Dinamika Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap ASEAN

Laut Cina Selatan merupakan bagian dari Samudera Pasifik, yang membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka sampai Selat Taiwan. Laut ini memiliki luas kurang lebih 3,5 juta kilometer persegi. Konflik yang terjadi di kawasan ini disebabkan negara-negara saling berkepentingan untuk turut memiliki andil dalam kepemilikan kawasan Laut Cina Selatan. Kawasan ini dikalim oleh Cina dan empat negara lain di kawasan Asia Tenggara (Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam) serta oleh Taiwan.[4] Amerika turut berpengaruh terhadap berjalannya konflik ini. Pada masa kepemimpinan presiden Bill Clinton Amerika Serikat banyak melakukan hubungan bilateral contohnya Filipina dengan merevitalisasi perjanjian bilateral dalam isu kemanan VFA (Visiting Forces Agreement) dan dengan Vietnam membuka hubungan kerjasama pertamakali dengan Vietnam, menghapuskan sanksi embargo terhadap Vietnam dengan senggang waktu.

Pada pemerintahan Bill Clinton Amerika juga memutuskan untuk bergabung kedalam ARF (ASEAN Regional Forum). ARF merupakan satu-satunya forum di level pemerintahan yang dihadiri oleh seluruh negara-negara kuat di kawasan Asia Pasifik dan kawasan lain seperti Amerika Serikat, Republik Rakyat China, Jepang, Rusia dan Uni Eropa (UE). ARF menyepakati bawa konsep keamanan menyeluruh (comprehensive security) tidak hanya mencakup aspek-aspek militer dan isu keamanan tradisional namun juga terkait dengan aspek politik, ekonomi, sosial dan isu lainnya seperti isu keamanan non-tradisional.

 

• Masa Pemerintahan George W. Bush

Pasca terjadinya serangan 11 September 2001, Asia Tenggara tiba-tiba saja menjadi wilayah yang mendapat perhatian khusus oleh Amerika Serikat (AS) dalam melakukan kebijakan politik luar negeri AS yang berkaitan dengan war on terorism. Hal ini dikarenakan Asia Tenggara merupakan kawasan yang labil secara politis dan ekonomi yang memuncak sejak tahun 1997. Ketika krisis ekonomi mulai meradang pada tahun 1997, diikuti dengan adanya krisis politik, Asia tenggara juga diwarnai dengan gerakan-gerakan menentang pemerintahan termasuk gerakan-gerakan separatisme, bahkan aksi atau demonstrasi anti Amerika. Selain itu, Asia Tenggara juga menjadi pusat perhatian karena jumlah penduduk Muslimnya yang besar. Oleh karena itu, AS menyusun secara khusus Asia Tenggara sebagai "second front" AS dalam memerangi terorisme.[5]

 

• Masa Pemerintahan Barack Obama

Dalam konflik Laut China Selatan, Obama berupaya untuk mengukuhkan keberadaan Amerika Serikat dalam lingkungan konflik dengan cara menjalin kerjasama bersama negara-negara disekitar kawasan, maupun memperdalam kerjasama yang sudah ada. Obama menerapkan beberapa kebiajkan diantaranya: menerapkan diplomasi politik dengan melakukan kerjasama mulitilateral dengan organisasi internasional maupun regional dan forum-forum internasional tertentu, menerapakan diplomasi keamanan yang melibatkan Amerika Serikat dalam hubungan kerjasama bilateral dengan negara-negara pengklaim di kawasan Laut China Selatan, yakni Filipina dan Vietnam. Di negara Filipina Amerika membentuk EDCA (Enhaced Defense Cooperation Agreement) sebagai lanjutan dari VFA. Sedangkan di Vietnam Amerika Secara keseluruhan permanen menghapuskan sanksi embargo senjata terhadap Vietnam, dan menjalin hubungan bilateral yang terus berkelanjutan.

Hal lain yang menjadi perhatian dalam masa pemerintahan Obama adalah bergabungnya Amerika dengan TPP (Trans-Pacific Partnership). Perjanjian Trans-pacific Partnership (TPP) atau Kemitraan Trans Pasifik merupakan suatu konsep perdagangan bebas dalam sektor barang, jasa dan investasi dan menjadikan lautan pasifik sebagai perputaran perdagangan. AS bergabung dengan perjanjian ini pada tanggal 14 Desember 2009. Terdapat bebrapa tujuan mengapa AS bergabung dengan perjanjian tersebut: Tujuan yang pertama terkait ekonomi yaitu memperluas pasar Amerika Serikat khususnya di Jepang. Tujuan yang kedua adalah untuk membentuk political partnership atau aliansi dalam menghadapi pengaruh Cina. Tujuan ketiga untuk memperkuat rezim WTO. Tujuan keempat menambah dan memperluas jumlah negara-negara yang terikat dengan perjanjian perdagangan bebas.[6]

Pada bulan Mei 2013 dibentuk Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). RCEP adalah kerangka perdagangan bebas multilateral meliputi China, Jepang, India, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, dan 10 negara anggota ASEAN. RCEP memiliki agenda -- agenda yang berupa negosiasi perdagangan barang dan jasa, investasi, kerjasama ekonomi dan teknis, penyelesaian sengketa, dan lain-lain. Menurut Amerika Serikat, RCEP digunakan China untuk memperluas pengaruhnya di bebrapa kawasan yang tentu saja dapat menimbulkan kekhawatiran untuk AS.

Kedua bentuk regionalisme ekonomi baik TPP maupun RCEP ini adalah sebagai instrumen politik luar negeri masing -- masing negara. AS dengan kebijakan 'Pivot to Asia' yang ingin menyeimbangkan lagi hubungannya dengan Asia karena pengalaman masa lalunya yang cenderung terkesan melupakan Asia karena lebih fokus ke kawasan Timur Tengah atas asas 'War on Terror'. Sedangkan bagi China, kerjasama ini sejalan dengan politik luar negerinya yang berasaskan 'Asia First' atau "berhubungan baik dengan tetangga" yang mengacu pada strategi ini, China merasa diharuskan agar memfokuskan politik luar negerinya pada negara tetangga dan wilayah pengaruh terdekatnya.

 

• Masa Pemerintahan Donal Trump 

Donald Trump memandang ASEAN sebagai rekan strategis yang tidak tergantikan. Hal ini sejalan dengan hubungan antara ASEAN dan Amerika Serikat yang sudah pada taraf Kemitraan Strategis. Pedoman kerjasama keduanya ialah ASEAN-US Strategic Partnership Plan of Action (2016-2020). Bidang yang menjadi prioritas kerja sama kemitraan ASEAN-AS adalah counter-terrorism, maritim termasuk pemberantasan IUU Fishing, wildlife trafficking, perubahan iklim, energi, UMKM, ekonomi digital, dan people-to-people ties. ASEAN-U.S. Connect dibangun mendorong pembangunan ekonomi dan jaringan antar kalangan/pebisnis di kawasan.[7]