Kebijakan Ekonomi dan Perdagangan Internasional

Suatu negara harus bisa menjaga perekonomian dalam negerinya, yang berarti diperlukan adanya proteksi atau sebuah kebijakan untuk melindungi perekonomian yang ada di dalamnya. Kebijakan Ekonomi Internasional merupakan suatu tindakan atau kebijakan ekonomi pemerintah yang secara langsung mempengaruhi perdagangan dan pembayaran internasional. Kebijakan ini tidak hanya berupa tarif, kuota dan sebagainya tetapi juga meliputi kebijakan pemerintah di dalam negeri yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap perdagangan serta pembayaran internasional.

Instrumen Kebijakan Ekonomi Internasional

Terdapat 3 instrumen kebijakan ekonomi internasional yaitu:

1. Kebijakan Perdagangan Internasional 

Kebijakan ini mencakup tindakan pemerintah terhadap rekening yang sedang berjalan (current account) pada neraca pembayaran internasional (BOP), khususnya tentang ekspor dan impor barang atau jasa.

2. Kebijakan Pembayaran Internasional

Suatu tindakan atau kebijakan pemerintah terhadap rekening modal (capital account) dalam neraca pembayaran internasional (BOP) yang berupa pengawasan terhadap pembayaran internasional.

3. Kebijakan Bantuan Luar Negeri

Tindakan atau kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan (grants), pinjaman (loans), bantuan yang bertujuan untuk membantu rehabilitasi serta pembangunan dan bantuan militer terhadap negara lain.

Kegiatan perdagangan internasional merupakan suatu interaksi yang cukup kompleks dalam perdagangan internasional, kebijakan perdagangan internasional diartikan sebagai berbagai tindakan yang ditetapkan oleh suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional dari satu negara ke negara lain. Kebijakan perdagangan internasional menurut (Hamdy, 2001), terdiri dari kebijakan ekspor dan kebijakan impor.

Kebijakan Ekspor

Kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor diartikan sebagai peraturan yang dikeluarkan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi dan arah transaksi serta kelancaran usaha untuk meningkatkan devisa ekspor suatu negara. Kebijakan perdagangan ekspor dikelompokkan menjadi 2 macam kebijakan, yaitu:

1. Kebijakan ekspor di dalam negeri

Bentuk atau jenis kebijakan ekspor di dalam negeri diantaranya:

• Kebijakan perpajakan dalam bentuk pembebasan, keringanan, pengembalian pajak ataupun pengenaan pajak ekspor/PET untuk barang-barang ekspor tertentu. 
• Fasilitas kredit perbankan yang murah untuk mendorong penigkatan ekspor barang-barang tertentu.
• Penetapan Prosedur/tata laksana ekspor yang relatif mudah.
• Pemberian subsidi ekspor, seperti pemberian sertifikat ekspor.
• Pembentukan asosiasi eksportir.
• Pembentukan kelembagaan seperti bounded warehouse (Kawasan Berikat Nusantara), Bounded island Batam, export processing zone, dan lain-lain.
• Larangan/pembatasan ekspor, misalnya larangan ekspor CPO (Cride Palm Oil) oleh Menperindag.

2. Kebijakan ekspor di luar negeri

• Pembentukan Internasional Trade Promotion Centre (ITPC) di berbagai Negara, seperti di Jepang (Tokyo), Eropa, AS dan lain-lain.
• Pemanfaatan General System of Preferency atau GSP, yiatu fasilitas keringanan bea masuk yang diberikan Negara-negara industri untuk barang manufaktur yang berasal dari Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia sebagai salah satu hasil UNCTAD (United Nation Conference on Trade and Development).
• Menjadi anggota Commodity Association of Producer, seperti OPEC dan lain-lain.
• Menjadi anggota Commodity Agreement between Producer and Comsumer, seperti ICO (International Coffee Organization), MFA (Multifibre Agreement), dan lain-lain.

Kebijakan Impor

Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor diartikan sebagai berbagai tindakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi dan kelancaran usaha untuk melindungi atau mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan penghematan devisa. Kebijakan dibidang impor dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

1. Kebijakan tariff barrier

Kebijakan tariff barrir dalam bentuk bea masuk meliputi:

• Pembebasan bea masuk/ tarif rendah antara (0% - 5 %), dikenakan untuk bahan kebutuhan pokok dan vital contohnya beras, mesin-mesin vital, alat-alat militer/pertahanan/keamanan dan lain-lain.
• Tarif sedang antara (>5% - 20%), diikenakan untuk barang setengah jadi dan barang-barang lain yang belum cukup diproduksi di dalam negeri.
• Tarif tinggi (diatas 20%), dikenakan untuk barang-barang mewah dan barang-barang lain yang sudah cukup diproduksi di dalam negeri dan barang bukan kebutuhan pokok.

2. Kebijakan non tariff barrier

Kebijakan non tariff barrier merupakan berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional, non tariff barrier dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu:

• Pembatasan spesifik (specific limitation)
• Peraturan bea cukai (customs administration rules)
• Partisipasi pemerintah (government participation)
• Biaya impor (import charges)