Pertahanan Nasional Indonesia Terhadap Korupsi

Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. korupsi sudah ada sejak lama dan harus dibasmi secara tuntas  sampai ke akarnya. Korupsi dapat menyebabkan masyarakat semakin hari semakin kacau dan berpengaruh negatif yaitu keadilan sosial dan kesenjangan sosial. Bahaya yang terjadi selain di lingkungan masyarakat juga terdapat di lingungan politik.

Dengan adanya korupsi terhadap politik akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin yang tidak sah di mata publik, yang menyebabkan kurang nya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut. Pada masa pemilu tahun 2004 dan 2014 presiden Susilo Bambang Yudhoyono memprofilkan dirinya sebagai orang yang akan mengatasi korupsi. Namun merajalelanya korupsi politik menyebabkan popularitasnya merosot tajam setelah tahun 2010. Perginya Sri Mulyani pada tahun 2005 sampai 2010, yang menyebabkan kepercayaan warga Indonesia semakin menurun.

Hal lain terjadi di masa ini Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan Indonesia. Sri Mulyani, yang memiliki reputasi integritas tinggi, ditugasi untuk mereformasi kantor pajak dan Bea Cukai yang korupsi di Indonesia. Dia cukup sukses dan bisa mengandalkan dukungan dari banyak orang di Indonesia. Pada tahun 2010 ia meninggalkan politik di Indonesia spekulasinya adalah pengunduran dirinya disebabkan tekanan politik yang tinggi, yang seharusnya mendukung Menteri Keuangan ini.

Foto : cdn.rri

Beberapa kasus korupsi melibatkan anggota Partai SBY dan beberapa menteri, yang terjadi pada masa akhir pemerintahan SBY ini sangat merusak reputasi Partai Demokrat maupun citranya sendiri. Upaya pemerintahan SBY dalam penanganan korupsi pada masa jabatannya belumlah memuaskan. Kasus korupsi yang dituntaskan hanya sebatas kasus kecilnya saja.

Korupsi sangat merugikan negara, dampaknya terhadap ekonomi seperti memperlambat pertumbuhan ekonomi dan akan menghambat kemajuan negara. Transparency international menunjukkan bahwa negara yang maju memiliki tingkat korupsi yang rendah. Korupsi dapat menurunkan tingkat investasi, investor asing cenderung berinvestasi di negara yang korupsinya rendah karena menyebabkan biaya transaksi yang tinggi.

Menurut saya penanganan korupsi dalam masyarakat dimulai dari usia dini. Maka keberhasilannya di samping melalui penegakan hukum juga melalui pengembangan budaya anti korupsi secara luas. Terhadap upaya ini sangat layak menjadi pertimbangan usulan KPK agar korupsi menjadi bagian kurikulum pendidikan di Indonesia.