“Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu diantaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan karena kamu menghalangi dari jalan Allah, dan bagimu azab yang besar.” (An-Nal : 94)
1.Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Zaini-Muzakir tidak hanya mendapatkan rapor merah dari rakyat tetapi juga dari Allah SWT. Zaini-Muzakir telah memberikan sumpah-sumpah atau janji palsu kepada rakyat Aceh untuk mendapatkan jabatan. Allah menjadi saksi dari janji yang tak pernah dipenuhi.
2.21 janji kampanye Zaini-Muzakir yang disampaikan sebanyak 55 kali selama masa kampanye Pilgub Aceh tahun 2012, hingga saat ini tidak ada 1 pun yang berusaha untuk dipenuhi.
3.Rakyat Aceh kecewa dengan kinerja Zaini-Muzakir yang lebih banyak menghabiskan waktu di Jakarta untuk mengurus masalah Bendera dan Wali Nangroe, sementara kemiskinan di Aceh dibiarkan tetap tinggi hingga mencapai 17,6 % diatas rata-rata nasional 11,7%. Beberapa lembaga riset menunjukkan bahwa dibawah kepemimpinan Zaini-Muzakir, Aceh semakin tertinggal dibanding daerah lainnya.
4.Anak yatim dan kaum duafa tidak pernah dipikirkan nasibnya. Menambah kuota haji dan memberangkatkan haji dengan kapal pesiar hanya tinggal mimpi bagi rakyat Aceh. Janji 1 juta/ KK di Aceh akan diberikan oleh Zaini-Muzakir nyatanya tidak pernah diwujudkan. Zaini-Muzakir justru membangun mafia bisnis yang merugikan rakyat Aceh. Pemerintahan yang dipimpin Zaini-Muzakir semakin jauh dari syariat islam. Aceh diambang kehancuran jika tidak diselamatkan.
5.Zaini-Muzakir gagal menjaga perdamaian di Aceh. Kekerasan bersenjata dengan motif politik masih terus terjadi. Ironisnya kekerasan bersenjata tersebut justru kerap dilakukan oleh Partai Aceh yang dikuasai oleh Zaini-Muzakir. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya komitmen Zaini-Muzakir dalam menjaga perdamaian di Aceh.
6.Tidak ada kebijakan untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi rakyat Aceh. Orang miskin di Aceh dilarang sakit. Sementara dana kesehatan di Aceh dialihkan untuk operasional Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe.
7.Tender-tender di Aceh hanya dikuasai oleh GAM, sementara perusahaan lainnya yang lebih bersaing dan berkualitas tidak pernah diberikan kesempatan. Hasil pekerjaan dan pengadaan proyek menjadi asal-asalan karena mark up yang begitu besar. Rakyat dikorbankan demi kepentingan ekonomi segelintir orang.
Berdasarkan rapor merah Zaini-Muzakir tersebut, kepemimpinan tokoh asal Partai Aceh harus segera dikoreksi. Jika tidak, Aceh akan menghadapi masalah serius kedepannya. Aceh butuh pemimpin yang mencintai rakyat Aceh secara keseluruhan, bukan pemimpin yang masih menyimpan cita-cita GAM untuk kemerdekaan Aceh. Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh adalah milik rakyat Aceh, bukan milik GAM atau Partai Aceh.
