Pertemuan Prabowo dan Jokowi di MRT Lebak Bulus cukup mengagetkan banyak orang. Pasalnya dua orang ini barusan selesai berseteru sengit dalam pertarungan Pemilihan Presiden (Pilpres). Bahkan sejak Pilpres 2014.
Pertemuan itu kemudian dilanjutkan dengan pertemuan Prabowo dan Megawati sebagai Ketua Partai PDI P, Partai dimana pak Jokowi berada. Pertemuan berlangsung di Rumah Megawati sendiri di Jalan Teuku Umar. Pertemuan itu cukup hangat yang menggambarkan penerimaan yang besar oleh Megawati terhadap Prabowo.
Perlu diketahui secara struktur Partai, Megawati sebagai ketua Partai adalah orang yang bisa menekan Jokowi. Atau, persetujuan Jokowi terkait keinginan bergabungnya Prabowo tidak bisa dimungkiri masih sangat bergantung pada persetujuan Megawati.
Pertemuan ini cukup menghentakan Partai Demokrat yang sejak awal ingin bergabung dalam koalisi Jokowi. Hal itu diakui sendiri oleh SBY sebagai ketua Partai saat awal koalisi pertarungan Pilpres 2019 dibentuk. Saat itu SBY ingin bergabung dalam barisan Jokowi-Ma'ruf Amin namun gagal karena menurutnya ada kekuatan lain yang menghalangi. Akhirnya terpaksa harus bergabung dengan barisan Prabowo-Sandi.
Niat demokrat itu juga belum pupus. Saat proses gugatan ke MK oleh koalisi Prabowo-Sandi belum selesai, Demokrat malah melakukan pertemuan dengan  Jokowi yang diwakili oleh AHY, Putra SBY sendiri. Padahal Demokrat adalah bagian dari koalisi tersebut dan secara etika, tidaklah pantas pertemuan itu dilakukan sebelum koalisi bubar. Tapi karena keinginan yang kuat menjadi bagian dari koalisi pemerintah, etika itu harus ditanggalkan.
Langkah terakhir Demokrat sejauh ini belum menampakan isyarat kuat mendapat penerimaan dalam koalisi Jokowi atau Pemerintah. Malah Partai Gerindra yang semula dinilai oleh banyak pihak tidak akan bahkan tidak mungkin bergabung dengan Pemerintah, justru menunjukan hal yang terbalik.
Prabowo Menyalip SBY
Partai yang dipimpin oleh Prabowo ini malah mendapat penerimaan yang besar dari Megawati, pemegang saham yang sangat besar bahkan pemain kunci yang mengantar Jokowi menjadi Presiden. Atau dengan kata lain, penerimaan sebuah partai untuk bergabung dalam koalisi pemerintah, keputusan Megawati sangat memberi andil.
Demokrat kali ini kalah beberapa langkah dari Gerindra. Padahal Demokrat punya tujuan yang besar kenapa harus bergabung dalam pemerintahan. Setelah pelajaran pahit menjadi oposisi pemerintahan Jokowi periode pertama yang membuat perolehan kursi di senayan mengalami penurunan, maka pilihan menjadi bagian dari parti pendukung pemerintah adalah pilihan yang perlu dilakukan.
Selain itu, dari gerak gerik partai berlambang bintang merci ini menunjukan adanya usaha untuk menjadikan AHY sebagai capres di pilpres 2024 nanti. Untuk memudahkan tujuan itu, Demokrat ingin bergabung dalam pemerintahan terutama keinginan meraih kursi Mentri. Dengan ini pengaruh Demokrat dan AHY akan mudah diluaskan melalui program-program kementrian yang akan dilakukan nanti.
Tapi sayangnya, pintu itu masih belum terbuka lebar. Apalagi -seperti yang saya sebutkan sebelumnya - salah satu pemberi restu bergabungnya sebuah partai kedalam pemerintah adalah Megawati, Ketua PDI P, Partai asal Presiden Jokowi. Hubungan pribadi Megawati dan SBY hingga sekarang belum baik. Berkali-kali SBY menunjukan itikad baik untuk kembali merajuk hubungan baik, namun Megawati tampak terus bergeming.
