Menakar Kapasitas Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri

Ketua Bidang Ekonomi GP Ansor Ranting Bugel Kedung Jepara M Syukron Makmun (tengah) dalam peluncuran Beras Super Uenak | Foto NU Online

Bukan itu saja, GP Ansor juga terlibat dalam pendampingan petani dalam menuju kemandirian ekonomi pangan. Diantaranya melalui peluncuran Beras Ansor di Genuk, Semarang dan Beras Super Uenak di Kedung, Jepara. 

Bukan hanya berhenti pada produksi beras, GP Ansor (dalam hal ini GP Ansor Jepara) sedang mengembangkan produksi komoditas rumah tangga lain seperti minyak goreng, sabun dan pasta gigi. Dan bukan tak mungkin hal itu akan menular ke cabang-cabang lain demi tercapainya kemandirian masyarakat.

Menakar Kapabilitas Gus Yaqut

Melihat kiprah sayap kepemudaan NU itu, wajar saja jika putra KH. Cholil Bisri itu percaya diri jika nantinya dipanggil masuk ke jajaran pembantu presiden. Selain ditopang dengan peran organisasi yang dipimpinnya, pengalaman Gus Yaqut yang menjadi anggota DPR RI Pengganti Antar Waktu (PAW) legislator PKB Hanif Dhakiri itu cukup banyak.

Aktivitas organisasi Gus Yaqut sebenarnya sudah dimulai semenjak aktip dalam organisasi kemahasiswaan NU, PMII di tahun 1996 - 1999. Saat itu dia tengah menempuh studinya di Universitas Indonesia, Depok.

Sebelum menjabat sebagai Ketum GP Ansor, Gus Yaqut pernah mengemban amanat sebagai Wakil Bupati Rembang periode 2005 - 2010. Sedangkan pada 2007 - 2012, dia diserahi tugas sebagai Wakil Ketua DPW PKB Jawa Tengah.

Jadi, jika Anda menjadi Jokowi, posisi apa kira-kira yang bisa diserahkan kepada sosok Yaqut Cholil Qoumas terlepas dari isu bahwa adik Yahya Cholil Staquf itu masuk dalam bursa menteri kabinet Kerja untuk posisi Menpora? 

Di bidang sosialkah, pemberdayaan desa tertinggal atau justru berhubungan lingkungan hidup? Karena jika ditilik dari peran GP Ansor yang dipimpinnya, tentu Gus Yaqut sudah tak asing lagi dengan berbagai macam peran kemasyarakatan yang bersinggungan dengan banyak aspek dari bidang kepemudaan, sosial hingga lingkup yang bersinggungan dengan ketahanan negara dalam menghadapi paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila.