Problematika Kawasan Asia Pasifik

Kehidupan bersama merupakan kodrat dari manusia, tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri. Pernyataan tersebut juga dapat berlaku dalam kehidupan diplomasi antar negara. 

Kata diplomasi adalah seni dan ilmu menjaga hubungan damai antar bangsa, kelompok, atau individu. Seringkali, diplomasi mengacu pada perwakilan dari berbagai kelompok yang membahas isu-isu seperti konflik, perdagangan, lingkungan, teknologi, atau keamanan.

Saat negara tertentu memiliki kelebihan atau meningkatkan bidang tertentu dapat membuat negara lain merasa terancam. Hal tersebut adalah security dilemma yang sampai kapanpun akan terus terjadi. 

Dalam buku Kamus Hubungan Internasional karya Khasan Ashari menyebutkan bahwa Security Dilemma merupakan suatu asumsi yang didasarkan pada tindakan suatu negara yang meningkatkan kekuatan militernya dianggap sebagai ancaman bagi keamanan negara lain. 

Hal tersebut berdasarkan konsep teori realisme yang mana kekuatan atau power militer menjadi hal yang penting serta menjadi elemen utama dalam memberikan pengaruh terhadap pembentukan sistem internasional. 

Dilema keamanan juga muncul ketika negara mengejar kebijakan yang dimaksudkan untuk membuat mereka lebih aman, tetapi dianggap sebagai ancaman oleh negara lain, yang mengarah ke siklus peningkatan militerisasi dan ketegangan.

Security dilemma sering dilihat sebagai masalah mendasar dalam hubungan internasional, karena negara mungkin memiliki kepentingan keamanan yang saling bertentangan dan mungkin memiliki persepsi berbeda tentang apa yang merupakan ancaman. Hal ini dapat mengarah pada situasi di mana upaya satu negara untuk meningkatkan keamanannya dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan negara lain, yang mengarah ke siklus saling tidak percaya dan peningkatan pembangunan militer. 

Security dilemma dapat menjadi sangat akut dalam konteks perlombaan senjata atau aliansi militer, karena negara mungkin merasakan tekanan untuk menyamai kemampuan militer saingan atau sekutu mereka untuk memastikan keamanan mereka sendiri. Permasalahan tersebut terjadi juga di kawasan Asia Pasifik, karena peristiwa itu termasuk dalam ranah Hubungan Internasional maka teori realisme dinilai dapat menjelaskan peristiwa tersebut.

Apa itu Asia Pasifik?

Negara-negara APAC (Asia Pacific Countries) adalah negara-negara yang terletak di wilayah geografis APAC. Wilayah APAC didefinisikan secara longgar tetapi secara umum dianggap mencakup wilayah di dalam dan sekitar Samudra Pasifik bagian barat. Istilah ini mulai muncul pada tahun 1980-an dan paling sering digunakan dalam konteks politik atau perdagangan. Terkadang, wilayah APAC dapat secara bergantian disebut sebagai wilayah Asia-Pac, AsPac, atau APJ/APEJ (untuk wilayah "Asia-Pasifik dan Jepang" atau "Asia-Pasifik Tidak Termasuk Jepang"). 

Wilayah Asia Pasifik yang luas yang mana meliputi kawasan Asia Timur, Rusia (berbatasan dengan Samudera Pasifik), Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, Amerika Serikat Hingga ke Kanada (Mc Dougall, 1997).  Sebagian besar negara yang terletak di sepanjang Asia timur dan selatan khususnya yang menyentuh Samudra Pasifik biasanya dianggap sebagai negara APAC. 

Meskipun demikian, karena tidak ada definisi resmi kawasan Asia Pasifik dan batas-batasnya, daftar negara APAC dapat bervariasi tergantung konteksnya. Beberapa daftar termasuk Rusia, yang terletak di utara namun secara teknis merupakan bagian dari Asia Timur; lainnya termasuk Amerika Serikat, Kanada, Chili, dan negara-negara lain di Amerika yang terletak di sepanjang pantai timur Samudra Pasifik. 

Beberapa daftar APAC mencakup negara-negara dengan wilayah dependen di kawasan tersebut, seperti AS (Samoa Amerika, negara bagian Hawaii, dll.), Perancis (Polinesia Perancis, Kaledonia Baru), dan Inggris Raya (Pulau Pitcairn, Wilayah Samudra Hindia Inggris), sementara yang lain hanya menyertakan negara berdaulat dan mengecualikan wilayah yang bergantung seperti Niue (Selandia Baru), Guam (Amerika Serikat), dan Pulau Norfolk (Australia). Daftar lain tidak menyertakan AS dan Kanada, tetapi mencakup seluruh Asia selain Australasia, Oceania, dan negara kepulauan Pasifik.

Security Dilemma di Asia Pasifik

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat meningkatkan intensitas hubungan kerjasama di berbagai bidang, yang berimplikasi pada munculnya konflik sebagai akibat dari kompetisi untuk meraih kepentingan masing-masing dalam interaksi yang terjadi. 

Termasuk wilayah Asia Pasifik yang saling memiliki security dilemma di beberapa unsur seperti peningkatan anggaran belanja militer, terbentuknya aliansi atau kerjasama di bidang militer, konflik di wilayah perbatasan dan sengketa pulau atau wilayah.

Pertumbuhan ekonomi di suatu negara biasanya mempengaruhi besaran anggaran yang akan dikeluarkan, negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang besar maka negara tersebut juga akan memberikan anggaran yang besar untuk meningkatkan kekuatan militer atau pertahanan negaranya. Seperti yang diketahui bahwa Asia Pasifik merupakan wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, maka secara otomatis kompetisi peningkatan kekuatan militer akan marak terjadi dan berimplikasi pada security dilemma di kawasan (Borthwick, 1992).

Anggaran belanja negara yang terus meningkat sesuai dengan data yang dirilis oleh Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) yang menyebutkan bahwa negara-negara di Asia Tenggara menghabiskan 35,4 miliar dollar untuk dialokasikan di bidang pertahanan dan keamanan hingga tahun 2019 yang mana mengalami peningkatan 4% dari tahun sebelumnya. 

Meningkatnya anggaran belanja merupakan akibat dari adanya kompetisi kekuatan militer antar negara yang merasa bahwa negaranya harus bisa bersaing dan mendapat pengakuan kekuatan dari negara-negara lain.

Resolusi Security Dilemma di Asia Pasifik

Sebagaimana yang telah saya sebutkan diatas, pertumbuhan ekonomi yang pesat sering kali diikuti oleh peningkatan anggaran belanja militer dan upaya meningkatkan kekuatan pertahanan negara. 

Beberapa negara di kawasan mengalokasikan sebagian besar sumber daya mereka yang signifikan untuk meningkatkan kemampuan bersenjata mereka, hal itu dapat membuat negara-negara lain merasa terancam, dan mereka mungkin merespons dengan mengambil tindakan yang sebanding untuk menjaga keseimbangan kekuatan atau menjaga kepentingan keamanan mereka sendiri. 

Anggaran belanja militer yang meningkat ini berpotensi memicu security dilemma  karena negara-negara lain merasa perlu mengambil langkah untuk menjaga keamanan nasional masing-masing. Namun pada saat yang sama, tindakan tersebut juga dapat memperburuk ketegangan dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan. 

Data dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) mengenai peningkatan anggaran militer di kawasan Asia Pasifik cukup membuktikan betapa pentingnya kekuatan militer dan persaingan di kawasan ini. Anggaran yang besar dan terus meningkat merefleksikan usaha negara-negara untuk membangun kemampuan pertahanan mereka dan mencapai rekognisi kekuatan.

Dari pandangan realis, solusi yang memungkinkan untuk situasi security dilemma merupakan menjaga keseimbangan kekuatan, mengembangkan komunikasi dan diplomasi yang intens, dan meningkatkan kerja sama keamanan di kawasan. Adapun resolusi dalam menyikapi security dilemma yang terjadi di kawasan Asia Pasifik dari sudut pandangan realisme yang akan saya jabarkan dibawah ini, yaitu: 

1. Mempertahankan keseimbangan kekuatan: Negara-negara di kawasan perlu menjaga keseimbangan kekuatan agar tidak ada kekuatan yang dominan mengancam stabilitas. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat pertahanan nasional dan mengembangkan kemampuan militer yang memadai. Dalam konteks ini, negara-negara akan berupaya mempertahankan posisi kekuatan yang seimbang untuk menghindari munculnya ancaman yang signifikan dari pihak lain.

2. Mewaspadai aliansi atau kerjasama militer: Terbentuknya aliansi atau kerjasama militer di kawasan Asia Pasifik dapat menjadi faktor yang memperkuat security dilemma. Negara-negara dalam kawasan harus memantau dengan cermat dinamika aliansi dan kerjasama militer yang terjadi, harus mewaspadai kemungkinan pergeseran kekuatan yang dapat mengancam kepentingan keamanan nasional mereka.

3. Melakukan diplomasi pragmatis: Negara-negara di kawasan ini harus terlibat dalam diplomasi pragmatis yang mempertimbangkan sifat persaingan dan kepentingan nasional yang kuat. Diplomasi harus dilakukan dengan tujuan meminimalkan ketegangan dan meningkatkan saling pengertian antara negara-negara. Negosiasi dan dialog yang realistis harus digunakan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak dan mengurangi ketidakpercayaan.

4. Mengelola konflik dengan bijak: Jika terjadi konflik di wilayah perbatasan atau sengketa pulau atau wilayah, negara-negara harus mampu mengelolanya dengan bijak. Mereka harus menggunakan diplomasi krisis, mediasi, atau negosiasi untuk mencegah eskalasi konflik yang berpotensi merusak stabilitas regional.

5. Memperkuat peran institusi keamanan regional: Negara-negara dalam kawasan dapat memperkuat peran institusi keamanan regional, seperti ASEAN Regional Forum (ARF) atau ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus (ADMM Plus), hal ini dapat memainkan peran penting dalam mengelola security dilemma di kawasan. Negara-negara dalam kawasan perlu memperkuat peran dan kapasitas institusi-institusi ini untuk memfasilitasi dialog, kerjasama, dan penyelesaian sengketa.

Kita juga perlu mengingat bahwa realisme pun mengakui bahwa persaingan dan konflik akan terus berlanjut, dan security dilemma mungkin tidak akan pernah benar-benar tuntas. Meskipun demikian, negara-negara di kawasan Asia Pasifik dapat mengurangi dampak negatif dari security dilemma dan mempertahankan perdamaian dengan mengambil sikap dan tindakan pragmatis untuk menjaga keseimbangan kekuatan, mengelola konflik, dan meningkatkan diplomasi.