Gerakan Nasional Non Tunai untuk Wong Cilik

Wong cilik celingak-celinguk saat diberi pertanyaan apakah mereka mengerti tentang Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dan tentu saja kebanyakan dari mereka sama sekali tidak mengerti. Awalnya aku menganggap mereka tidak mengerti karena memang tidak sempat untuk membaca berita di media massa. Akan tetapi setelah kujelaskan secara sekilas, mereka bahkan mengambil kesimpulan bahwa GNNT hanya untuk orang yang punya kaya yang berusaha untuk menyimpelkan segala urusan yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Apabila jumlah masyarakat wong cilik yang lebih dikenal sebagai masyarakat miskin sebanyak 27,73 juta orang atau sekitar 10,96% (Data BPS, September 2014) tersebut merasa tidak mengerti dan tidak terlibat dalam GNNT, apa pantas ini disebut suatu gerakan nasional?

Memang kita memaklumi bahwa suatu gerakan nasional dipahami sebagai sebuah visi jangka panjang. Akan tetapi visi tersebut juga harus diikuti langkah nyata dari berbagai pihak. Mungkin di kehidupan sehari hari masyarakat Jakarta sudah tidak asing lagi dengan aktivitas non tunai dalam bertransaksi dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, khususnya masyarakat menengah ke atas. Tetapi marilah sejenak kita sedikit zoom out sudut pandang kita dari sekedar Jakarta. Bagaimana dengan saudara kita di daerah lain di luar Jakarta. Sangat masuk akal sekali apabila masyarakat Jakarta sangat membutuhkan tools untuk bertransaksi non tunai dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk membayar biaya tol, tiket KRL Jabodetabek, tiket Trans Jakarta, bahkan untuk pembelian di online shop yang didorong untuk menggunakan suatu layanan e-wallet. Sudah banyak sekali kita membaca kisah sukses betapa mereka sangat terbantu dengan adanya tools transaksi non tunai yang difasilitasi oleh peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pemegang pengaturan sistem pembayaran di Indonesia. 

Bank Indonesia tentunya tidak bisa bergerak sendiri dalam menyukseskan GNNT melainkan perlu dukungan semua pihak, termasuk pemerintah.

Peran Pemerintah 

Mungkin tidak banyak yang sudah mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh dalam rangka menyukseskan GNNT. Memang untuk di golongan masyarakat menengah program GNNT bisa dibilang otomatis bisa berjalan setelah adanya instrument dan aturan main yang jelas dalam aktivitas transaksi non-tunai. Tapi tidak dengan masyarakat kecil. Mereka merupakan golongan yang memang harus dibantu supaya ikut berperan aktif dalam aktivitas non tunai sehingga mereka tahu dan bisa memanfaatkan serta yang penting adalah tidak merasa ditinggalkan. Di sinilah pemerintah mengambil peran tersebut.

Pemerintah mempunyai program bantuan sosial dimana program ini merupakan fasilitas keuangan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu. Salah satu contoh fasilitas keuangan publik tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH sendiri merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin yang dimulai pada tahun 2007 dengan target 500 ribu rumah tangga sasaran dan terus meningkat sampai dengan tahun 2014 sebanyak 3,2 juta rumah tangga sasaran.

Berdasarkan kesuksesan ujicoba branchless banking oleh Bank Indonesia dalam kurun waktu Mei sampai dengan November 2013 kepada 3 perusahaan telekomunikasi (Excelcomindo, Indosat, Telkomsel) dan 5 Bank Nasional (Mandiri, BRI, BTPN, Bank CIMB Niaga, Bank BSHB) maka diputuskan penyaluran PKH pada triwulan II tahun 2014 akan diujicobakan menggunakan fasilitas branchless banking secara non tunai kepada para penerima. Memang belum semua penerima PKH akan menerima dengan branchless banking secara non tunai akan tetapi diharapkan apabila ujicoba ini sukses jumlah penerima PKH yang disalurkan dengan cara non tunai akan ditingkatkan. Pemerintahan Joko WIdodo juga berkomitmen untuk melanjutkan penyaluran bantuan sosial dengan cara non tunai untuk pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Namun demikian, sebenernya lebih baik apabila pemerintahan presiden Jokowi menggunakan KTP-Elektronik untuk otentifikasi penerima program bantuan tersebut. 

Dari sini bisa dilihat bahwa wong cilik pun sebenarnya ikut serta dalam program GNNT yang dicanangkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 14 Agustus 2014. 

Tantangan di Masa Depan

Dalam kaitannya dengan GNNT, pemerintah harus mengidentifikasi  kembali beberapa jenis bantuan sosial yang memungkinkan untuk disalurkan melalui secara non-tunai. Selain itu hendaknya pemerintah juga memanfaatkan tolls yang sudah ada seperti KTP Elektronik sebagai sarana otentifikasi penerima yang sah dari bantuan sosial tersebut. Hal ini penting mengingat pemerintah juga berencana akan menyalurkan subsidi tidak kepada produsen tetapi langsung kepada penerima yang berhak. Di lain pihak, Bank Indonesia juga harus melonggarkan aturan untuk mendukung Less Cass Society seperti perluasan integrasi antar penyedia layanan non tunai. Sebagai contoh adalah mesin EDC suatu bank yang tersedia di merchant  hendaknya bisa digunakan oleh kartu lain tanpa dikenakan charge tambahan karena perbedaan kartu dan mesin EDC. Pihak lain yang bisa mengambil peran dalam penyuksesan GNNT adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah bisa melakukan promosi yang lebih gencar karena merekalah yang paling dekat secara emosional dengan masyarakat di daerahnya masing-masing.

Hal terakhir yang tak kalah pentingnya adalah koordinasi antar instansi untuk senantiasa meningkatkan kerja sama diantara mereka agar GNNT ini sukses. Koordinasi hanyalah sebuah kata namun dirasa sangat mahal harganya di negeri ini.