Masih banyak alasan lain yang digunakan warga untuk memilih diantaranya soal isu bersih dari korupsi, soal bisa dipercaya antara ucapan dan perbuatannya, soal kepintaran, dan ada juga soal memperjuangkan agama namun secara prosentase tak terlalu besar porsinya.
Kalau menilik data hasil exit poll LSI ini, tentu kita tak perlu khawatir warga Jakarta akan terpengaruh isu SARA yang dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu, yang pasti punya kepentingan tertentu pula, mungkin kepentingan politik, sosial ataupun kepentingan ekonomi.
Kecerdasan warga untuk menentukan pilihan calon pimpinannya akan membuat penggunaan isu SARA tak efektif lagi. Warga Jakarta tak akan terjebak isu yang akan menjerumuskan mereka ke dalam situasi dan kondisi yang tidak aman.
Calon atau tim sukses calon menggunakan isu SARA lebih karena kebuntuan komunikasi politik mereka dengan konstituen. Mungkin saja mereka sudah kehilangan akal untuk mengarahkan pandangan politik dengan isu-isu yang lebih cerdas dan sehat, sehingga isu sensitif itu dimunculkan.
Jakarta adalah potret mini Indonesia yang amat majemuk dari banyak hal termasuk suku, agama, dan ras. Karena itu tak ada alasan untuk mengkotak-kotakkan warga ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Semuanya punya hak dan kewajiban untuk membangun bangsanya, dan hal itu dilindungi UUD 45.
Hak dan kewajiban itu tak terkecuali bagi warga etnis Tionghoa yang boleh dibilang baru menikmati hak-haknya dalam beberapa tahun belakangan ini. Menurut LSI, berdasarkan data Sensus Penduduk pada 2000, jumlah penduduk Tionghoa di Jakarta mencapai 460 ribu atau 5,5 persen dari total 8,3 juta penduduk Jakarta. Tentu dengan jumlah yang cukup besar dan kekuatan ekonomi yang cukup, mereka ingin punya andil atau ingin berpartisipasi dalam mengurus negara.
Kehidupan demokrasi di negeri ini barulah bertumbuh, karena itu jangan sampai dirusak dengan isu yang tidak cerdas dan tidak sehat. Isu SARA sudah menjadi catatan kelam masa lalu, jangan dibangkitkan lagi.
(catatan: hasil survey LSI diambil dari berita liputan6.com)
