Deflasi dan Inflasi Fenomena Alami dalam Sistem Ekonomi Kapitalisme

Fakta perekonomian secara Nasional terus saja bergejolak. Kondisi ini tentu berpengaruh pada masyarakat secara umum. Baru-baru ini terjadi Deflasi yang turut berpengaruh pada daya beli masyarakat.

Menurut ekonom dari Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, Deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut sejak Mei hingga September 2024 memperlihatkan dengan jelas "masyarakat kelas pekerja sudah tidak punya uang lagi untuk berbelanja". Karena itu, permintaan bank sentral Indonesia agar masyarakat lebih banyak belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5% mustahil terwujud. Pasalnya, hampir semua sektor industri melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), yang bakal berimbas pada anjloknya daya beli, (umj.ac.id).

Baru saja di rasakan oleh masyarakat imbas dari deflasi. Gejolak ekonomi kembali muncul melalui inflasi yang mengakhiri tren deflasi lima bulan terakhir.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa inflasi bulan Oktober 2024 sebesar 0,08 persen (month-to-month/mtm) mengakhiri tren deflasi yang terjadi sejak Mei 2024 (antaraNews, 1/11/24).

Faktanya inflasi dan deflasi merupakan topik hangat di kalangan ekonom dan masyarakat fenomena ini memiliki dampak yang tidak bisa disepelekan terhadap kesejahteraan masyarakat. Inflasi dapat mengikis daya beli dan menciptakan ketidakpastian, sementara deflasi dapat menyebabkan penurunan pendapatan dan meningkatkan beban utang.

Inflasi dan deflasi merupakan dua sisi ekonomi kapitalisme yang memiliki dampak pada kesejahteraan masyarakat. Keduanya tidak bisa dipisahkan dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Beberapa penyebab kenapa negara penganut sistem ekonomi kapitalisme atau yang bersandar padanya tidak bisa lepas dari inflasi atau deflasi adalah sebagai berikut :

Pertama, negara dalam sistem ini menjadikan pajak dari rakyat untuk menopang seluruh berjalannya sumber ekonomi negara. Kondisi ini yang makin menyengsarakan rakyat termasuk menurunkan daya beli mereka. Sudahlah kebutuhan pokok sulit terakses, rakyat malah dibebani beragam pajak, mulai dari PPh, PPN, PBB, pajak kendaraan bermotor hingga cukai.

Kedua, sistem kapitalisme menjadikan pemerintahan dikendalikan oleh para pemilik modal. Berbagai kebijakan yang ditetapkan sangat kental dengan kepentingan pemilik modal. Sebagai contohnya, UU Omnibuslaw Cipta Kerja yang sangat dipaksakan pengesahannya padahal diwarnai penolakan masyarakat.

Ketiga, sistem kapitalisme menjadikan negara sebagai regulator semata. Contohnya dalam hal pembukaan lapangan kerja. Seringkali negara menyerahkan hal tersebut pada perusahaan. Tentunya perusahaan dalam sistem ekonomi kapitalisme akan berorientasi pada profit dan mereka tidak punya kepentingan untuk menyejahterakan pekerja. Salah satu dampaknya mereka akan dengan mudah melakukan PHK pekerja jika profit perusahaan berkurang.

Keempat, sistem ekonomi kapitalisme akan sepaket dengan liberalisasi dan privatisasi sumber daya alam (SDA). Akibatnya, SDA banyak dikelola swasta. Hal ini menyebabkan negara kehilangan pemasukan besar.

Kelima, sistem ekonomi kapitalisme ditopang oleh sektor non riil, inilah yang memunculkan ketidakpastian dalam perekonomian.

Fakta ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi kapitalisme memang telah gagal memunculkan kesejahteraan. Sistem ini memandang manfaat adalah segalanya. Pertumbuhan ekonomi adalah yang utama, sehingga seringkali mengabaikan pengurusan urusan masyarakat. Produktifitas masyarakat dalam perekonomian terus digenjot. Namun sumber-sumber yang harusnya jadi pemasukan besar untuk negeri yang menerapkan ekonomi kapitalisme, justru di liberalisasi. Fenomena inflasi dan deflasi yang jelas berdampak pada kesejahteraan negara juga terus terpelihara.

Ini sesuatu yang sangat berbeda dengan sistem Islam (Khilafah). Kepemimpinan dalam Islam dinilai sebagai amanah besar yang akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah. Pemimpin wajib menjadi pengurus dan penjaga masyarakat. Kebijakan yang dibuat adalah kebijakan yang berorientasi pada masyarakat. Keimanan dan ketakutan kepada Allah akan menjadikan seorang pemimpin benar-benar serius mengurusi urusan masyarakat. Munculnya orang-orang yang demikian karena hadirnya sistem pendidikan, media bahkan lingkungan yang mengkondisikan masyarakat secara keseluruhan terpelihara keimanan dan ketakutannya pada Allah. Fokus negara hanya mengurusi urusan masyarakat bukan yang lainnya. Memberikan Sandang, papan, pangan, pendidikan, keamanan dan kesehatan dengan pelayanan terbaik. Hal ini ditopang dengan sistem ekonomi yang kuat. Berikut beberapa poin pentingnya.

1. Islam mengharamkan transaksi riba. Selain karena memang dilarang secara syariat. Taransaksi riba ini sangat memungkinkan memunculkan kezaliman dalam masyarakat. Dalam Islam, pinjaman dikategorikan sebagai aktivitas sosial. Baitul Mal menyediakan pos khusus untuk memberikan bantuan modal bagi pihak yang membutuhkan, seperti para petani dan pedagang.

2. Pengharaman pasar modal, keuangan, komoditas berjangka yang dibangun atas transaksi-transaksi yang bertentangan dengan Islam. Sehingga ekonomi berjalan berdasarkan sektor ekonomi riil.

3. Islam menjadikan mata uang emas dan perak sebagai standar moneter. Mata uang yang beredar adalah emas dan perak atau mata uang kertas dan logam yang nilainya ditopang oleh emas dan perak. Dengan demikian kestabilan uang negara ditentukan oleh nilai emas dan perak yang sangat stabil. Di tambah lagi, nilai tukar mata uang akan stabil karena basis transaksinya adalah emas dan perak yang nilainya stabil.

4. Islam mengharamkan konsep liberalisme, sehingga dalam islam ada pengaturan kepemilikan harta. Dengan demikian, haram memperjual belikan barang-barang milik umum kepada swasta atau bahkan asing.

5. Islam juga punya sumber pemasukan negara yang bahkan sampai alokasinya harus digunakan untuk apa, sudah ditentukan oleh islam. Sehingga bukan melulu hutang dan pajak yang jadi sumber pemasukan negara.

Wallahu a'lam bish-shawabi.