Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, mengakui adanya keterlibatan pihak asing dalam kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat. "Asing mungkin iya. Bukan negara. Bedakan asing dan negara," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Rabu (4/9/2019), sebagai dilansir dari laman CNNIndonesia.
JK menyebut salah satunya adalah keberadaan empat warga negara Australia yang dideportasi lantaran mengikuti unjuk rasa orang asli Papua (OAP) menuntut kemerdekaan Papua di depan Kantor Wali Kota Sorong beberapa waktu lalu.
Senada dengan JK, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Bambang Soesatyo, menyatakan, rentetan kericuhan di Papua adalah ulah pihak asing di luar Indonesia, yang ingin melepaskan Papua dari Indonesia. Bambang meminta Panglima TNI dan Kapolri, supaya memulihkan keamanan agar agenda pihak asing, tak terjadi. (KompasTV, 31-8-2019).
Dugaan keterlibatan pihak asing ini sebelumnya juga disampaikan pihak kepolisian. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen M Iqbal menyebut ada pihak asing yang diduga terlibat dalam upaya provokasi di kerusuhan Papua dan Papua Barat. Namun dia tak mengungkapkan siapa dan dari negara mana pihak asing yang terlibat itu.
Kampanye Negatif Asing atas Indonesia
Di beberapa daerah di Indonesia, keberadaan para aktivis asing diduga berada di balik aksi-aksi penolakan terhadap masuknya investasi di Indonesia.
Bila di daerah tertentu mereka menggunakan isu pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), untuk daerah yang menjadi lokasi proyek nasional, mereka cenderung menggiring isu lingkungan dan satwa. Apalagi bila investasi itu bukan berasal dari negara-negara di mana aktivis itu berasal, misalnya Eropa atau Amerika.
Termasuk juga adanya kampanye hitam terkait produk sawit Indonesia yang disuarakan para aktivis, dengan memanfaatkan isu lingkungan dan Orangutan di Eropa dan Amerika. Â Kampanye mereka yang didukung pra aktivis lingkungan lokal, kemudian membuahkan hasil, adanya penolakan produk sawit sebagaimana sudah diputuskan Komisi Uni Eropa.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, pemerintah tidak akan tinggal diam dengan adanya kampanye negatif kelapa sawit Indonesia oleh Eropa.
Kampanye negatif juga dialamatkan kepada sejumlah proyek-proyek infrastruktur Pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo  dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Program pembangunan yang masuk dalam agenda Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti proyek pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan konsep energi baru terbarukan (EBT), misalnya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB), hampir seluruhnya menghadapi black campaign (kampanye hitam) dari para aktvis asing tersebut. Mereka (aktivis asing), memanfaatkan para aktivis lokal yang bertindak sebagai operatornya.
Anehnya, para aktivis asing itu bisa leluasa sesuka hati melakukan kegiatan-kegiatan advokasi di Indonesia. Padahal visa mereka adalah visa turis, atau sebagai pemegang Kitas ((Kartu Izin Tinggal Terbatas), yang tentu saja punya keterbatasan dalam melakukan aktivitas di Indonesia.
