155,2 Juta Orang di Asia Pasifik Hidup dalam Kemiskinan, Bukti Gagalnya Sistem Kapitalisme

Terjaminnya kesejahteraan masyarakat adalah salah satu tolak ukur keberhasilan sebuah sistem ekonomi. Namun rasanya keberhasilan itu belum kunjung bisa kita rasakan. Karena secara fakta tidak stabilnya kondisi perekonomian terus jadi ancaman. Apalagi setelah Pandemi covid-19, kondisi kita hari ini belum benar-benar pulih. Dampaknya masih bisa dirasakan. Terutama dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana dilansir cnnindonesia.com (24/8/2023), Bank Pembangunan Asia (ADB) memperkirakan 155,2 juta orang di negara berkembang yang berada di Asia Pasifik, atau 3,9 persen populasi kawasan tersebut hidup dalam kemiskinan yang ekstrem. Hal itu dipicu meningkatnya krisis biaya hidup imbas lonjakan inflasi yang terjadi tahun lalu. Masalah juga dipicu penyebaran pandemi covid dalam 3 tahun belakangan ini.

Banyaknya masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrim ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi kapitalisme memang telah gagal memunculkan kesejahteraan. Sistem ini memandang manfaat adalah segalanya. Pertumbuhan ekonomi adalah yang utama, sehingga seringkali mengabaikan pengurusan urusan masyarakat. Bahkan Negara seolah hanya bertindak sebagai regulator. Produktifitas masyarakat dalam perekonomian terus digenjot. Namun sumber-sumber yang harusnya jadi pemasukan besar untuk negeri yang menerapkan ekonomi kapitalisme, justru di liberalisasi. Contoh saja Sumber daya alam.

Ini sesuatu yang sangat berbeda dengan sistem Islam (Khilafah). Kepemimpinan dalam Islam dinilai sebagai amanah besar yang akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah. Pemimpin wajib menjadi pengurus dan penjaga masyarakat. Kebijakan yang dibuat adalah kebijakan yang berorientasi pada masyarakat. 

Keimanan dan ketakutan kepada Allah akan menjadikan seorang pemimpin benar-benar serius mengurusi urusan masyarakat. Munculnya orang-orang yang demikian karena hadirnya sistem pendidikan, media bahkan lingkungan yang mengkondisikan masyarakat secara keseluruhan terpelihara keimanan dan ketakutannya pada Allah. Fokus negara hanya mengurusi urusan masyarakat bukan yang lainnya. Memberikan Sandang, papan, pangan, pendidikan, keamanan dan kesehatan dengan pelayanan terbaik. Lantas bagaimana memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, agar terwujud kesejahteraan?

Tidak bisa dipungkiri bahwa untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat butuh kekuatan ekonomi. Dari aspek ini, sepertinya kita juga perlu melihat bagaimana pengaturan sistem ekonomi dalam sistem Islam. Berikut beberapa poin pentingnya.

1. Islam mengharamkan transaksi riba. Selain karena memang dilarang secara syariat. Taransaksi riba ini sangat memungkinkan memunculkan kezaliman dalam masyarakat. Dalam Islam, pinjaman dikategorikan sebagai aktivitas sosial. Baitul Mal menyediakan pos khusus untuk memberikan bantuan modal bagi pihak yang membutuhkan, seperti para petani dan pedagang.

2. Pengharaman pasar modal, keuangan, komoditas berjangka yang dibangun atas transaksi-transaksi yang bertentangan dengan Islam. Sehingga ekonomi berjalan berdasarkan sektor ekonomi riil.

3. Islam menjadikan mata uang emas dan perak sebagai standar moneter. Mata uang yang beredar adalah emas dan perak atau mata uang kertas dan logam yang nilainya ditopang oleh emas dan perak. Dengan demikian kestabilan uang negara ditentukan oleh nilai emas dan perak yang sangat stabil. Di tambah lagi, nilai tukar mata uang akan stabil karena basis transaksinya adalah emas dan perak yang nilainya stabil.

4. Islam mengharamkan konsep liberalisme, sehingga dalam islam ada pengaturan kepemilikan harta. Dengan demikian, haram memperjual belikan barang-barang milik umum kepada swasta atau bahkan asing.

5. Islam juga punya sumber pemasukan negara yang bahkan sampai alokasinya harus digunakan untuk apa, sudah ditentukan oleh islam. Sehingga bukan melulu hutang dan pajak yang jadi sumber pemasukan negara.

Wallahu a'lambish-shawabi.