Pola kehidupan beragama masyarakat muslim seperti di Arab, dalam skala yang berbeda juga mulai bermunculan di Indonesia. Lembaga keagamaan islam sangat produktif mengeluarkan fatwa untuk umat. Seperti fatwa haram merokok, fatwa tentang aliran sesat dan fatwa keharaman sebuah aliran pemikiran (liberalisme dan pluralisme). Tidak sedikit juga mereka yang terpengaruh dan percaya dengan fatwa tersebut.
Akibatnya, benturan pemikiran berujung kepada bentrok fisik di beberapa tempat. Setidaknya fatwa tersebut memberi kekuatan semangat dan keberanian bagi yang percaya untuk berbuat lebih. Para mufti atau yang memproduksi fatwa tentunya ridak bermaksud itu, tetapi keyakinan dari sebuah pemahaman yang menghasilkan tindak kekerasan tidak bisa dihindari.
Apabila kondisi di atas tidak mendapat perhatian serius dari pemilik otoritas, yakni pemerintah, tidak tertutup kemungkinan ledakan besar seperti negeri-negeri Arab akan terjadi di sini. Yaitu ketika saluran politik membukakan pintu terhadap mereka.
Kewaspadaan semua pihak terhadap kemungkinan menyusupnya kelompok islam ke dalam sendi kehidupan bernegara haruslah ditingkatkan. Kita tidak ingin masyarakat Indonesia yang sangat terbuka dengan paham dan keyakinan yang berbeda menjadi terkoyak-koyak hanya oleh sebuah fatwa.
=============
Tidak bisa disalahkan, adanya sejumlah pihak yang mengatakan, bahwa permusuhan terhadap yang lain dalam politik dipahami perang. Walaupun tidak sepenuhnya benar, tetapi secara budaya ada dalil pembenarnya. Politik itu identik dengan perebutan kekuasaan. Perlombaan memperebutkan kekuasaan itu hakikatnya adalah perang. Seperti perang Badar yang terjadi antara Nabi saw. dengan tentara Quraisy atau perang di padang Kurusetra antara Pandawa dan Kurawa. Paradigma peperangan ini seakan menjadi referensi pihak-pihak yang terlibat, langsung maupun tidak.
Amin Rais di antaranya yang mengungkapkan pemilu presiden seumpama perang badar dan kubu-kubu yang akan berebut kekuasaan mengistilahkan dirinya sebagai Pandawa, sedangkan lawan politik dinggap musuh yang harus kalah atau Kurawa.
Dengan demikian siapa kawan dan siapa lawan sudah jelas. Hitam putih sudah nyata, kata Kyai Athian Ali beberapa hari yang lalu. Beliau secara keras penuh kebencian mengeluarkan pendapat haram terhadap pihak yang berlawanan dan berseberangan dengan pendapatnya. Berikut petikan dari fatwa beliau: “Secara tegas dan bertanggung jawab di hadapan Allah, saya menyatakan haram memilih calon presiden dan wakil presiden yang didukung oleh kekuatan anti Islam,” calon yang dimaksud adalah pasangan Jokowi dan Yusuf Kalla.
Fatwa yang diproduksi oleh kelompok islam yang menamakan diri mereka Forum Ulama Umat Indonesia(FUUI) ini bukan masalah biasa. Dampak yang ditimbulkan bisa sangat berbahaya bagi keutuhan negara dan bangsa. Karena fatwa telah menyebabkan kedua kekuatan saling berhadapan untuk saling memangsa. Kalau pemerintah tidak cepat tanggap dengan pola-pola keagamaan islam seperti itu, maka perang sipil antar sesama muslim di negeri ini benar-benar bisa terjadi.
Saat ini kita masih bisa tertawa mendengar dan membaca fatwa tersebut. Karena kita semua maklum akan pemahaman keagamaan dan kenegaraan sebagian masyarakat yang cukup baik. Masyarakat yang terbiasa dengan pikiran terbuka terhadap perbedaan pandangan politik dan keagamaan. Fatwa tersebut tidak membawa pengaruh yang signifikan. Tetapi dalam keadsan panik, tidak tertutup kemungkinan pula fatwa tersebut memicu kelompok yang merasa dirugikan nekad menyerang yang lain.
Demi kelangsungan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang aman dan damai sebaiknya benih yang dapat menimbulkan goncangan sekecil apapun harus cepat ditangani. Keberanian mereka menampilkan fatwa haram terhadap kelompok masyarakat yang besar jumlahnya adalah menunjukkan diri, bahwa mereka berada di bawah perlindungan dari kelompok lain yang juga besar dan saat ini saling berebut kekuasaan. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi seandainya kelompok yang memberikan perlindungan itu benar-benar berkuasa?
