Kapolda Metro Larang Aksi 112, Ini Alasannya

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mochamad Iriawan melarang pelaksanaan Aksi 11 Desember 2017 atau Aksi 112, jika di dalamnya tersembunyi agenda politik.

“Kalau Aksi 112 sifatnya ada agenda politik, itu larangan. Kami akan tindak tegas. Jadi mohon mengindahkan peraturan yang dikeluarkan KPU berkaitan dengan pilkada,”tegas Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Selasa (7/2).

Selain itu, lanjut Kapolda Metro, lokasi yang digunakan untuk Aksi 112 menyalahi aturan. Antara lain tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka.

Selain itu, aturan aksi telah dijelaskan dalam Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 1988 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, khususnya Pasal 6.

“Disitu jelas, karena dilakukan di jalan protokol yang merupakan jalan utama di Jakarta. Jika jalan tersebut ditutup, otomatis akan mengganggu ketertiban publik,” jelasnya.

Kapolda menambahkan, menurut undang-undang, unjuk rasa tidak boleh dilakukan di sentra aktivitas publik seperti jalan utama Thamrin dan Bundaran HI. “Maka kami akan melarang kegiatan tersebut,” tambah Kapolda.

Sebelumnya, Polri sudah mencium adanya muatan agenda politik di balik rencana Aksi 112. Masyarakat dapat menilai tujuan aksi sebenarnya, meskipun kelompok aksi mengemasnya seolah-olah sebagai kegiatan agama.

Terkait Aksi 112, Muhammadiyah mengimbau semua pihak untuk tidak mengikutinya. Tokoh-tokoh nasional, parpol, dan masyarakat diminta menahan diri.

“Pokoknya, berbagai macam aksi, lebih-lebih menjelang pilkada ini, baik tanggal 11 maupun tanggal 13, 14, itu sebaiknya tidak (diikuti)-lah,” ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir usai bertemu Wapres Jusuf Kalla di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Menurutnya, saat ini Indonesia sedang dihadapkan pada dinamika politik yang semakin hangat. Oleh karena itu, semua pihak diminta dapat mengendalikan diri dan menciptakan suasana yang kondusif.

Sementara itu, Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksmana mendukung sepenuhnya pengamanan jelang Pilkada yang dilakukan Polda Metro Jaya.

“Dalam mencermati perkembangan keadaan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kapolda dalam kesempatan ini Kodam Jaya yang pertama mendukung sepenuhnya Polri dalam hal ini Polda Metro Jaya dalam mengamankan Pilkada yang harus aman, damai dan sukses,” tutup Teddy dalam konferensi pers bersama KPU DKI, Bawaslu DKI dan Kapolda Metro Jaya di Kantor KPU DKI, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).  [mas]