[caption caption="FMT"][/FMT]
Kepala BDP Aceh, drh. Ahdar, MP, membuka Sosialisasi Diklat Tematik di Aceh Tenggara (Doc. FMT)
Menyikapi program percepatan swasembada pangan melalui Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu (GPPT), Balai Diklat Pertanian Aceh atau yang dikenal dengan sebutan BDP Saree, pada tahun 2016 ini mulai menerapkan pola dan metode baru dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan diklat baik baik bagi penyuluh pertanian maupun bagi petani/kelompok tani.
Kalau selama ini kegiatan diklat dilakukan dengan pola sentralisasi yaitu pemusatan kegiatan pada balai diklat, mulai tahun 2016 ini dirubah menjadi pola desentralisasi, dimana hampir semua kegiatan diklat di sebar lokasi kegiatannya di setiap kabupaten sampai ke tingkat Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan dan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) di tingkat kelompok tani. Perubahan pola diklat tersebut selain bisa menghemat waktu, juga lebih efisien dalam pelaksanaan maupun penggunaan dana.
Melalui pola desentarlisasi tersebut beberapa kegiatan diklat dapat dilakukan serentak di berbagai lokasi secara bersamaan dalam satu waktu, tentu saja ini dapat menghemat waktu. Begitu juga dengan mendekatkan peserta dengan lokasi diklat, tentu penyelenggaran diklat bisa lebih efektif dan penggunaan biaya bisa lebih efisien. Hal ini diungkapkan oleh Kepala BDP Saree, drh. Ahdar, MP saat beristirahat di Takengon dalam perjalanan menuju kabupaten Aceh Tenggara, hari Sabtu (27/02/2016) yang lalu.
[caption caption="FMT"]
Gambar 2, Penulis bersama Kepala BDP Aceh, drh. Ahdar, MP (Doc. FMT)
Disamping perubahan pola diklat, lanjut Ahdar, pihaknya juga melakukan perubahan metode diklat sesuai dengan ketentuan baru dari Kementerian Pertanian yang disampaikan dalam Pertemuan Koordinasi Penyelenggaraan Diklat Lingkup Kementerian Pertanian di Jambi pada awal Januari 2016 yang lalu. Kalau metode diklat yang dilaksanakan selama ini menggunakan kurikulum baku, maka dalam penyelenggaraan diklat pada tahun 2016 ini, mulai diperkenalkan metode baru yairu diklat tematik dan partisipatif.
Diklat tematik merupakan metode diklat dengan materi yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan peserta. Ahdar mencontohkan, misalnya untuk wilayah kecamatan Lut Tawar dan Bintang yang memiliki potensi untuk pengembangan komoditi bawang merah, maka diklat tematik yang diusung untuk penyelenggaraan diklat di wilayah ini akan fokus kepada teknis budidaya dan agribisnis bawang merah, begitu juga dengan wilayah lainnya, materi diklat akan disesuaikan dengan potensi komoditi dominan atau komoditi unggulan di wilayah tersebut. Dengan metode ini, lanjut Ahdar, output yang akan dicapai melalui diklat tersebut akan lebih optimal, karena memang sesuai dengan kebutuhan petani setempat.
Sementara metode partisipatif dalam pelaksanaan diklat, Ahdar menjelaskan bahwa mulai tahun 2016 ini, penyelenggaraan diklat tidak lagi “dimonopoli” oleh Widya Iswara dari balai diklat, tapi diserahkan pengelolaannya kepada para penyuluh di BP3K masing-masing, karena para penyuluh lah yang tau persis kebutuhan diklat di wilayah kerjanya. Melalui metode partisipatif ini, nantinya para penyuluh yang akan aktif menjadi nara sumber maupun tenaga pengajar dalam diklat, sementara pihak BDP Saree dan para Widya Iswara hanya akan memegang peran koordinasi saja.
Untuk meningkatkan kapasitas para penyuluh agar nantinya benar-benar siap untuk menjadi tenaga pengajar dan mengelola pelaksanaan diklat, pihaknya telah bekerjasama dengan Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Jambi untuk melatih beberapa orang penyuluh yang nantinya kan berperan sebagai fasilitator diklat di setiap kabupaten/kota.