30. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal: Drs Akbar Faizal, MSi; Drs Andrinof Achir Chaniago, MSi; Indra Jaya Piliang, SS, MSi.
31. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional: Aviliani, SE, MSi; Faisal Basri, SE, MA; Dr Revrisond Baswir.
32. Menteri Perumahan Rakyat: Prof Rhenald Khasali, PhD; Prof Ir Suprihanto Notodarmojo, PhD; Mochamad Ridwan Kamil, ST, MUD.
33. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Dr Hendri Saparini; Dr Kurtubi; Emirsyah Satar.
34. Menteri Pemuda dan Olahraga: Adhie MS; Anies Rasyid Baswedan PhD; Herry Zudianto, SE Akt, MM.
Pertanyaanya Bagaimana Kabarnya sekian banyak Nama yang sudah menjadi buah bibir media masa dan melakukan lobi-lobi politik untuk mengawal nama-nama tersebut. Bahkan saya meyakini bahwa masih banyak Ratusan orang di luar sana yang kecewa karena kerja kerasnya menjadi Tim sukses namanya tidak keluar sebagai kandidat calon menteri atau bahkan namanya sama sekali tidak muncul, Padahal berapa Millyar uang yang sudah mereka keluarkan. sayapun tidak tahu sebenarnya siapa saja yang menunai uang Liar sebanyak itu, baik yang sifatnya sebagai Uang Jalan ataupu Uang Pengawalan. Tentu KPK harus menyikapi hal ini dengan serius jika ada yang berani melaporkan karena telah di tipu oleh oknum tertentu.
Kalau kita misalkan melihat sosok Isran Noor misalkan, berapa Millyar dia keluar untuk mengawal nama dia dari awal dia ngebet jadi Calon Wapres sampai dia Ngebet jadi Menteri, tentu pertanyaanya siapa yang menikmati Lembaran Uang dollar yang dia edarkan ? apakah di nikmati oleh Makelar Menteri saja ?..... kemana perginya para Makelar menteri ? Bagaimana Kabar Tokoh-tokoh lainya yang tertipu banyak ?
Para makelar menteri jangan main cuci tangan dan lari entah kemana, Profesi ini harus di tidak oleh KPK atau Kepolisian seperti halnya Profesi seperti ini adalah seperti Makelar PNS. Kedepan pemerintah harus memiliki wadah tertentu kepada mereka yang ingin menjadi seorang Menteri melalui Uij Kompetensi atau Wadah tertentu sehingga mereka yang memiliki semangat pengabdian kepada Negeri Ini tapi Minim peran, Mereka tidak menjadi ATM berjalan oleh para Makelar Menteri.
