Perppu Pemilu dan Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024

Kontestasi politik bernegara tahun 2024 makin memanas. Pemilu serentak akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Pertaruhan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia akan dipertaruhkan. 

Menjadi uji coba setelah pemilu serentak pertama digelar tahun 2019 menuai kontroversi. Banyak sistem yang kacau. Banyak korban jiwa dan bahkan ada keraguan atas hasil pemilu tersebut. Legalitas pemilu serentak berdasarkan putusan MK No.14/PUU-XII/2013 tertanggal 23 Januari 2014 sempat diragukan dan dipertanyakan. Soalnya baru berlaku tahun 2019. Itu embrio awal adanya pemilu serentak.

Mampukah para penyelenggara pemilu khususnya KPU dapat merealisasikan harapan publik? Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia?. Sejauh apa independensi KPU akan berkolaborasi dengan Bawaslu pada pemilu serentak tahun 2024?. Akan efektifkah aturan teknis dari KPU No. 3 Tahun 2022 dapat diterapkan?. 

Apalagi tahapan dan mekanisme telah berjalan sesuai norma hukum dari UU Pemilu (No.7 Tahun 2017). Bagaimana jika ada penambahan tugas akibat terbentuknya 3 provinsi baru?.

3 UU Baru

Setelah proses panjang, melalui kesepakatan bersama khususnya dari Komisi II DPR dan sidang paripurna DPR pada tanggal 30 Juni 2022 telah disahkan RUU tentang Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi UU. Resmi terbentuk provinsi baru yaitu Papua Selatan (UU No. 14 Tahun 2022), Papua Tengah (UU No. 15 Tahun 2022) dan Papua Pegunungan (UU No. 16 Tahun 2022). 

Aturan telah ada, akan tetapi aturan teknis sebagai provinsi baru yang terdampak implikasi adanya pemilu serentak tahun 2024 perlu tingkat kewaspadaan soal aturan teknis. Ini PR besar bagi KPU. Proses pembentukan KPUD akan seperti apa?. Apakah menunggu Perppu Pemilu atau kah akan mengambil kebijakan sebagai diskresi kewenangan dari KPU?.

Perppu Pemilu

Adanya Perppu sebagai konsekuensi logis atas keadaan yang dianggap "kegentingan yang memaksa" (Pasal 22 ayat (1) UUD 1945). Pihak pemerintah dalam kewenangannya dari Presiden berhak mengeluarkan Perppu. 

Mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) yang disampaikan kepada DPR bersamaan dengan materi Perppu yang telah ada. Pasca Surpres diterima DPR, harapannya dapat dibuka public hearing agar ada partisipasi publik untuk memberikan masukan dan mengkritisi norma hukumnya. Jangan sampai ada materi hukum yang dapat mendegradasi adanya pemilu serentak tahun 2024.

Perppu Pemilu masih bergulir dan sedang ada dalam pembahasan di Komisi II DPR. Pertanyaannya adalah apakah hanya akan mengakomodir sebagai konsekuensi yuridis adanya 3 provinsi baru?. Apakah ada agenda lain selain itu?. 

Apakah hanya dijadikan sebagai pintu masuk dan celah adanya agenda tersembunyi yang akan ikut disahkan?. Publik penting untuk mengetahui materi muatan dan norma hukum apa saja yang ada dalam Perppu Pemilu tersebut?. Apalagi sejauh ini masih terkesan belum ada transparansi.

Mengawal

Dalam pandangan Penulis, semua pihak berhak untuk mengawal adanya Perppu Pemilu sebagai instrument agar kualitas pemilu serentak tahun 2024 dapat berjalan dengan baik. 

Ada tolak ukur suksesi yang dapat diharapkan seraya menunggu hasil dari Perppu Pemilu tersebut, yaitu suksesi formil dan materiil. Dalam arti formil semua legalitas aturan dari UU sampai aturan teknis berupa PKPU idealnya dapat digunakan sebagai rujukan dalam setiap pengambil kebijakan. Tidak boleh dipermainkan. Apalagi diambil diskresi tanpa sebab dan akibat. Khususnya bagi pihak penyelenggara pemilu.

Sedangkan dalam arti materiil, kualitas demokrasi wajib meningkat. Tolak ukur adanya peningkatan tersebut adalah jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT bertambah, adanya pasangan calon Capres dan Cawapres lebih dari 2 (dua) agar tidak ada polarisasi dan Parpol serta peserta pemilu (anggota legislatif) menghindari money politic. Akankah 2 (dua) suksesi tersebut dapat tercapai?. Waktu makin dekat dan Perppu Pemilu belum final. Mari kita kawal bersama.

 

Penulis: 

Saifudin / Mas Say

(Pakar Muda Hukum Tata Negara)