Etika Komunikasi Dalam Bermedia Massa

Pasal 7, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Pasal 9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Pasal 10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa.

Pasal 11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Di era Digital saat ini sudah seharusnya pemilik media dan wartawan menyadari akan pentingnya menerapkan kode etik jurnalistik. Pers dituntut untuk profesional dan terbuka. Setiap media massa dan wartawan harus mematuhi landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik.

Kode etik ini melindungi masyarakat dari penyebaran informasi yang tidak bertanggungjawab. Di era digital saat ini kecepatan informasi membuat pemilik media dan wartawan sering kali melalaikan akurasi dan kebenaran berita. Sehingga dengan mudahnya berita hoaks, provokatif, bahkan informasi yang menyesatkan bertebaran di media massa dan menimbulkan konflik di kalangan masyarakat.

Bila 11 point kode etik jurnalistik di atas bisa diterapkan, maka itu akan sangat meminimalisir adanya berita hoaks, provokatif atau berita lainnya yang dapat menimbulkan konflik di kalangan masyarakat dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap media massa.