STABILITAS HUKUM DAN NASIONAL
Di akhir masa jabatann Presiden, publik tergoncang dengan komitmen penegakan hukum dan keamanan nasional. Demonstrasi besar yang selama ini tidak pernah ada yang dipelopori mahasiswa dan pemuda seperti membangunkan macan yang tidur. Bahkan diikuti elemen rakyat lainnya. Gerakan sparatis di Papua khususnya telah menghilangkan kewibawaan pemerintah. Pihak kementerian apa saja yang berwenang meredam?. Tentunya Kemenkumham, Kemendagri, dan paling penting adalah Kemenkopolhukam. Pun elemen penegak hukum lainnya Polri dan Kejaksaan. Pos bidang ini sebagai alat evaluasi.
Kembalinya Kemenkumham memunculkan kontroversial terhadap publik. Jika pada pos lainnya sudah ada pergantian dengan tokoh baru dan cocok sesuai kapasitasnya. Kemenkumham juga tokoh hukum. Cerdas dan banyak pengalaman. Dalam pandangan saya, memang agar ada semangat baru ada pergantian dan bukan dari Parpol. Apalagi resistensi publik sempat bersinggungan di akhir jabatan Presiden.
KALANGAN PARPOL DAN PROFESIONAL
Jumlah menteri bagi Parpol ada 16 sisanya pada kalangan profesional. Pihak oposisi (PKS dan PAN). Melihat geliat Demokrat yang tidak dapat kursi, maka akan tetap sebagai Parpol penyeimbang. Koalisi Pemerintah ada 6 Parpol yaitu PDIP (4), Golkar (3), PKB (3), Nasdem (3), Gerindra (2), dan PPP (1). Khusus PDIP ada 1 kursi adalah pada Sekab, tapi bukan pada status kementerian negara.
Memprioritaskan kalangan profesional dari luar Parpol bukan berarti menafikan kader Parpol yang memiliki kualitas dan kapabalitas. Jelas bukan. Persoalannya terletak pada ukuran tarik ulur kepentingan jika dianalisa dikotomi antara kalangan profesional dan Parpol.Â
Realitas ketatanegaraan dan kegaduhan kebinet tidak dapat dihindari ketika periode 2014-2019. Ini adalah bukti konkrit bahwa kepentingan dan tarik ulur antar Parpol sangat kuat. Kabinet Ahli hanya dapat terealisasi jika mayoritas komposisi menteri diisi dari kalangan profesional.
HARAPAN BARU
Agar sesuai dengan paradigma sistem presidential yang linear dengan strong leadership. Ini idealnya. Bertolak dari kabinet terdahulu, kabinet sering gaduh. Tidak kompak. Tidak sesuai arahan Presiden. Seolah-olah ada sekat dan ruang kosong. Ada komunikasi yang terputus. Bisa saja memang Presiden kurang koordinasi atau para menteri ada salah tangkap arahan Presiden. Ini telah menimbulkan pubic of distrust. Menggerus kepercayaan rakyat terhadap Presiden.
Melaui komposisi baru pada Kabinet Indonesia Maju ini, rakyat berharap banyak ada peningkatan di semua sektor kehidupan. Apalagi sudah periode 2. Bagi saya, kestabilan dan kepercayaan penegakan hukum adalah utama dan pertama sebagai amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.Â
Sebagai negara hukum tentunya fondasi ini wajib diperbarui. Mengingat di akhir masa jabatan dianggap penegakan hukum lemah. Bahkan dalam pidato pertama Presiden tidak disentuh sebagai bagian grand design bernegara.
