Bolehkah anak seorang presiden mencalonkan diri sebagai calon wali kota? Bolehkah anak wakil presiden maju sebagai calon wali kota Banten? Bolehkah saudara perempuan seorang Menteri maju dalam perebutan kekuasaan?
Silakan dicari di undang-undang atau peraturan di negara ini. Tidak ada peraturan hukum yang melarangnya. Mereka sah dan legal maju dalam kontestasi perebutan kekuasaan. Meskipun kita gaduh setengah mati, tetap mereka memilki hak untuk maju dalam perebutan tahta kekuasaan.
Jika dilihat sudut pandang moral atau etika, pencalonan itu tetap sah.Â
Apa ukuran moral yang mau digunakan untuk melarang. Semua calon yang maju sepertinya belum memiliki cacat moral. Sampai di sini kita akhirnya masih bingung menetapkan standarnya. Oligarki tetap menjadi bagian dari setiap rezim kekuasaan.
Orang yang berada di puncak kekuasaan tetap akan menjaga kekuasaanya. Menggunakan terminologi Antonio Gramcy disebut sebagai hegemoni kekuasaan.Â
Salah satu caranya adalah dengan praktik oligarki. Praktik kekuasaan oleh minoritas dalam sebuah negara misalnya Indoensia, siapa yang mampu melarangnya.
Kita coba pahami sebentar kata-kata Jefrey A. Winters (2011) dalam bukunya Oligharcy "Kenyataannya, kekayaan sangat besar di tangan minoritas kecil menciptakan kelebihan kekuasaan yang signifikan di ranah politik, termasuk dalam demokrasi".
Jika sekarang terjadi kegaduhan terhadap praktik oligarki, sepertinya patut dicurigai. Mungkin kita belum berada di puncak kekuasaaan itu.Â
Jika kita berada di sana, kemungkinan kita akan melakukan praktik yang sama. Kita tidak bisa dipisahkan dari praktik olgarki kekuasaan. Praktik itu sudah menyentuh pada hal remeh-temeh dalam kehidupan kita.
Praktik kekuasaan menurut saya tetap tidak bisa dipisahkan dari kepentingan oligarki. Maka, pencalonan Gibran atau menantu Jokowi menurut saya legal dan sah.Â
Silakan orang ramai-ramai debat kusir, tetap saja tidak ada yang bisa menghentikan Gibran maju. Biarkan saja menantu Pak Jokowi melenggang maju sebagai calon wali kota Medan. Siapa yang berani menghentikannya?
Kita tunggu saja, biarkan saja rakyat yang memilih. Rakyat merupakan pemegang tertinggi kekuasaan. Meskipun kekuasaan mereka dikangkangi oleh praktik oligarki.Â
Lalu apa yang bisa diperbuat oleh rakyat untuk membunuh praktik oligarki? Kita toh akhirnya menjadi masyarakat yang secara de facto harus hidup di bawah kekuasaan yang penuh tipu daya oligarki.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H