Hari ini Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan Logo Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara (detik, 2023). Logo yang diklaim telah dipilih oleh lebih dari 500 ribu orang ini bertema Pohon Hayat atau pohon kehidupan.Â
Logo ini dipromosikan oleh Presiden Joko Widodo sebagai simbol kehidupan baru bagi masyarakat Indonesia. Isu pemindahan Ibu Kota Negara yang semula berada di Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur menuai pro-kontra di kalangan masyarakat Indonesia.Â
Melansir Kompas.com (2022), sebanyak 45 tokoh telah menggalang petisi menolak pemindahan dan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Beberapa tokoh yang tergabung dalam petisi tersebut antara lain: Sri Edi Swasono, Azyumardi Azra, Din Syamsuddin, Anwar Hafid, Nurhayati Djamas, Daniel Mohammad Rasyied, Mayjen Purn Deddy Budiman, Busyro Muqodas, Faisal Basri, Didin S Damanhuri, Widi Agus Pratikto, Rochmat Wahab, Jilal Mardhani, Muhamad Said Didu, Anthony Budiawan, Carunia Mulya Firdausy, Mas Ahmad Daniri, TB. Massa Djafar, Abdurahman Syebubakar, Prijanto Soemantri, Syaiful Bakhry, Zaenal Arifin Hosein, Ahmad Yani, Umar Husin, Ibnu Sina Chandra Negara, Merdiansa Paputungan, Nur Ansyari, Ade Junjungan Said, Gatot Aprianto, Fadhil Hasan, Abdul Malik, Achmad Nur Hidayat, Sabriati Aziz, Moch Najib YN, Muhamad Hilmi, Engkur, Marfuah Musthofa, Masri Sitanggang, Mohamad Noer, Sritomo W Soebroto, M. Hatta Taliwang, Mas Roro Lilik Ekowanti, Reza Indragiri Amriel, Mufidah Said, dan Ramli Kamidin.Â
Petisi tersebut dikabarkan telah ditandatangani oleh 9.275 orang Indonesia. Namun, di sisi lain, dukungan terhadap IKN Nusantara justru datang dari tokoh dunia, mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair (jawapos, 2023). Tony Blair bahkan telah dua kali mengunjungi lokasi IKN Nusantara di Kalimantan.Â
Memahami sejarah Ibukota Indonesia tidak bisa lepas dari perjalanan historisnya yang melibatkan beberapa perpindahan penting. Sejak Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Jakarta secara de facto menjadi Ibukota Indonesia.Â
Namun, dalam perjalanan sejarahnya, Ibukota mengalami perpindahan beberapa kali (Wirachmi, 2022). Pada tanggal 4 Januari 1946, Ibukota dipindahkan ke Yogyakarta sebagai respons terhadap pendudukan oleh Hindia Belanda.Â
Kemudian, pada tanggal 19 Desember 1948, Ibukota k embali dipindahkan ke Bukittinggi karena terjadi Agresi Militer di Yogyakarta. Setelah Hindia Belanda menyerahkan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia, yang saat itu dikenal sebagai Republik Indonesia Serikat (RIS), Ibukota kembali dipindahkan ke Yogyakarta.Â
Terjadi lagi pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika RIS dibubarkan dan berganti menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejak saat itu, Jakarta dipilih kembali sebagai Ibukota Negara Indonesia dan tetap menjadi pusat pemerintahan hingga saat ini.Â
Setelah menelusuri akar historis perpindahan Ibukota Indonesia, Visi IKN Nusantara yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi menjadi sebuah kajian yang menarik untuk dibahas.Â
Pasalnya, urgensi perpindahan Ibukota Indonesia dalam catatan-catatan sebelumnya adalah karena kondisi ancaman dari pihak asing yang ingin merebut kedaulatan Indonesia.Â
Sementara IKN Nusantara dianggap memiliki urgensi untuk mengatasi masalah kepadatan, ketimpangan pembangunan, dan keberlanjutan lingkungan. Ibukota merupakan jantung dari sebuah negara, kompleksitas kepentingan dan hajat hidup manusia Indonesia turut bergantung pada keputusan di mana letak Ibukota negara.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
