terkumpul tugas pemerintah membuat peta terbaru untuk membangun sekolah-sekolah baru disesuaikan dengan jumlah penduduk di area sekitar. Tentunya harus ada kajian sekolah yang seperti apa yang harus dibangun di setiap area. Jika area sekitar banyak penduduk yang bertani mungkin sekolah pertanian lebih cocok dibangun, jika penduduk sebagian besar melaut maka sekolah kelautan akan lebih bermanfaat. 

Pemerintah perlu membuat kebijakan yang tepat dengan melibatkan orang yang ahli dibidangnya. Jangan sampai mereka yang membuat kebijakan tidak memiliki ilmu sehingga kebijakan yang muncul hanya asal jadi saja. 

Banyak calon ahli pertanian yang berada di pedalaman pegunungan. Kendala mereka hanya akses pendidikan. Bangun sekolah yang berpihak pada mereka, beri ruang untuk mereka agar berkembang. Jika tidak, mereka akan terus mewarisi pekerjaan yang sama. Setidaknya, dengan keberadaan sekolah dipedalaman akan lahir pakar pertanian yang siap saing. 

Kalau ada sumber daya manusia yang bisa dilahirkan dari area sekitar, kenapa harus mencari yang jauh? Bukankah negara punya tanggung jawab memberi pelayanan bagi siapapun?