Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/pmk.03/2017 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2017 berhubungan dengan automatic exchange of information (AEoI) melalui standar pelaporan umum yang disebut Common Reporting Standard (CRS). PMK ini menetapkan tata cara pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional, yang antara lain mencakup pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan, seperti persetujuan penghindaran pajak berganda, persetujuan untuk pertukaran informasi berkenaan dengan keperluan perpajakan, konvensi tentang bantuan administratif bersama di bidang perpajakan, dan persetujuan multilateral antar-pejabat yang berwenang untuk pertukaran informasi rekening keuangan secara otomatis
Standar CRS adalah standar pelaporan untuk pertukaran informasi secara otomatis yang tercantum dalam batang tubuh bagian II.B dan penjelasan (commentaries) bagian III.B Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters, beserta perubahannya. Pertukaran informasi secara otomatis dilakukan pada waktu tertentu, secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan atas informasi keuangan yang diperoleh dari lembaga keuangan
Peraturan ini mencakup aspek-aspek yang penting dalam pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional, seperti pengumpulan, pengolahan, dan pengiriman informasi yang diperlukan untuk pertukaran informasi, serta pengelolaan informasi yang diperoleh
Perjanjian Internasional adalah perjanjian bilateral atau multilateral, yang antara lain menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengikatkan dirinya dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, yang mengatur pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan, meliputi:
- Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B);
- Persetujuan untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (Tax Information Exchange Agreement);
- Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters);
- Persetujuan Pejabat yang Berwenang yang Bersifat Multilateral atau Bilateral (Mutltilateral or Bilateral Competent Authority Agreement);
- Persetujuan antar Pemerintah (Intergovernmental Agreement); atau
- perjanjian bilateral atau multilateral lainnya.
Pertukaran Informasi adalah pertukaran Informasi yang berkaitan dengan perpajakan berdasarkan Perjanjian Internasional atau Exchange of Information (EOI) sebagai pelaksanaan Perjanjian Internasional yang bertujuan untuk:
- mencegah penghindaran pajak;
- mencegah pengelakan pajak;
- mencegah penyalahgunaan P3B oleh pihak-pihak yang tidak berhak; dan/atau
- mendapatkan Informasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak
Tujuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2017 dengan automatic exchange of information (AEoI) adalah untuk mendukung pelaksanaan perjanjian internasional yang berkaitan dengan informasi keuangan, seperti konvensi tentang bantuan administratif bersama di bidang perpajakan dan persetujuan untuk pertukaran informasi berkenaan dengan keperluan perpajakan. Peraturan ini menetapkan tata cara pertukaran informasi yang diperlukan untuk melaksanakan perjanjian internasional, termasuk tentang pengumpulan, pengolahan, dan pengiriman informasi yang diperlukan untuk pertukaran informasi
Tujuan utama dari AEoI adalah untuk mengurangi kelemahan pada sistem pajak dan mengurangi peluang untuk melakukan pembuangan pajak yang tidak terdaftar. Dengan AEoI, negara dapat membantu satu sama lain dalam menangani pembuangan pajak dan memastikan bahwa semua pendapatan terdaftar dikirimkan ke negara tujuan sesuai dengan perjanjian internasional, Peraturan ini juga memperjelas tentang standar pelaporan umum yang digunakan dalam pertukaran informasi, yang antara lain adalah Common Reporting Standard (CRS)
CRS adalah standar pelaporan untuk pertukaran informasi secara otomatis yang tercantum dalam batang tubuh bagian II.B dan penjelasan (commentaries) bagian III.B Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters, beserta perubahannya. Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017, Indonesia dapat melakukan pertukaran informasi keuangan secara otomatis dengan negara-negara mitra atau yurisdiksi mitra, yang memungkinkan untuk melakukan pemrosesan lebih efisien dan cepat
