Membangun Ekosistem Digital di Sulawesi Selatan

Diawal tahun 2023 tentu kita butuh suatu pemikiran baru dalam menata ulang aktifitas perekonomian di daerah ini. Tantangan di tahun depan harus dihadapi dengan optimism dan harapan baru. Penguatan ekonomi digital menjadi salah satu harapan baru.

Dalam webinar yang dilaksanakan Bank Indonesia yang bertema Indonesia digital Economy ecosystem: Toward Thriving economy through inclusivity pertengan tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam rangka G20, ada hal yang menarik untuk di diskusikan dan menjadi bahan tulisan untuk dijadikan pertimbangan kebijakan pemerintah daerah dalam menata perekonomian daerah ini, manakala penulis menjadi salah satu panelis.

Isu utama dalam diskusi tersebut adalah kesejangan digital (digital divide) yang lebar antara Indonesia bagian barat dan bagian timur. Ukurannya antara lain ketersedian akses internet, kecepatan internet, minimnya infrastruktur telekomunikasi, rendahnya kemampuan memanfaatkan IT, tingkat adopsi rendah, keahlian digital serta penyediaan konten. 

Kesenjangan geographic di Indonesia sangat mencolok terutama di Indonesia  paling timur, masih sangat jauh tertinggal dengan di Jakarta dan pulau Jawa dalam hal literasi digital.

Ekosistem diambil dari istilah biologi yang kurang lebih artinya sebuah lingkungan ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya yang saling berpengaruh.

Ibarat ekosistem lingkungan ekonomi digital mirip seperti hal tersebut, akan hidup lingkungan digital bila antara komponen, unsur-unsur, pelaku dalam lingkungan ini saling terhubung dan terjadi hubungan timbal balik yang saling menguntungkan agar kelangsungan hidup dapat terpelihara dan semakin berkembang.

Menurut penulis, Pemerintah daerah sudah harus memiliki kerangka yang jelas (semacam roadmap) dalam membangun ekosistem ekonomi digital mengintegrasikan aspek infrastruktur TIK (Teknologi Internet dan Komunikasi), Sistem pemerintah berbasis IT (E-Government), Keamanan Cyber (Cyber Security), Efisiensi Logistik dan Supply chain, Pendanaan (Capital), Perlindungan konsumen dan Data Pribadi, Keahlian Digital & SDM, Regulasi dan Perpajakan.

Infrastruktur IT di Sulawesi Selatan masih terbelakang, hanya kota Makassar yang memiliki ketersediaan akses yang lebih baik, makin ke desa makin lemah dan tidak ada akses internet sama sekali. Ini akan memperparah kesenjangan aktifitas ekonomi digital antara kota dan desa. Pembelanjaan pembangun infrastruktur TIK mutlak harus dilakukan selain pembangunan jembatan, jalan atau gedung perkantoran. Menyediakan akses internet untuk publik, mendorong pembangunan BTS (Base Transceiver Station) di dearah terpencil dengan bekerjasama dengan Telkom Indonesia dan Bakti.

Pelaksanaan E-Government mutlak,  Pimpinan (Gubernur/Bupati) yang harus menjadi garda terdepan. Berbagai studi selain dimensi keuangan, proses, SDM, Teknologi, dan budaya,  peran pemimpin dalam bentuk dukungan dan komitmen menjadi faktor suksesnya implementasi e-goerment. Penyusnan RKA (rencana kerja dan anggran) sudah seharus tidak lagi didominasi belanja kertas, dan ATK tetapi diarahkan ke penyewaan server, cloud computing, dan lisensi software serta pelatihan keahlian digital. Pemda harus mendukung inisiasi untuk menggalakkan ekonomi hijau dan ramah lingkungan.

Keamanan cyber harus diperkuat. Tidak boleh lagi ada pencurian data pemerintahan dan data base kependudukan seperti kasus BPJS. Melakukan secara berkala audit system keamanan TI  dipemerintahan dan harus menjadi bagian SOP pemerintahan.