Fakta perekonomian secara Nasional terus saja bergejolak. Kondisi ini tentu berpengaruh pada masyarakat secara umum. Baru-baru ini terjadi Deflasi yang turut berpengaruh pada daya beli masyarakat.
Menurut ekonom dari Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, Deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut sejak Mei hingga September 2024 memperlihatkan dengan jelas "masyarakat kelas pekerja sudah tidak punya uang lagi untuk berbelanja". Karena itu, permintaan bank sentral Indonesia agar masyarakat lebih banyak belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5% mustahil terwujud. Pasalnya, hampir semua sektor industri melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), yang bakal berimbas pada anjloknya daya beli, (umj.ac.id).
Baru saja di rasakan oleh masyarakat imbas dari deflasi. Gejolak ekonomi kembali muncul melalui inflasi yang mengakhiri tren deflasi lima bulan terakhir.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa inflasi bulan Oktober 2024 sebesar 0,08 persen (month-to-month/mtm) mengakhiri tren deflasi yang terjadi sejak Mei 2024 (antaraNews, 1/11/24).
Faktanya inflasi dan deflasi merupakan topik hangat di kalangan ekonom dan masyarakat fenomena ini memiliki dampak yang tidak bisa disepelekan terhadap kesejahteraan masyarakat. Inflasi dapat mengikis daya beli dan menciptakan ketidakpastian, sementara deflasi dapat menyebabkan penurunan pendapatan dan meningkatkan beban utang.
Inflasi dan deflasi merupakan dua sisi ekonomi kapitalisme yang memiliki dampak pada kesejahteraan masyarakat. Keduanya tidak bisa dipisahkan dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Beberapa penyebab kenapa negara penganut sistem ekonomi kapitalisme atau yang bersandar padanya tidak bisa lepas dari inflasi atau deflasi adalah sebagai berikut :
Pertama, negara dalam sistem ini menjadikan pajak dari rakyat untuk menopang seluruh berjalannya sumber ekonomi negara. Kondisi ini yang makin menyengsarakan rakyat termasuk menurunkan daya beli mereka. Sudahlah kebutuhan pokok sulit terakses, rakyat malah dibebani beragam pajak, mulai dari PPh, PPN, PBB, pajak kendaraan bermotor hingga cukai.
Kedua, sistem kapitalisme menjadikan pemerintahan dikendalikan oleh para pemilik modal. Berbagai kebijakan yang ditetapkan sangat kental dengan kepentingan pemilik modal. Sebagai contohnya, UU Omnibuslaw Cipta Kerja yang sangat dipaksakan pengesahannya padahal diwarnai penolakan masyarakat.
Ketiga, sistem kapitalisme menjadikan negara sebagai regulator semata. Contohnya dalam hal pembukaan lapangan kerja. Seringkali negara menyerahkan hal tersebut pada perusahaan. Tentunya perusahaan dalam sistem ekonomi kapitalisme akan berorientasi pada profit dan mereka tidak punya kepentingan untuk menyejahterakan pekerja. Salah satu dampaknya mereka akan dengan mudah melakukan PHK pekerja jika profit perusahaan berkurang.
Keempat, sistem ekonomi kapitalisme akan sepaket dengan liberalisasi dan privatisasi sumber daya alam (SDA). Akibatnya, SDA banyak dikelola swasta. Hal ini menyebabkan negara kehilangan pemasukan besar.
