Strategi komunikasi politik adalah suatu bentuk pendekatan komunikasi baik verbal maupun non verbal yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam rangka membentuk dan menggiring opini dan citra positif agar terpilih dalam suatu ajang pemilihan. Dalam sosialisasi pemilihan dimaknai sebagai upaya komunikasi guna membentuk dan membina opini serta citra positip dari suatu proses pemilihan sehingga pemilihan tersebut dapat menghasilkan capaian yang positif baik secara kualitas maupun kuantitas.
Di era digital saat ini, penggunaan dan pemamfaatan teknologi  media sosial tidak terbendung lagi, setiap hari ada saja inovasi yang lahir akibat konsekuensi logis dari perkembangan pengetahuan dan berpikir manusia. Beragam platform media sosial berlomba-lomba untuk tampil terdepan bermodalkan spesifikasi mumpuni yang kian hari semakin memanjakan penggunanya menuju era super praktis.
Perubahan pola komunikasi akibat canggihnya  media sosial memunculkan konsep baru, jika dulu komunikator diidentikkan sebagai media massa atau sekelompok perusahaan penerbit dan komunikan sebagai masyarakat awam, saat ini  konsep tersebut berubah drastis, komunikan yang dulunya hanya sebagai individu atau kelompok masyarakat awam kini dapat berubah menjadi komunikator untuk khalayak luas bahkan lebih jauh lagi dapat menjadi propagandis untuk tujuan tertentu.
Kesempatan tersebut disokong oleh tersedianya beragam jenis media sosial yang memungkinkan seseorang bermutasi secara fleksibel. Bila hari ini menjadi pembaca atau penonton yang "budiman" besok bisa jadi berubah menjadi wartawan atau redaktur atas konten yang dipublikasinya.
Konten yang ciamik tentu akan menarik perhatian para pengguna media sosial lainnya dan bila suka maka ia akan mengikuti akun pembuat konten tersebut maka dinamakanlah ia sebagai follower. Jika di instagram orang yang memiliki banyak pengikut disebut selebgram sedangkan di  youtube dikenal dengan sebutan youtuber.
Orang yang memiliki banyak pengikutnya dapat diilustrasikan sebagai media massa entah itu koran, televisi ataupun radio. Eksistensinya selalu dinanti karena konten-kontennya yang menarik dan memberi pengaruh kepada komunikan atau khalayak ramai, pada tahap inilah orang tersebut dapat disebut sebagai influencer.
Naahhh..inilah yang disebut pemamfaatan pola sosialisasi baru. KPU dapat menggunakan orang-orang seperti ini dalam hal asistensi sosialisasi pemilihan. Daya jangkau sosialisasi yang luas akibat keramahan teknologi media sosial diimbangi dengan influencer-influencer berpengaruh diyakini dapat mengoptimalkan daya jangkau dan pengaruh sosialisasi kepada masyarakat saat ini.
Ide dan gagasan seperti ini sebenarnya sudah ada namun mungkin belum dianggap penting dan potensial oleh KPU, padahal pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 yang lalu sudah ada yang namanya Relawan Demokrasi Basis Internet yang bertugas melakukan edukasi dan sosialisasi pada basis pemilihnya namun tidak secara luas hanya terfokus pada segmen tertentu saja yaitu warganet atau lebih jamak dikenal dengan istilah netijen.
Pada Pemilu 2019 angka partisipasi mencapai 81 persen, sebuah torehan yang luar biasa mengingat target pencapaian nasional hanya mencapai 77,5 persen. Bisa dibanyangkan bagaimana jika KPU dapat memaksimalkan pola sosialisasi pemilihan menggunakan media sosial seperti yang dijabarkan di atas tentu hasilnya woww bayangkan saja sendiri.
Timbul pertanyaan, apakah ini merupakan bentuk kelemahan KPU dalam upaya sosialisasi pemilih? jawabannya tentu tidak, apalagi jika disandingkan dengan situasi Covid-19 saat ini maka ini merupakan langkah alternatif yang tepat dalam mensosilaisasikan berbagai agenda Pilkada serentak 2020 secara aman dan sehat.
Problematika pemilihan dewasa ini bukan hanya tentang rendahnya angka partisipasi atau minimnya kesadaran masyarakat namun lebih dari itu adalah bagaimana masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman, nyaman dan sehat. Mengutip judul lagu dari sang legenda musik tanah air Chrisye " Badai Pasti Berlalu" semoga Covid-19 pun segera berlalu.
