Indonesia merupakan negara kepulauan yang secara geografis terletak pada empat lempeng tektonik. Sehingga menjadi hal yang alami ketika bencana alam sering kali menghantui masyarakat. Mulai dari gempa, banjir, longsor dan lainnya.
Salah satunya, Banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dilaporkan mengakibatkan 15 orang meninggal. Berdasar data yang dirilis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam, dari total belasan korban tersebut, 11 orang ditemukan di wilayah Kecamatan Canduang dan empat orang di Kecamatan Sungai Pua (cnnindonesia.com).
Apabila kita cermati, berbagai program telah dilakukan untuk mengatasi berbagai bencana yang terjadi. namun hal itu hanya menjadi solusi tambal sulam saja, dan belum mampu menyelesaikan secara tuntas. Padahal di sebuah wilayah dengan geografis seperti negeri ini. Dibutuhkan sebuah mitigasi bencana yang baik.
Jika dilihat selain karena faktor geografis, sebagian bencana juga disebabkan karena hal sistemik. Misal Banjir dan longsor, meski ada sebagian kasus di sebabkan karena curah hujan tinggi. Namun ada faktor lain yang turut berpengaruh, yakni terkait dengan tata kelola wilayah atau kota. Banyaknya alih guna lahan dengan didasari prinsip ekonomi "memberikan ruang seluas luasnya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya " sangat berpengaruh pada munculnya aturan-aturan yg memudahkan pembangunan. Baik industri, perumahan, perkantoran dan bisnis properti lain seperti villa dan hotel-hotel mewah.
Pembangunan tersebut tidak diiringi antisipasi efek bagi lingkungan sekitar. Hilangnya lahan hijau terbuka, dan daerah resapan air turut jadi konsekuensi atas nama pembangunan. Sehingga air tidak teresap ke tanah. Adapun solusi membangun gorong-gorong, kanal, kolam retensi seperti waduk, dam, dan embung akan sulit dilakukan karena sebagian besar tanah sudah ditanami beton dan aspal.
Selain itu penebangan liar, dan kurang bijaknya penggunaan lahan di daerah rawan longsor turut jadi penyebab. Kebanyakan juga memiliki orientasi sama yaitu keuntungan.
Dari sini jelas persoalan bencana tidak semata masalah alam saja akan tetapi lebih dari itu. Orientasi pembangunan yang mengutamakan keuntungan bagi pemilik modal muncul akibat prinsip kapitalisme. Kapitalisme memandang apapun bisa dimiliki atau dilakukan demi manfaat. Untuk menyelesaikannnya, harus ada sudut pandang berbeda, yang bukan lagi berorientasi manfaat dan keuntungan semata.
Sebagaimana yg di firmankan Allah dalam surat Ar-Ruum ayat (41) : Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali kejalan yg benar."
Dari paradigma inilah, dalam sistem Islam semua kebijakan penguasa akan diturunkan. Tolok ukur satu-satunya hanyalah syariat Islam, bukan kepentingan pribadi, golongan, apalagi kepentingan para pemilik modal. Terlebih Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai sistem politik, ekonomi (termasuk keuangan), sistem sosial, sanksi, hankam, dan sebagainya.
Berdasarkan pandangan Islam, bencana adalah ketetapan Allah Swt. Bencana bisa terjadi kapan pun dan di mana pun sebagai ujian dan peringatan bagi manusia. Namun, Islam memberi tuntunan untuk menghindari dan mencegahnya, sekaligus menuntun cara menghadapinya dengan adanya mitigasi bencana.
Dalam Islam, mitigasi tentu menjadi tanggung jawab penuh penguasa karena menyangkut fungsi kepemimpinannya sebagai rain dan junnah umat tadi, yang pertanggungjawabannya sangat berat di akhirat. Adapun aktivitas menolong yang bisa dan biasa dilakukan oleh masyarakat secara swadaya, maka itu merupakan kebaikan yang dianjurkan oleh agama dan tetap didorong oleh penguasa.
Dalam hal ini, pemimpin Islam akan membuat berbagai kebijakan khusus, mulai dari penataan lingkungan dikaitkan dengan strategi politik ekonomi Islam yang menjamin kesejahteraan orang per orang. Juga sistem keuangan, pertanahan hingga sanksi untuk mencegah pelanggaran.
Adapun di tempat-tempat yang rawan bencana, harus ada kebijakan yang lebih khusus lagi. Tentu tidak hanya menyangkut kesiapan mitigasi risiko, tetapi juga soal manajemen bencana. Mulai dari pendidikan soal bencana, pembangunan infrastruktur, serta sistem peringatan dini dan penanganan bencana yang lebih sistemik dan terpadu. Begitu pun soal sistem logistik untuk kepentingan darurat, serta sistem kesehatan yang menjadi bagian integral dari sistem penanganan terpadu bencana benar-benar akan diperhatikan. Semua ini sangat niscaya dilakukan jika sistem Islam di terapkan dalam kehidupan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
