B. Nilai Nominal: Ini berarti nilai itu hanya disebutkan namanya dan tidak nyata. Dengan kata lain, konstitusi tersebut benar secara hukum, tetapi tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga tidak lengkap.
C. Nilai Konstitusi yang Bersifat Semantik: Konstitusi yang bersifat semantik hanyalah memberi bentuk konstitusi yang berlaku dan diperlukan secara keseluruhan.
Konstitusi mengatur organisasi negara, hak asasi manusia, dan bagaimana mengubah UUD; kadang-kadang, ia melarang mengubah aspek tertentu dari UUD, cita-cita rakyat, atau asas ideologi negara. Pada awal era reformasi, ada tuntutan untuk mengubah UUD NRI 1945 karena dianggap tidak memenuhi syarat untuk kehidupan demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Selain itu, ada pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 yang dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda, yang memungkinkan praktik KKN dan pemerintahan otoriter, sentralistik, dan tertutup. Oleh karena itu, selama empat kali perubahan, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis.
Amandemen UUD 1945: UUD 1945 terdiri dari 38 bab, 37 pasal, dan 64 ayat sebelum diubah empat kali. Setelah diubah, itu menjadi 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, tiga pasal aturan perakitan, dan dua pasal aturan tambahan.
Empat perubahan terhadap UUD 1945 adalah sebagai berikut:
Amandemen I
Amandemen Pertama dibuat selama Sidang Umum MPR yang berlangsung dari 14 hingga 21 Oktober 1999. Sembilan pasal diperbaiki dalam amandemen pertama; mereka adalah pasal 5, 7, 9, dan 13. Selanjutnya, pasal 13, 15, 17, 20, dan 21. Dua perubahan penting terjadi: otoritas untuk membentuk undang-undang beralih dari Presiden ke DPR dan masa jabatan presiden dibataskan pada 5 tahun. Presiden hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode jabatan.
Amandemen II
Amandemen kedua dibuat selama Sidang Tahunan MPR dari 7-18 Agustus 2010. Amandemen tersebut mencakup enam bab perubahan dan lima belas pasal tambahan atau perubahan. Ada delapan perubahan yang signifikan, yaitu desentralisasi dan otonomi daerah. pengakuan dan penghormatan terhadap pemerintahan daerah yang unik, kesatuan masyarakat hukum adat, dan hak-hak tradisionalnya. Deklarasi NKRI sebagai sebuah negara kepulauan dengan ciri-ciri Nusantara dengan wilayah yang memiliki batas-batas dan hak-haknya yang ditetapkan secara hukum. Perluasan jaminan hak asasi manusia yang diberikan oleh Konstitusi. Sistem pertahanan negara. Struktur dan fungsi TNI berbeda dengan Polri. Bagaimana bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan diatur.
Amandemen III
Amandemen ketiga Sidang Umum MPR berlangsung dari 1 September hingga 9 September 2001. Ada 23 pasal yang diubah atau ditambahkan, serta tiga bab baru. Di antara perubahan penting yang dilakukan adalah sepuluh hal berikut: penegasan bahwa Indonesia adalah negara demokratis berdasarkan konstitusionalisme; perubahan struktur dan wewenang MPR; pemilihan presiden dan wakil presiden langsung; sistem pemakzulan presiden dan wakil presiden; pembentukan Dewan Perwakilan Daerah; perubahan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan; perubahan proses pemilihan dan penetapan hakim agung. Pendirian Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Komisi Yudisial
