Membakar Elit: Masyarakat Berdaulat, Demokrasi Sehat

Lebih dari 7 Dasawarsa Kemerdekaan Indonesia, negara kita masih bertahan kokoh dengan keunggulan multikultural. 17 Agustus 2022 menjadi sebuah refleksi bersama bahwa Indonesia berdiri cukup tua sebagai bangsa yang berdaulat. Pencapaian ini tak lepas dari perjuangan para Founding father menggagas Ideologi Pancasila yang terbuka dan dinamis. Kebhinekaan yang kita miliki dapat menjadi contoh bagi negara luar bahwa persatuan Indonesia diatas keberagaman masih terjaga. Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara republik percaya bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, artinya semua pihak memiliki peran yang sama untuk membangun bangsa. Dalam perkembangan Sosial Politik di Indonesia diwarnai dengan dinamika. Sejarah mencatat, iklim politik di NKRI selalu silih berganti. Mulai dari era Soekarno dengan Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, era Soeharto dengan label Orde Baru, hingga era Reformasi yang dimulai pada masa pemerintahan Habibie hingga Jokowi. Perubahan tersebut tak terlepas dari perjalanan kita sebagai bangsa menuju negara berkeadilan.

Dalam pelaksanaan nilai kedaulatan rakyat, Indonesia menerapkan demokrasi dengan bentuk kontestasi pemilihan umum. Pemilihan umum ini dilakukan untuk memilih Presiden-Wakil Presiden, DPR, DPD, Kepala Daerah, DPRD Provinsi/kota/kabupaten. Namun ada warna baru ketika pemilihan umun pada 2004, dimana rakyat bisa memilih secara perorangan calon pemangku kebijakan Eksekutif dan Legislatif. Pasalnya penyelenggaraan pemilu  sebelum era reformasi (Orde Baru) hanya menyediakan pilihan 2 Partai (PDI & PPP) dan 1 Golongan Karya (Golkar). Kelanggengan era Orde yang Berkuasa selama 32 tahun tak terlepas dari manuver kecurangan pemilihan umum secara terstruktur, sistematis, dan masif. Salah satu contoh kecurangan rezim Orde Baru dalam kontestasi pemilihan umum yaitu intervensi pemerintah untuk memonoloyalitas PNS dengan memenangkan Golkar. Lahirnya reformasi mengakhiri keberadaan oligarki rezim orde baru dengan adanya multipartai.

 

Bercerita tentang pemegang kekuasaan Indonesia dari masa ke masa, keberadaan elit politik menjadi sebuah keniscayaan nyata. Multikultural dengan berbagai keragaman kelompok sosial berpotensi membentuk lingkaran politik yang berdampak pada kekuatan politik identitas. Namun bagaimana dengan sekarang? Bersumber dari https://www.setneg.go.id/ pada Sidang Tahunan MPR tanggal 16 Agustus 2022  Presiden Jokowi berpidato bahwa “Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas, jangan ada lagi politisasi agama, jangan ada lagi polarisasi sosial”. Ada sebuah kontra realita antara ungkapan Presiden Joko Widodo dengan rekam jejak manuver politik yang dilakukannya. Jika kita flashback Pilpres 2019, pola  kampanye yang dilakukan Tim Kerja Naional (TKN) Jokowi-Amin dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sama-sama melakukan persaingan politik identitas. Hal ini bisa dilihat pola para pendukungnya, misal Prabowo didukung dengan label “Ijtima’ Ulama PA 212”, seakan-akan ada legitimasi bahwa prabowo didukung kelompok Islam. Sisi lain, Jokowi juga didampingi seorang ulama K.H. Ma’aruf Amin yang merepresentasikan kelompok Islam. Ini memunculkan perpecahan dan polarisasi yang berdampak pada kontestasi politisasi agama. Kita tahu bahwa Indonesia tidak hanya Islam saja, namun ada masyarakat Indonesia yang Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghuchu. Tetapi mau bagaimana lagi, keadaan tersebut pernah ada dalam catatan sejarah. Menjadi sebuah introspeksi kita bersama bahwa keberadaan politik identitas mengakibatkan suasana pemilu yang harusnya senang riang gembira didalam sebuah kompetisi, malah menjadi ajang adu domba antar anak bangsa. Perilaku yang berimbas pada pertengkaran dan perpecahan harus kita tinggalkan demi menjaga keutuhan negara diatas segala keberagaman.

 

Lantas bagaimana kita bisa melawan realita keberadaan polarisasi tersebut?  Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kenyataannya memang seperti itu, Tetapi setidaknya kita sebagai generasi muda memiliki cita-cita menuju demokrasi yang sehat. Sebagai generasi yang sadar bahwa keberadaan politik identitas berdampak pada perpecahan bangsa, kita bisa mengupayakan dari gerakan kesadaran masyarakat. Kesadaran yang dibangun adalah bahwa masyarakat punya peranan besar dalam menentukan nasib bangsa kedepan. Pentingnya kapasitas masyarakat untuk memiliki ketajaman dalam berfikir menentukan arah iklim politik di Indonesia.

 

Untuk menuju masyarakat berdaulat, setiap masyarakat harus memiliki pendirian yang kuat dalam menentukan pilihannya. Manuver yang bisa lakukan adalah menggerakkan basis massa dengan kegiatan edukasi, membuka platform alternatif dengan terjun langsung ke masyarakat. Peran mahasiswa sebagai agen intelektual muda adalah memberikan dan mengarahkan kepada masyarakat mengenai kampanye yang damai dan esensial. Pola yang dilakukan adalah membuka ruang diskursus secara terbuka. Menjadi awal yang bagus ketika kita bisa bergerak dilingkup sekitar dari pada tidak melakukan gerakan sama sekali. Peranan untuk memberikan pemahaman tentang kampanye yang sehat tidak harus dilakukan oleh instansi KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Mahasiswa juga memiliki peranan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat secara luas. Untuk mencapai kondusifitas kampanye demi tercapainya demokrasi yang sehat, masyarakat perlu dipaham kan tentang istilah positive campaign, negative campaign, dan black campaign. 

 

Istilah tersebut perlu pahami masyarakat untuk mengetahui substansi dan kualitas kampanye yang dilakukan para pendukung kandidat Pemilu. Istilah positive campaign (kampanye positif) adalah pola komunikasi mempengaruhi masyarakat tentang rekam jejak yang baik dari pasangan calon. Negative campaign (kampanye negatif) adalah kampanye yang dilakukan dengan mengungkap kelemahan atau kesalahan lawan politik. Sedangkan Black Campaign (kampanye hitam) adalah menuduh pasangan calon atau kelompok lawan politik dengan tuduhan palsu atau belum terbukti, atau melalui hal-hal yang tidak relevan terkait kapasitasnya sebagai pemimpin. Dari definisi bentuk/istilah kampanye tersebut,  masyarakat bisa menganalisa kebenaran kampanye yang dilakukan para pasangan calon pemimpin. Hal tersebut juga berdampak kemampuan masyarakat untuk selektif dalam menerima informasi, apakah itu “hoax” atau fakta. Harapan kedepan, masyarakat tidak mejadi korban perpecahan dari perilaku buruk kampanye, seperti black campaign. Karena perlu diketahui bahwa black campaign merupakan kampanye hoax, sehingga memperkeruh suasana kampanye yang seharusnya “pesta” menjadi konflik.

 

Mahasiswa harus bisa menjadi agen of change dalam kontestasi pemilu. Dalam perjalanan menuju 2024, setidaknya kita bisa menjadi influencer dan mengedukasi masyarakat. Pola yang dapat dilakukan dengan melibatkan Organsasi mahasiswa (seperti BEM, DEMA, dan organisai lain-lain) untuk terjun langsung kelapangan, supaya pemilu 2024 tidak ada lagi konflik yang berujung polarisasi sosial. Ini adalah gerakan awal yang bisa kita lakukan secara realistis. Berangkat dengan yang sederhana dan konsisten, tentu bisa berdampak hal yang luas. Jika mengedukasi kepada masyarakat ini berhasil, menjadi catatan sejarah baru. Jika reformasi 1998 di pengaruhi dari mahasiswa, maka 2024 mahasiswa juga berperan membawa iklim kontestasi pemilihan umum yang bebas dari polarisasi sosial politik.

 

Selain mahasiswa terjun langsung ke masyarakat mengedukasi tentang demokrasi yang sehat. Para kandidat seharusnya turut memberikan contoh yang baik kepada para pendukungnya dan masyarakat, yaitu dengan sikap profeional dan tidak membawa narasi yang mengarah pada hate speech (ujaran kebencian), apalagi isu agama. Karena memilih pemimpin yang berkualitas adalah bukan soal agama, ras, suku, dan antar golongan. Tetapi tentang karakter, kualitas, visi-misi, dan rekam jejak. Negara kita menjunjung tinggi semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” (berbeda beda tetapi tetap satu jua),  maknanya perbedaan yang kita miliki memiliki kesetaraan yang sama dengan prinsip persatuan. Jika salah satu kandidat kalah dalam kontestasi Pemilu, harusnya beliau menunjukkan sikap yang legowo, bukan membawakan isu “kecurangan Pemilu” atau “manipulasi suara dari penyelenggara pemilu” yang berujung pada ketiadaan bukti yang akurat. Selain itu, Step by step mengurangi eksistensi elit poitik, bisa kita awali dengan pendirian yang kuat dan kedaulatan masyarakat dalam Pemilu.

 

Bicara tentang demokrasi yang sehat, bagaimana idealnya? pada hakikatnya demokrasi hadir merawat keberagaman dan perbedaan pendapat. Hasil kontestasi demokrasi memungkinkan potensi dominasi partai pemenang di parlemen. Selain itu, adanya proporsi yang tidak seimbang antara koalisi pemerintah dengan koalisi oposisi, menjadi keraguan peran kontrol dan pengawasan kebijakan. Lantas bagaimana demokrasi yang sehat? Demokrasi yang sehat yaitu adanya checks and balaces antara oposisi dan koalisi pemerintah. Eksistensi oposisi harus diperkuat demi menjaga kualitas demokrasi. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah harus di awasi secara terus menerus dan konsisten. Melihat proporsi oposisi yang sedikit di perpolitikan nasional, membuat peranan oposisi di parlemen tidak begitu berpengaruh secara signifikan. Keberadaan monopolistik yang mengesklusikan diri berpotesi mengedepankan kepentingan oligarki daripada kepentingan publik. Maka Mahasiswa harus bisa ambil peran oposisi, mengkawal kebijakan pemerintah. Peran ini harus diambil untuk memastikan transparansi kebijakan pemerintah, dengan memuat kritikan kritis yang di lakukan pemerintah. Strategi yang dibangun yaitu membuka ruang inklusif dari berbagai elemen masyarakat untuk turut serta menyuarakan pendapat. Pola yang bisa dibangun adalah sebuah gerakan aliansi solidaritas, dengan membangun koneksi nasional-lokal. Partsipasi gerkan harus mengikutsertakan semua elemen tanpa pandang bulu. Gerakan kesadaran wacana politik dengan dasar keilmuan, akan memberikan keseimbangan oposisi yang objektif  dan berkualitas tanpa memandang kepentingan.

 

Akhir kata, makna judul ”Membakar Elit: Masyarakat Berdaulat, Demokrasi Sehat” adalah bagaimana kita bersama-sama meminimalisir adanya arogansi dan keserakahan kekuasaan. Bahwa keberadaan proses kontestasi pemilu yang kotor dan minimnya ruang kontrol sistem demokrasi yang diselimuti “kepentingan segelintir kelompok” harus kita atasi. Jika kita tidak bersikap, maka keberadaan polarisasi sosial politik dan pembungkaman kesempatan setiap orang untuk berperan, akan terus hidup selamanya. Membangkitkan esensi demokrasi perlu perjuangan, maka pentingnya mahasiswa sebagai agent of change yang dibekali intelektual, harus ikut berperan mencerdaskan masyarakat untuk kritis terhadap situasi sosial-politik. Mengingat pertengkaran sosial-politik dapat berpotensi pada perpecahan bangsa dan negara.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id/

Mahdiana, Nabillah. (2018). POLITISASI KORPRI PADA PEMILU ORDE BARU TAHUN 1970 – 1998 DI JAWA TIMUR. Surabaya: AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah

https://www.setneg.go.id/

Nurita, Dewi. (2019). Ijtima Ulama PA 212: Dari Gerakan Agama, Politik, Balik ke Agama. : tempo.co

Satohutomo, Aryo Putranto. (2022). Mengenal Perbedaan Kampanye Negatif dan Kampanye Hitam. Jakarta: Kompas.com (Paragraf 4)

Satohutomo, Aryo Putranto. (2022). Mengenal Perbedaan Kampanye Negatif dan Kampanye Hitam. Jakarta: Kompas.com (Paragraf 6)