Sabda Rakyat Jogja

Akhir-akhir ini desas desus permasalahan toko berjajaring banyak menyedot perhatian masyarakat di DIY. Menjamurnya Toko Modern Berjejaring (TMB) menimbulkan keresahan bagi pelaku usaha ekonomi kerakyatan seperti pasar tradisional dan warung-warung rakyat yang mulai tergeseser secara drastis oleh TMB. 

Permasalahan ini ditangkap oleh lembaga hikmah dan kebijakan publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY untuk mencari solusi dan langkah langkah yang kongkrit untuk mendampingi masyarakat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan diadakannya Focus Grup Discussion dengan tema Perlindungan Pasar Tradisional di DIY dan Deklarasi Gerakan Bela Pasar dan Warung Rakyat pada tanggal 12 maret 2016 bertempat di Aula Sekretariat DPD RI Yogyakarta. 

FGD tersebut mencoba mengurai dan menentukan langkah-langkah nyata penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh pasar dan warung-warung rakyat dengan mendatangkan pemantik Dr. Hempri Suyatna Akademisi UGM, Haris Murtopo dari ASPARINDO dan Ibu Hanum dari Lembaga Ombudsman DIY.

Dr, Hempri dalam FGD ini menyoroti dengan vocal bagimana TMB dibenturkan dengan pasar dan warung rakyat sehingga secara tidak langsung TMB membunuh perekonomian rakyat, beliau dengan tegas mengatakan bahwa kekuatan kapitalis global mengancam kekuatan ekonomi rakyat yang dicita-citakan presiden Joko Widodo dalam Nawacita untuk penguatan perekonomian kerakyatan. Nawacita bercita-cita mewujudkan demokrasi ekonomi, Demokirasi ekonomi adalah cita-cita bersama yang harus ditegakan diperjuangankan untuk kemandirian perekonomian bangsa. 

Sistem demokrasi ekonomi yang menjamin setiap orang berhak memperoleh kesempatan ekonomi dan proses transaksi jual beli, akan tetapi pada kenyataannya pemerintah sekan-akan berat sebelah dalam menangani kasus TMB ini, tidak tegasnya pemerintah dalam menindak TMB yang melanggar peraturan secara tidak langsung menguatkan tudingan masyarakat akan adanya intervensi yang besar oleh kapitalis terhadap proses pemutusan kebijakan yang ada di Pemerinth baik pemerintah Kota, Kabupaten bahkan Provinsi. 

Jika memang di temukan adanya pelanggaran di lapangan Pemerintah tidak secara tegas menutup operasional dari TBM tersebut, sehingga hal itu menimbulkan kecurigaan dari masyarakat karena pada kenyataan di lapangan banyak masyarakat maupun Asosiasi kemasyarakatan mengungkapkan adanya kongkalikong dalam proses perizinan dan masyarakat sendiripun tidak berani melawan karena ketidaktahuan mereka akan peratauran yang ada.

 Di dalam FGD ini banyak masyarakat dan asosiasi mengungkapkan bahwa susahnya bagi masyarakat untuk mendapatkan izin usaha karena di samaratakannya modal kapitalis global dan modal masyarakat lokal dalam permohonann izin, di lapangan di temukan dengan mudahnya TMB mendapatkan izin ntuk beroperasional, dengan adanya surat dari Rt/Rw ataupun hanya Izin HO, TMB merasa sudah mengantongi izin untuk mendirikan,  TMB di wilayah yang mereka kehendaki. 

Jika melihat landasan hukum dari TMB sudah jelas baik dari UU, Kepres, Permendag sampai Perda sudah ada upaya yang dilakuan Pemerintah/Negara untuk mengatur dan melindungi pasar akan tetapi yang ditemukan di lapangan implementasi dari landasan hukum tersebut masih jauh dari kata melindungi ekonomi rakyat tetapi sekan-akan melindungi kapitalis berjejaring. Pertanyaan yang muncul adalah dimana letak permasalahan dari landasan hukum yang ada, apakah lemahnya subtansi hukumnya atau implementasinya? sehingga ditemukan banyak manipulasi dalam proses perizinan pembangunan toko modern berjejaring.

 Hal tersebut sejalan dengan fakta yang ditemukan di Sleman, sebanyak 89 toko modern di Sleman diindikasi tidak berizin. Pelanggaran-pelanggaran yang secara kasat mata dapat kita lihat adalah pelanggaran jarak antar toko modern itu sendiri dan jarak toko modern berjering dengan pasar tradisional/ warung rakyat, jam operasional yang buka selam 24 jam, tidak disedikannya kuota untuk produk-produk lokal. 

Toko modern berjejaring akhir akhir ini mulai melakukan inovasi untuk menghindari sanksi dari pemerintah dengan mengganti nama atau berkedok kemitraan dengan masyrakat lokal, sehingga menyulitkan dalam proses penataan.  [caption caption="Hidupkan pasar tradisional"][/caption]

Eksistensi pasar modern menciptakan siklus minus pada pasar tradisional, siklus ini menyebabkan penggusuran pasar tradisional. Perkembangan ekonomi kapitalisme menghancurkan ekonomi rakyat. Di kawasan Asia Tenggara Indonesia cukup mencengangkan dalam pertumbukan  toko modern berjejaring, pertumbuhan tersebut yaitu mencapai 12% sehingga menempatkan Indonesia di urutan pertama. Perkembangan Toko Modern berjejaring ini tentu menimbulkan banyak dampak, baik dampak ekonomi maupun dampak sosial di masyarakat, seperti matinya atupun lesunya perekonomian rakyat atas menjamurnya TMB disekitar mereka, 

kebisingan atau tidak kondusifnya yang diakibatkan jam operasional, bahkan ada temuan dari masyarakat yang mngatakan bahwa pembangunan TMB selama ini berdampak terhadap meningkatnya pajak yang harus di bayar masyarakat di sekitar toko modern berjejaring tersebut sehingga hal tersebut semakin mencekik masyarakat kecil.

Menurut Asparindo Yogyakarta persaingan antara toko modern dan toko rakyat sudah menjadi konsen pemerintah dalam penyelesaiananya, seperti akan direvitalisasinya sebanyak 5000 pasar rakyat untuk mendorong daya saing yang ada. Asparindo menyatakan bahwa meningkatnya toko modern berjejaring selama ini disebabkan perilaku pedagang yang buruk, kualitas dagangan rendah, tidak aman, manajemen pengelolaan yang tidak professional sehingga menimbulkan stigma negatif di masyarakat terhadap pelayanan pasar.

 Hal tersebut di bantah oleh asosiasi pasar yang mengatakan dengan tegas bahwa lesunya pasar dan warung akibat dampak menjamurnya TMB disekitar pasar tradisonal dan rumah rumah rakyat, jika dianologikan bahwa 1 toko modern mampu membunuh 15 toko rakyat sekaligus. Sehingga dalam pertemuan ini mereka mendesak untuk menutup secara total toko-toko yang merugikan rakyat tersebut. Moratorium yang dilakukan pemerintah selama ini hanya bersifat sementara karena masih bnyak celah dari TMB memanipulasi agar beroperasinya kembali TMB yang bermasalah. 

Dalam FGD ini juga mengahasilkan butir butir kesepakatan yang akan dituangkan dalam lembar deklarasi gerakan bela pasar tradisonal dan warung rakyat, salah satu butir tersebut yaitu mendesak pemerintah untuk pro aktif menyelesaikan permasalahan TMB agar tidak semakin membunuh perekonomian rakyat, pemerintah harus melakukan sosialisasi secara masif terhadap aparat desa agar mengetahui apa dampak dari TMB tersebut. Deklarasi ini mendapat apresiasi langsung oleh Wakil ketua DPRD DIY, Arif Noor Hartanto.

 Hal yang paling penting adalah mengajak  segenap masyarakat untuk kembali berbelanja ke pasar tradisional, warung Rakyat dan memboikot Toko Modern Berjejaring yang illegal dan menyiapkan desakan moratorium untuk ketahanan pasar rakyat di hari yang akan datang. Maka. gerakan bela pasar dan warung rakyat merupakan suatu keniscayaan yang sangat mendesak untuk segara dilakukan.

Siapa saja dapat terlibat dalam urusan ini. Ini bukan persoalan wong jogja asli atau bukan, ini adalah soal kemanusiaan dan rasa keadilan. Meminjam kata-kata Tan Malaka, "Tak mungkin kita berunding dengan maling yang menjarah rumah kita."

Demikian laporan dari kegiatan FGD yang telah melahirkan forum "Sabda Rakyat Jogja", semoga gerakan ini juga mewarnai gerakan pembelaan terhadap pasar rakyat di seluruh dunia dimulai dari Yogyakarta, dimulai dari Indonesia. Salam Sabda Rakyat Jogja untuk keadilan ekonomi.