Kejutan Besar Nominasi Cawapres

Tak pelak lagi hari hari mendatang akan dipenuhi info-info panas tentang timbil tenggelamnya nama nama Cawapres. Hasil Pilkada serentak pada beberapa waktu yang lalu memang hasilnya menyentak! Banyak petinggi partai politik yang tidak menyangka hasil pilkada terutama setelah tersebar informasi dari quick count. Walaupun hasil quick count tidak dapat dijadikan patokan resmi, namun sebagai acuan sementara, pada umumnya hasil qick count sering tidak berbeda jauh dengan hasil perhitungan manual KPUD. 

Memang berbeda jauh hasil quick count dengan pooling pendapat umummm hasil survey. Hasil survey seperti elektabiliyas terkadang sangat jauh dari kenyataan. Namun hasil quick count relatif lebih mendekati kebenaran. Survey didapatkan berdasarkan pandangan seseorang yang dimanage dengan metode tertentu, yang rawan dari kepentingan. Ada pun quick count diperoleh dari management hasil sementara pungutan suara.

Fenomena rontoknya politik dinasti menjadi salah satu kondisi yang menyesakkan dada dari para elit partai poltik. Politik dinasti, merupakan gejala kembalinya pemikiran feodalisme yang terpendam pada era Republik. Republik sudah menjadi kebanggaan masyarakat dibanding kerajaan, sebagai representasi dari feodalisme. Walaupun kehidupan kerajaan di tanah air masih mendapatkan tempat, namun sudah teralineasi pada wliayah wilayah tertentu. 

Secara umum Republik, Presiden sebagai pemimpin negara, bukan Raja, sudah menjadi pilihan rakyat. Begitu juga dengan demokrasi untuk proses pemilihan Pimpinan Negara mau pun Pimpinan Daerah serta anggota-anggota Perwakilan Rakyat baik di pusat, DPR atau di daerah, DPRD. secara pemikiran maupu proses pemilihan, nilai nilai feodalisme sudah terkikis. namun nilai-nilai itu kembali mucul karena proses rekruetmen Pimpinan Partai Politik belum semuanya mengikuti proses dan pemikiran demokrasi. Apalagi jika hal tersebut menyangkut pada partai partai besar.

Motivasi merembesnya nilai-nilai feodalisme muncul pada pilihan calon pimpinan daerah atau pimpinan negara atau bahkan dengan malu-malu untuk calon wakil pimpinan negara. Rontoknya feodalisme pada Pilkada serentak beberapa waktu yang lalu, bukannya memberikan kesadaran terhadap semakin tertutupnya feodalisme, namun bahkan semakin kuatnya cengkeraman nilai-nilai feodalisme terhadap proses penunjukkan Cawapres.

Kalahnya Puti Guntur Soekarno dapat sebagai gambaran sebagai kalahnya politik dinasti. Namun pergerakan AHY danPuan Maharani dapat menjadi fenomena masih kuatnya keinginan eksisnya politik dinasti. Walaupun info seperti itu masih sangat sumir dan tentu saja tidak jelas kebenarannya, apalagi peluangnya. 

Namun sudah menjadi kebiasaan di negara kita sesuatu yang gelap bahkan kemudian tiba-tiba muncul menjadi kenyataan. Ibarat alam ghaib, politik terbuka seperti halnya konvensi yang pernah dilakukan Golkar maupun partai Demokrat belum menjadi kebiasaan yang signifikan. 

Gerakan gerakan yang sering tidak tercium justru menjadi kejutan yang mrwarnai dunia politik kita. Sungguh suatu hal yang sulit memprediksi gejala politik ini akan mengarah kepada politik sehat atau tidak. Feodalisme memang sudah dikikis oleh sistem demokrasi dan sistem pemerintahan presidensial pada negara Republik kita yang tercinta, namun kompetisiterhadap penguasaan sumber daya membuat pemikiran feodalisme masih tumbuh dan berkembang.

Muculnya tokoh tokoh seperti Sri Mulyani, Susi, TGB, Muldoko, Mahfud MD, Airlangga, Cak Imin, merupakan nama nama yang sudah lebih demokratis. Namun fenomena yang muncul, masih terbawa aroma feodalisme. Ada pun Anies, Gatot, Prabowo, Aher merupakan gejala demokrasi yang masingin mencari bentuk.  

Jika menilik pada hasil Pilkada serentak, secara hitungan matematis dan psikologi massa, maka fenomena feodalisme akan menemui jalan buntu. Namun di sisi lain, fenomena feodalisme masih mempunyai animo besar pada masyarakat. Pergerakan partai partai yang relatif tidak terjaga karena bukan mengedapankan konvensi, menyebabkan politik adu kuat versi feodalisme muncul sebagai jawaban terhadap gangguan keamanan dan ketertiban terkikisnya politik dinasti.

Ketika posisi orang orang hebat dari berbagai kalangan harus berhadapan dengan pilihan politik dinasti, maka muncullah Susi sebagai alternatif kejutan besar pada nomine Cawapres. Apalagi Susi sudah memiliki persyaratan pendidikan yang tadinya tidak diperlukan di tingkat menteri, namun menjadi syarat formal pada saat pencalonan Cawapres. Menteri Susi baru saja lulus ujian penyetaraan SMA baru baru ini. Geliat pertemuan AHY dengan Puan menjadi penting dari sisi kejutan besar Susi ini.