Dasar pengangkatan dan penunjukkan bukan didasarkan pada kualitas dan kemampuan. Ini juga untuk mengamankan dan menjaga kepentingannya , baik secara politis dan ekonomis.
3. Masalah Ekonomi. Sudah menjadi rahasia umum, Jabatan Kepala Desa adalah sarat unsur ekonomi. jabatan lain yang lebih tinggi dengan tanggung jawab besar tapi pengelolaan dananya kecil. Kepala Desa dengan dana yang dikelola besar, tapi pertanggung jawabannya nggak terlalu detil. Artinya , pemeriksaan tidak sampai ke KPK.Â
Hanya sebatas sampai ke Bupati. Tentunya ini menjadi sumber pembiayaan politik baik untuk pribadi atau pertai yang berkoalisi dengan Kepala Desa.Â
Apalagi, ada salah satu PasLon Presiden yang sudah menjanjikan Dana Desa 5 M satu tahun, akan menambah syahwat politik untuk berebut jabatan Kepala Desa.
Dalam Hadistnya Rasulllulah SAW bersabda:
"Abu Said (abdurrahman) bin samurah r.a. Berkata: rasulullah saw telah bersabda kepada saya : Ya Abdurrahman bin Samurah, jangan menuntut kedudukan dalam pemerintahan, karena jika kau diserahi jabatan tanpa minta, kau akan dibantu oleh Allah untuk melaksanakannya, tetapi jika dapat jabatan itu karena permintaanmu, maka akan diserahkan ke atas bahumu atau kebijaksanaanmu sendiri. Dan apabila kau telah bersumpah untuk sesuatu kemudian ternyata jika kau lakukan lainnya akan lebih baik, maka tebuslah sumpah itu dan kerjakan apa yang lebih baik itu. (Bukhari, Muslim)."
Dari hadist diatas jelas, bahwa jabatan itu sebetulnya adalah pengabdian. Pengabdian untuk agama , untuk keluarga dan untuk masyarakat. Jika kita menuntut nuntut perpanjangan masa jabatan apakah pantaskah bahwa motivasi kita menjabat adalah pengabdiang atua perampokan.Â
Karena dalam adagium ilmu Politik ' Orang yang berkuasa tanpa kontrol akan menjadi perampok". Semoga ini tidak terjadi. Wallahu alam bi Sawab
#WongNdeso
