Menjangkau Hati dengan Regulasi, Mungkinkah?

Mungkin pemerintah sudah mulai pusing melihat keluarga-keluarga miskin yang makin bertambah.  Indikasinya dengan berbagai subsidi dengan sasaran keluarga miskin yang nilainya masih cukup besar.

Pertanyaannya apakah dengan kawin campur antara si kaya dan si miskin benar-benar akan memberi manfaat atas problem pengentasan kemiskinan?

Perkawinan si kaya dan si miskin terjadi karena jodoh.  Bukan sekedar pengaruh harta benda sehingga timbul rasa cinta lalu bisa membuat janji hidup bersama.

Kita juga manusia,  bukan hewan ternak atau peliharaan yang  kehidupannya bisa diatur.  Mau dapat orang kaya ataupun orang miskin itu hak antar individu dan tak terkait dengan aturan undang-undang.

Mungkin kalau kita punya hewan peliharaan,  jantan dan betina dari jenis yang sama tapi lain ras bisa mereka menurunkan anak-anak dengan ras campuran.

Tapi manusia punya hati dan perasaan,  terkait tata  krama dan kesopanan sehingga tidak mudah melahirkan perasaan terlebih ada sekat kaya dan miskin.

Orang  miskin yang menikah dengan orang kaya mungkin ada.  Tapi apakah dengan ikatan perkawinan otomastis yang miskin bisa menjadi kaya?

Apalagi orang yang miskin akan terlihat secara jelas dalam pandangan orang kaya,  malah bisa dicurigai hanya memanfaatkan harta benda si kaya.  

Orang kaya mungkin bisa menikahi orang miskin. Tapi ia harus siap-siap dicemooh oleh keluarga besarnya. Mengapa menikahi orang miskin yang jelas-jelas tak punya harta benda?

Orang miskin seperti menjadi beban di negeri ini sehingga kerap kali dijadikan kambing hitam. Mungkin kekawatiran pemerintah ada benarnya soal penilaian bank dunia akan keberadaan ekonomi Indonesia. 

Di mana 5 tahun ke depan Indonesia akan kembali menjadi negara miskin bila golongan ekonomi rendah alias miskin tidak bisa naik kelas ke golongan menengah.

Tapi bagaimana orang Indonesia bisa kaya kalau harta benda yang ada dibumi Indonesia justru dieksploitasi oleh sebagian golongan dan digunakan untuk memoerkaya diri mereka sendiri?

Kita butuh keadilan dan kesejahteraan secara merata.  Sehingga konsep adil  dan beradab untuk  rakyat indonesia benar-benar dapat terwujud secara nyata.  

Bukan sekedar untuk kepentingan politik dan golongan tertentu yang mengatasnamakan rakyat Indonesia.

Lihat bagaimana kepentingan politik merenggut kebebasan rakyat Indonesia yang sebagian besar hidup dalam kemiskinan.  Dengan receh 15 ribu sampai 25 ribu mereka  dimnfaatkan untuk mengukuhkan seorang anggota dewan untuk melaju ke kursi parlemen.

Dan setelah  para anggota dewan terpilih,  apakah para konstituen akan mendapat manfaat?

Jawabannya ada pada diri setiap orang miskin yang dulu suaranya dibeli dengan janji-janji dan recehan.

Mengatur pernikahan kaya dan miskin dalam sebuah aturan perundang-undangan  hanya akan jadi bahan tertawaan,  dan sia-sia menurut saya. Sebab kita berhadapan dengan manusia yang perasaan yang berperan dominan dalam sebuah perkawinan  diabaikan.  

Terlebih perkawinan akan melibatkan keluarga besar masing-masing fihak. Betapa malunya saat orang kaya mantu,  sementara tamu besan adalah rombongan para gelandangan dan para pemgemis yang tak punya tempat tinggal.

Atau...  Pemerintah punya definisi sendiri tentang orang dengan kategori miskin?