Pemimpin yang berkomitmen pada keberlanjutan cenderung menarik dukungan dari pemilih muda yang peduli lingkungan. Kedua, laporan keberlanjutan memperkuat legitimasi kebijakan dengan menunjukkan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan.Â
Komitmen ini juga memudahkan pemimpin mengakses pendanaan dari lembaga donor yang mendukung proyek ramah lingkungan.
Contoh Nyata
Dua contoh menarik tokoh yang berhasil meraih suara berkat kedekatan mereka dengan isu keberlanjutan adalah Tri Rismaharini dan Anies Baswedan.
Mantan Walikota Surabaya, Ibu Risma, dikenal sangat peduli terhadap isu keberlanjutan melalui program Surabaya Green and Clean (SGC). Program ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan di Surabaya dengan inisiatif pengolahan sampah dan penanaman pohon (Ramadhani, 2018).Â
Selain itu, Ibu Risma juga berupaya meningkatkan transportasi publik dengan membangun jalur pedestrian modern (antaranews.com, 2019). Atas kiprahnya ini, pada Februari 2015, beliau dinobatkan sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia versi World City Mayors Foundation, yang semakin memperkuat citranya di mata pemilih.
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, juga dikenal sebagai pemimpin yang berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan.Â
Upaya kolaborasinya dalam Jakarta Investment Forum (JIF) pada tahun 2022 meliputi beberapa proyek investasi penting, seperti Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter, LRT Jakarta Fase 2A dan 3A, serta bus listrik TransJakarta dan PLTS Atap (invest.jakarta.go.id, 2022).Â
Atas inisiatif ini, beliau juga diangkat menjadi Vice Chairman of the C40 Cities' Steering Committee (tempo.co, 2022). Komitmen Pak Anies ini tidak hanya meningkatkan citranya di mata pemilih tetapi juga membantunya memenangkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta.
Secara keseluruhan, sustainability report berpotensi menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan dukungan elektoral dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat.Â
Dengan transparansi dan komitmen yang ditunjukkan melalui laporan ini, pemimpin dapat memperkuat legitimasi kebijakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
