Senada dengan itu, di hari yang sama (2/2/2019), pengamat kehutanan Profesor Yanto Santosa menyerukan organisasi asing menghentikan kampanye negatif tentang pengelolaan hutan dan keanekaragaman hayati di Tanah Air. Pasalnya, seringkali kampanye yang menghambat pembangunan nasional itu dilakukan berdasarkan informasi keliru, tidak lengkap dan tidak benar.
Dia memberi contoh pada pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan, PLTA Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sejumlah NGO (Non Government Organization/Lembaga Nonpemerintah), maupun pihak asing lain, mengeluarkan pernyataan bahwa proyek itu akan mengancam keberadaan orangutan.
"Padahal, lokasi pembangunan PLTA ada di luar kawasan hutan. Kalaupun ada orangutan yang menjelajah dekat dengan lokasi proyek, jumlahnya tidak sebanyak yang mereka klaim," kata Santosa.
Perlu Ketegasan Pemerintah
Beberapa bulan lalu, sedikitnya enam orang tokoh adat dan tokoh masyarakat dari Simarboru (Sipirok, Marancar dan Batangtoru), Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, melakukan aksi unjukrasa di depan kantor Kedutaan Besar Inggris Raya dan kantor Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Jakarta.
"Kami meminta pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas kepada orang-orang asing yang telah menyebarkan berita hoax tentang Batang Toru dan memprovokasi masyarakat kami," kata Abdul Gani Batubara, awal pekan ini.Â
"Kami meminta kepada pemerintah dari masing-masing orang asing tersebut berasal, yaitu Ian Singleton, Ian Redmond, Graham Usher (WN Inggris), Gabriella Fredricksson, Erik Meijaard (Belanda) dan kawan-kawannya, supaya menegur atau memperingatkan mereka agar tidak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia," begitu petisi yang dibacakan oleh Abdul Gani Batubara.
Selain Glenn Hurowitz dan Amanda Hurowitz dari Mighty Earth, ada beberapa nama lain yang juga dinilai kerap menyampaikan kampanye negatif tentang Simarboru. Mereka antara lain, Ian Redmond, Graham Usher (WN Inggris), Gabriella Fredricksson, Erik Meijaard (Belanda) dan kawan-kawannya. Bahkan Ian Singleton pun, direktur program PanEco, dilaporkan oleh para tokoh adat dan tokoh masyarakat Sipirok ini.
Sementara Ian Singleton, sebagaimana dikutip dari laman Waspada.id (Selasa, 24/9/2019), menolak memberikan komentarnya terkait konflik dirinya dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat Simarboru, Tapsel. Seperti diketahui, Ian Singleton sempat dilaporkan ke Polres Tapsel dan Imigrasi Sibolga, terkait aktivitas Ian.
"Saya sedang di dalam taksi mau ke bandara. Saya mau ke Jakarta. Kalau soal itu saya no comment sama sekali. Saya tidak bisa comment sama sekali," ujar Ian Singleton kepada Waspada.
Sedang Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga, Samuel Panggabean, mengingatkan kepada WNA (Warga Negara Asing), bahwa mereka dilarang melakukan aktifitas yang melanggar UU Nomor 6/2011 tentang Keimigrasian. Apalagi melakukan tindakan provokasi yang sudah masuk ranah pidana.
