Jokowi Kecewa, Para Menteri Ketar-ketir

Sudah lama masyarakat menengarai para pembantu presiden tidak bekerja sesuai harapan.  Banyak menteri yang tidak seirama langkahnya dengan Jokowi.  Masyarakat pun dibuat gemes melihatnya.

Syukurlah Jokowi cepat menyadarinya. Kemarin dalam sidang kabinet Jokowi menunjukkan kekecewaannya terhadap beberapa kinerja pembantunya. 

Sebetulnya kalau kita simak, kekecewaan Jokowi sudah diisyaratkan waktu berkunjung ke Jawa Timur beberapa hari yang lalu.  Waktu itu Jokowi mengultimatum jajaran pemda Surabaya untuk "membereskan" urusan covid-19 dalam 2 minggu.

Wajar kalo Jokowi tidak puas dengan kinerja beberapa menteri.  Jokowi tentu melihat, rakyat juga melihat, bagaimana semrawutnya pemberian bansos dalam rangka mengatasi dampak cvid-19. 

Upaya pemulihan ekonomi khususnya sektor UKM juga masih belum nampak.  Apalagi penerapan protokol kesehatan dalam mencegah meluasnya penyebaran covid-19 yang masih sangat longgar.  Akibatnya angka positif covid-19 kini sudah menmbus angka 55 ribu, ekonomi masyakatat pun berjalan seperti apa adanya.

Rupanya kejengkelan Jokowi sudah sampai ubun-ubun sehingga kemarin "diledakkan" di depan para pembantunya, dan juga dihadapan 267 juta rakyat Indonesia.  

Sejujurnya masyarakat melihat pada periode kedua kepemimpinan Jokowi tidak "the right man in the right place" para pembantunya. Sedikit banyak ini pasti dipengaruhi oleh partai politik pendukungnya.

Rakyat senang melihat "kembalinya" Jokowi yang hilang beberapa saat ini.  Jokowi menunjukkan siapa Jokowi yang sesungguhnya.  Bukan Jokowi yang dapat disetir oleh para elit politik atau para konglomerat tapi Jokowi yang suka kerja,tegas dalam kelembutan dan sederhana.

Kalo masyarakat merasa senang melihat kejengkelan Jokowi tidak demikian halnya dengan para pembantunya.  Beberapa menteri sudah pasti dag dig dug, perasaannya ketar-ketir.

Tidak bisa dipungkiri jabatan menteri adalah jabatan bergengsi.  Sebuah malapetaka apabila mereka terkena ancaman Jokowi untuk mereshuffle kabinetnya.  Segala fasilitas dan privilege yang selama menjabat menteri akan dicabut.