"Rem Mendadak" Ala Anies Baswedan

Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan, mengeluarkan Kebijakan "Rem mendadak" pemberlakuan PSBB secara penuh dalam penanganan penyebaran virus Covid-19. Semakin tingginya jumlah kasus korban yang terserang oleh virus Covid-19 di DKI Jakarta. Setiap hari jumlah penderita kian terus bertambah. 

Khawatir akan peningkatan kasus yang signifikan dan ketersediaan rumah sakit penampung pasien yang semakin tebatas, Anies langsung menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total.

Namun kebijakan tersebut menimbulkan kontroversi dan kekecewaan bagi banyak orang khususnya para pelaku usaha di DKI Jakarta. Berimplikasi pada perekonomian dan usaha rakyat Jakarta. Pembatasan aktivitas warga dan aktivitas usaha.

Kebijakan tersebut terkesan sangat buru-buru tanpa pemberitahuan terlebih bagi para pelaku usaha maupun warga DKI Jakarta. Perekonomian akhir-akhir ini terus bertumbuh, geliat ekonomi  kelihatan sudah membaik. Daya beli dan perputaran uang sudah menunjukkan nilai positif. Namun sayangnya terhalang oleh "Rem mendadak" dengan penerapan PSBB secara penuh. Yang dimungkinkan pemulihan ekonomi yang sudah membaik terkesan seumur jagung.

Rem Mendadak yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan, Menciptakan masalah baru. Ekonomi menjadi sektor vital yang paling dirugikan. Aktivis Ekonomi akan berhenti secara total. Pelaku usaha akan merasakan rugi besar karena usaha yang dijalankan tidak berjalan normal. Indeks saham merosot tajam setelah pemerintah berencana akan memberlakukan PSBB pada tanggal 14 September nanti.

Ibarat mobil dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba menarik tuas rem. Apa yang terjadi?. Mobil akan oleng. Hentakan keras kedepan, bahkan benturan kecang, syukur kalau menggunakan sefty belt mungkin resiko dapat diminimalisir, kalau tidak kecelakaan dahsyat akan terjadi. Menimbulkan korban luka bahkan korban nyawa.

Demikian halnya dalam perlakuan PSBB secara mendadak. Ada banyak resiko yang lebih fatal akan terjadi. Ekonomi salahsatunya yang akan diserang. Akan terjadi kemerosotan ekonomi secara kontinyu mengakibatkan banyak pelaku usaha akan memberhentikan karyawan. Pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Pelaku usaha tidak dapat menutupi gaji bahkan pajak untuk negara dikarenakan perputaran uang dan modal usaha tidak berjalan normal.

Apalagi pemerintah DKI Jakarta bisa saja belum mempersiapkan diri untuk melakukan kebijakan tersebut. Apakah Pemerintah DKI Jakarta sudah membuat Persiapan "Bantuan Pertama"meminimalisir efek dari kebijakan tersebut. 

Akhirnya pelaku usaha dan masyarakat yang akan dikorbankan. Kerugian besar akan terjadi, berpengaruh pada daya beli masyarakat akan semakin melemah. Tingkat PHK massal bisa saja akan terjadi. 

Situasi ekonomi bangsa ini sudah tidak menentu akibat dari covid -19, bahkan ekonomi mulai mendekati Resesi, ditambah lagi Gubernur dengan sigapnya mengeluarkan kebijakan PSBB. 

Gubernur DKI Jakarta seharusnya tidak terburu-buru mengambil kebijakan tersebut. Memang jumlah korban akibat covid - 19 terus bertambah.  Tetapi Jangan menjadikan alasan tersebut pemberlakuan PSBB secara mendadak.