Anti Islam, Stereotip Politis atas Penguasa

Tiga puluh September menjadi momen yang mengingatkan masyarakat Indonesia akan sebuah kekelaman sejarah. Oleh sebagian orang, kekelaman itu dimanfaatkan untuk menarik perhatian dalam pergumulan politik masyarakat masa kini. 

Dan terang saja, hal itu mendapatkan respon luas bermula dari kekuatiran akan kembalinya masa itu. Mengambil tema kebangkitan komunisme itu, masyarakat diajak untuk mengerahkan suara dalam rangka melawan musuh bersama yang tak lain dinisbatkan kepada pemerintahnya sendiri.

Waspada Boleh, Asal Tuding Jangan 

Pentas politik senantiasa penuh dengan strategi dalam merengkuh kekuasaan dan intrik sebagai akibat dari persinggungan antar golongan. 

Salah satu tema yang diangkat dalam panggung politik selama 5 tahun terakhir ini adalah tentang kebangkitan komunisme. Kampanye untuk mewaspadai kembalinya gerakan yang terkenal dengan usaha makarnya itu dihembuskan kuat-kuat.

Kewaspadaan itu tak ada salahnya, bahwa wajib. Namun menjadikan kewaspadaan bangsa sebagai tunggangan dalam meraih keuntungan golongan bisa dikatakan sebagai bukan langkah jujur. Meski dalam politik, langkah apapun bisa dijustifikasi sebagai sebuah kehalalan dalam bertindak. 

Dan yang santer digembar-gemborkan sebagai reinkarnasi komunisme adalah rejim yang berkuasa saat ini. Hal yang dijadikan dalil penguat dari narasi tersebut adalah tindakan atau kebijakan pemerintah yang dinilai menyudutkan sesuatu yang dinilai sebagai landasan utama dalam negara Pancasila yakni ketuhanan. 

Ya, ada golongan yan menuduh bahwa negara telah mempraktekkan sebuah konspirasi untuk mempersempit kebebasan beragama. Mereka berkata bahwa ada upaya sistematis untuk menyudutkan umat Islam yang notabene golongan mayoritas melalui berbagai langkahnya.

Salah satu wujud konkritnya adalah pemberangusan sebuah ormas  bernama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Tuduhan anti Islam pun disematkan kepada semua golongan yang mendukung tindakan pemerintah itu. 

Narasi seperti itu sejatinya bisa ditepis karena kenyataannya pemerintah cukup memberikan kebebasan kepada masyarakat dan golongan-golongan Islam untuk mengembangkan kegiatannya.

NU, Golongan Islam Yang Memusuhi Islam?